Catatan Akhir Tahun SEPETAK - Tinggalkan Tahun Kekalahan Songsong Tahun Kebangkitan

Add Comment


Memasuki tahun 2020 wajah karawang nampak agak murung. Sebab terompet tahun baru menjadi penanda datangnya bencana banjir. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang, banjir melanda 29 kecamatan. Adapun banjir terparah dirasakan oleh masyarakat di 14 kecamatan. Tercatat sebanyak 3.500 KK dengan total jumlah 12.000 orang mengungsi.

BPBD juga mencatat, banjir terparah melanda Desa Kararangligar yang selama 2 bulan pertama tahun 2020 menderita musibah banjir hingga tujuh kali. Sebanyak 441 rumah terendam dan 506 KK dengan 1.481 jiwa terdampak. Dua desa lain yang mengalami banjir parah adalah Desa Telukbuyung dan Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya yang memaksa 3.200 orang untuk mengungsi.

Banjir tentunya sangat berdampak terhadap pertanian masyarakat. Sepanjang kuartal pertama dinas pertanian mencatat sekitar 4.870,87 hektar sawah terendam banjir. Walhasil tanaman padi yang terendam banjir mengalami kemerosotan harga jual GKP hingga 30 persen.

Belum usai darurat sosial yang disebabkan bencana banjir, masyarakat dikagetkan dengan kabar Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana terinfeksi virus korona. Berdasar analisis medis, Cellica dinyatakan sebagai orang pertama di Karawang yang teridentifikasi positif covid-19 sekaligus menandai Karawang memasuki masa pandemi.

Sejak itu Karawang kemudian menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya percepatan penanganan pandemi covid-19.

Ekonomi Makin Terpuruk
Ketika pemerintah menggulirkan kebijakan PSBB, dampaknya sungguh terasa mengusik kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, politik, sosial dan budaya. Semua sendi-sendi kehidupan dibuat kaku tak berdaya oleh PSBB. Terlebih dalam kehidupan ekonomi. Pada bulan juli tercatat 50 ribu orang dirumahkan secara begilir dengan hanya mendapat upah 50%. Sementara yang terkena PHK sebanyak 1.276 orang. Lalu pada akhir november 2020 Apindo Kabupaten Karawang menyebutkan sekurangnya 21.665 orang pekerja yang terkena PHK sejak Karawang memasuki masa pandemi.

Demikian pula dengan kondisi pertanian ditengah pandemi amat terpukul. Kebanjiran yang banyak merendam areal persawahan pada musim tanam utama dan kelangkaan pupuk pada musim tanam gadu menyebabkan kemerosotan tingkat produksi. Meski para pengamat dan pemerintah menyatakan tingkat provitas mencapai 70,2 sampai 74 kuintal per hektar, kenyataan di lapangan sebagian besar produksi padi rata-rata hanya mencapai 60 kuintal per hektar. Sementara dampak banjir dan keterlambatan pemupukan menyebabkan kualitas padi menurun sehingga di sejumlah tempat harga gabah saat memasuki masa panen juga menghunjam drastis ke titik terendah hingga menyentuh angka 3.300 per kilo gram.

Sementara itu 87.574 pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah pun mengalami kelesuan dihantam pandemi. 927 diantaranya mengalami kebangkrutan sebab pasar benar-benar jenuh (permintaan anjlok) dan naiknya harga bahan baku.

Tahun 2020 bagi sebagian orang merupakan tahun kegelapan dimana pandemi covid-19 akhirnya menciptakan krisis begitu dalam baik kesehatan, ekonomi bahkan politik.

Sesungguhnya jauh sebelum pandemi terkonfirmasi di Karawang, kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat sudah terombang ambing. BPS Karawang mencatat angka penduduk miskin di Karawang pada 2018 sebanyak 187,96 ribu KK, turun 8,06 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 236,84 ribu KK. Lalu pada 2019 turun lagi menjadi 173 ribu KK. Pada tahun 2020 angka kemiskinan naik secara signifikan sebesar 27,89 persen menjadi 223.600 KK.

Penurunan angka kemiskinan pada rentang waktu 2017-2018 dirasa cukup aneh karena pada rentang waktu tersebut Disnakertrans Karawang mencatat telah terjadi PHK buruh sebanyak 22.000 orang. Dan pada waktu yang bersamaan terdapat kenyataan tingkat perceraian sebanyak 3.714 pada tahun 2017, 2.985 kasus pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 4.409 kasus ditahun 2019. Meski muncul fenomena perselisihan pengaruh media social dalam kasus perceraian namun sebagian besar pada hakikatnya tetap dilatarbelakangi factor ekonomi.

Solidaritas Pengangguran Pribumi Karawang menyampaikan fakta lain mengenai pengangguran warga Karawang yang tercatat mencapai 165.000 orang pada akhir Desember 2019. Sejalan dengan itu dinas PRKP Karawang mencatat sekitar 53.000 Rutilahu milik masyarakat miskin belum tersentuh kebijakan. Kemiskinan juga tercermin dari data disdikpora yang mencatat setidaknya 5.000 anak putus sekolah setiap tahunnya menyertai 20 ribu orang buta huruf.

Tiga komponen dasar yang dianggap bisa menurunkan tingkat kemiskinan seperti bantuan pemerintah, pengendalian inflasi, dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) rupanya hanya deretan angka statistik belaka sebab sama sekali jauh dari kenyataan. Dengan komparasi data di atas, klaim keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi seperti demikian tentunya tak lebih dari olok-olok terhadap kemiskinan rakyat itu sendiri.

Persoalan sosial lain yang tercatat pada tahun 2020 ini adalah isu kesehatan dimana terdapat data mengenai tingginya angka anak dengan gizi kurang yang mencapai 2.926 dan penderita gizi buruk berjumlah 402 anak. Dari total 116.000 balita di Karawang 13 persennya mengalami stunting. Kemudian Plt Kadiskes Karawang, Nanik Jodjana, pernah mengemukakan hal mengenai Tren kematian Ibu dan Bayi terus yang bertambah sejak 2016 hingga November 2020.

Electoral Liberal Menciptakan Rejim Upah Murah
Sepanjang tahun 2020 ini, situasi politik Karawang nampak begitu dinamis sekali. Dinamika ini seturut dengan pagelaran politik elektoral (pilkada) yang dilangsungkan pada 9 desember lalu yang telah membawa pasangan Cellica-Aep keluar sebagai pemenangnya dengan meraih dukungan 60,05 persen atau 678.871 suara. Situasi politik terasa menghangat sejak Karawang menerapkan kebijakan PSBB.

Keadaan kahar (force majeure) yang berlangsung memang mengundang kekhawatiran masyarakat luas. Pemerintah sendiri justru gamang menghadapi pandemi apalagi setelah bupati Karawang Cellica nyatakan terkonfirmasi positif SARS-CoV-2. Segera setelah itu Karawang menerapkan PSBB. Tentu saja tidak semua pihak setuju PSBB diberlakukan di Karawang mengingat sejumlah pertimbangan. Keberatan atas penerapan PSBB justru muncul lingkaran pemerintah tepatnya dari wakil bupati Ahmad Zamakhsari. Diduga kuat penolakan kebijakan PSBB kental dengan motif politik. Bukan tanpa alasan memang. Jimmy tentunya menilai bahwa PSBB memberikan ruang begitu lebar bagi Cellica untuk memainkan otoritasnya sebagai bupati dengan menjalankan kerja rangkap. 

Selaku Bupati dan Tim Gugus Tugas pada fungsi pemerintah sekaligus mengandung agenda politik calon Bupati dalam kerja percepatan penanganan pandemi covid-19 Cellica cukup mahir memadukan dua fungsi kerja tersebut. Sadar akan hal itu, Jimmy merasa dirugikan secara politik sehingga segala kebijakan yang berkaitan dengan penangan covid-19 yang didalamnya memberikan kesempatan luas bagi bupati untuk mengelola anggaran selalu ditentangnya. Tak hanya Jimmy sejumlah partai yang berbeda orientasi politik dengan Cellica juga menentang kebijakan-kebijakan Cellica. Dengan menggunakan hak politik parlemennya partai-partai tersebut mendesakkan hak interpelasi. Tetapi sebagaimana yang kita tahu hak interpelasi hanya terbatas pada persoalan teknis kuasa penggunaan anggaran percepatan penanganan covid-19. Parlemen tidak secara mendasar menggunakan haknya (hak interpelasinya) dengan menjalankan kewajibannya terlebih dahulu yakni mengusung pinsip utama menyajikan konsep penanganan covid-19 yang jauh lebih efektif dari PSBB. Sebab interpelasi hanya berkutat di pusaran elit dan tidak menjadi kehendak rakyat luas akhirnya anggota parlemen pengusung interpelasi hanya sekelompok minoritas.

Pada akhirnya segala kerja keras politik Cellica bersama pasangannya Aep (pengusung upah murah) yang ditopang dengan segala infrastrukturnya terutama kekuatan uangnya kemudian berhasil memobilisasi 678.871 suara rakyat pragmatis di TPS untuk selanjutnya membuat peta jalan hadirnya rejim upah murah.

Dimanakah Posisi Gerakan Rakyat?
Sementara posisi kelompok gerakan rakyat yang masih setia dengan politik mobilisasi massa masih sangat kecil dan tidak diperhitungkan oleh kelompok politik borjuis-oligarkis. Terlebih dalam situasi pandemi gerakan rakyat benar-benar dipaksa untuk menangguhkan segala kegiatan politik untuk tidak dilancarkan di jalanan.

Dalam beberapa kesempatan, kelompok gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Karawang antara lain FSPEK-KASBI, FSERBUK-KPBI dan SEPETAK masih konsisten menolak RUU Cipta Kerja-Omnibuslaw hingga menjadi Undang-Undang No.11 tahun 2020.

Diluar kelompok kiri tadi, kalangan intelektual kampus yang tergabung dalam AMPPERA juga sempat beberapa kali melakukan aksi massa di Pemda Karawang menolak Omnibuslaw bersatu dengan massa FSERBUK dan SEPETAK.

Dalam kondisi sulit ini, gerakan rakyat harus banyak menelan kekalahan baik dalam mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya dilapangan ekonomi maupun setiap upaya untuk meningkatkan kapasitas perjuangan politik yang lebih luas. Massifnya PHK juga tertangguhkannya legalisasi tanah kaum pekerja tani basis massa SEPETAK menjadi gambaran buruk dari kekalahan rakyat sepanjang tahun 2020.

Meski demikian patut kita cermati ungkapan seorang budayawan besar Pramoedya Ananta Toer “Setiap pejuang bisa kalah dan terus-menerus kalah tanpa kemenangan, dan kekalahan itulah gurunya yang terlalu mahal buat dibayarnya. Tetapi biarpun kalah, selama seseorang itu bisa dinamai pejuang dia tidak akan menyerah. Bahasa Indonesia cukup kaya untuk membedakan kalah daripada menyerah”.

Bila segala tindakan politik dan difensifnya gerakan rakyat ditahun 2020 ini mengandung arti mengekspos kelemahan gerakan rakyat itu sendiri yang berujung derita kekalahan rakyat, maka dengan begitu kekalahan ini senantiasa membawa kita pada semangat kebangkitan. Dengan menyadari bahwa organisasi-organisasi gerakan rakyat harus semakin meluaskan jangkauan anggota untuk meningkatkan kekuatan politik disertai dengan memperhebat solidaritas antara kelas pekerja, membangun siasat secara efektif dan mulai memikirkan penyatuan kekuatan gerakan rakyat kedalam sebuah alat politik bernama partai. Ya, partai kelas pekerja agar berkesanggupan menyelenggarakan kepemimpinan politik setiap perjuangan rakyat dalam berbagai bentuk.


Ditulis Oleh : Febriansyah (Staf Sekjen SEPETAK)