SERUAN KEPADA KAUM TANI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN POLITIK RAKYAT

Add Comment


Di dalam dunia industrial hanya terdapat dua kepentingan fundamental yaitu keuntungan berlipat-lipat ganda bagi kaum 1% (pengusaha /kapitalis) berhadapan dengan tuntutan kesejahteraan hidup yang layak kaum mayoritas (buruh).

Keadaan krisis ekonomi bangsa yang semakin dalam membutuhkan kehadiran malaikat penolong. Malaikat penolong itu adalah investor. Ya investor! Pemilik modal! Itu alasan rejim Jokowi-JK.
Malaikat penolong bersedia datang dengan sarat adanya jaminan kepastian usaha di Indonesia yang aman dapat memberikan keuntungan yang melimpah. Aman dalam pengertian kesetiaan aparat dalam menjaga kapitalnya dan Keuntungan besar karena sumber bahan baku dan upah buruh murah bisa diatur pemerintah.

Negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain.
PP Pengupahan adalah ungkapan rejim jokowi-JK saat melirik genit pengusaha/kapitalis entah saat pencalonannya setahun silam atau dalam setiap momen-momen temaram. Kini semua itu menjadi malapetaka bagi kaum.
Kaum minoritas sadar bahwa tindakan keserakahan dalam operasi melipatgandakan keuntungan berdampak pada kemiskinan kaum buruh, kerusakan lingkungan dan rusaknya tatanan demokrasi, tentunya akan bergerak simultan dengan perlawanan kaum buruh itu sendiri. Karenanya, kaum pemilik harus selalu bisa merebut hati negara berikut instrumen-instrumen bersenjatanya untuk melenyapkan segala kemungkinan bentuk-bentuk perlawanan kaum buruh.

lagi-lagi Kekerasan terhadap pelaku demokrasi yang menuntut keadilan kembali dipertontonkan oleh aparat kepolisian tadi malam. Kekerasan yang dilakukan aparat bukan semata-mata antipasi terhadap sebab-sebab yang dimungkinkan datang mengganggu ketertiban umum, melainkan cara sistemik sebagai alat penindas kelas mayoritas (buruh) yang menentang kebijakan sistem yang anti buruh. Dalam arti lain Kekerasan aparat tadi malam merupakan cara rejim Jokiwi-JK unjuk gigi kepada rakyatnya, bukan terhadap negara lain sebagaimana janji palsunya tentang Nawacita dan Trisakti.

Tak ada kepatutan apapun bagi Jokowi-JK melanjutkan kepemimpinannya.
Cukup sudah buruh menderita. Cukup sudah buruh dianiaya. Rejim Jokowi-JK bukanlah rejim politik yang melindungi rakyatnya, tapi ia satu kesatuan sistem kerejiman yang mengabdi kepada kepentingan kaum pemilik modal. 

Kini saatnya menghimpun kekuatan rakyat miskin terutama buruh dan tani sebagai kelas mayoritas di negeri ini serta mengikutsertakan pemuda dan mahasiswa.
Perluas Persatuan
Bangun Kekuatan Politik Rakyat
Terus menerus lancarkan perlawanan sampai Rejim Jokowi-JK Turun dan tunduk dibawah kekuasaan kaki rakyat
PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PETANI KARAWANG TENTANG KRIMINALISASI DUA KADER SEPETAK OLEH CABUP NACE PERMANA

PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PETANI KARAWANG TENTANG KRIMINALISASI DUA KADER SEPETAK OLEH CABUP NACE PERMANA

Add Comment
SERIKAT PETANI KARAWANG
PERNYATAAN SIKAP
No. 011/PS-krim/X/2015
Tentang Kriminalisasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Nace Permana

Tata Kelola Hutan Yang Neoliberal
pengelolaan hutan diera Neoliberal tak dapat dilepaskan dari peran penting reproduksi disiplin ilmu pengetahuan pada teori-teori ilmiah tentang kehutanan. Tak jauh berbeda dengan diskursus pembangunan, good governance, partisifasi masyarakat sipil, desentralisasi dsb. Kenyataan yang terjadi disiplin ilmu pengetahuan telah mereduksi kebenaran pengetahuan komunal masyarakat desa hutan terutama yang bertalian erat dengan segi-segi kehidupan manusia lebih spesifik. Instrumen lain yang turut mendesak pengetahuan masyarakat tentang hutan adalah regulasi yang tak memberi ruang secara lebar bagi masyarakat untuk terlibat penuh dalam tata kelola hutan.
Kelembagaan pemerintah dan Perhutani yang saat ini masih menempati posisi dominan secara yuridis dalam tata kelola hutan memperbesar kecenderungan semakin parahnya kerusakan hutan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan berikut wewenang kepada Perhutani dalam mengolah hutan yang hanya menomorsatukan profitabilitas semata. Pada keagungan fakta, kususnya di Karawang, dengan eratnya kaitan antara ilmu pengetahuan versi akademik dalam perkara pemangkuan secara fisik---rebosisasi, perawatan dan penebangan dengan aturan-aturan normatif yang mengkodifikasi implikasi hukum didalamnya justru malah mencetak potret buram hutan oleh penebangan secara masif baik penebangan yang terbuka maupun ilegal. Sementara kodifikasi ini pada tataran praktis telah mengambil bentuk yang paling tajam dengan melekatkan nilai-nilai kaidah kehutanan terhadap masyarakat sekitar hutan agar memahami bahwa peran mereka atas hutan bukan sekedar menjatuhkan pandangan pada karunia tuhan, melainkan tindak tanduk mereka yang mentradisi tercermin dari baik dan buruknya keberadaan hutan disekitar tempat tinggal mereka. Namun sebaliknya, para pemangku kepentingan terus menerus mengembangkan literatur moralitas terhadap hutan untuk menepis prasangka-prasangka jahat, dustruktif, amoral dan pelanggaran hukum dengan konsesi-konsesi pekerjaan dengan harapan apabila proyek penebangan hutan dan bahkan mengkonversi hutan menjadi kawasan tambang sekalipun adalah program negara yang senafas dengan ayat-ayat suci perundang-undangan serta teori sahih analisis dampak lingkungan yang berasal dari penelitian ilmiah insan akademik. Oleh sebab itulah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Lodaya tercipta sebagai mitra intim Perhutani.

Namun fakta umum yang berasal dari studi kasus yang menyatakan telah lama sering terjadi penyalahgunaan wewenang regulasi, misalnya perusahaan IUPHHK-Alam (HPH) melakukan penebangan di luar areal kerjanya dan di luar blok RKT yang disahkan, menebang melebihi toleransi volume yang diperkenankan, menebang di bawah limit diameter yang ditetapkan, dan lain-lain.

Neoliberal, kerap menyinggung kemanusiaan.
Sistem tata kelola hutan yang dioperasionalkan perhutani beserta antek-anteknya berupa noktah hitam sejarah yang hingga kini terus membekas. Seperti halnya tanah yang diperjualbelikan baik kepada perusahaan tambang atau yang lainnya, tanpa diikuti oleh proses ruislag yang benar dengan cara membeli tanah (non kehutanan) sebagai pengganti pada praktiknya tanah pengganti tersebut didapat dengan cara mencaplok tanah petani (berstatus milik adat). Buankah, prilaku seperti itu disebut kejahatan korupsi? Praktik korupsi yang entah sengaja atau pun tidak luput dari sorotan aparat penegak hukum kemudian berujung kriminalisasi, pemerasan dan intimidasi terhadap para petani.

IP4T dan Alternatif Tata Kelola Hutan Dalam Perspektif Industrialisasi Pertanian
Hutan bukan warisan nenek moyang melainkan titipan Anak cucu”.
Peraturan Bersama 4 Menteri (Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU) tentang Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang sudah berjalan sejak tahun lalu, dan kemudian dikuatkan oleh SK Bupati, cukuplah menjadi alasan kuat bagi petani/masyarakat sekitar hutan yang mengelola tanah untuk mendapatkan kedaulatan atas tanah sebagai alat produksi, kedaulatan berproduksi dan kedaulatan atas hasil produksi. guna terselenggaranya sebuah proses produksi pertanian yang menjaga keutuhan hutan dan menjunjung nilai-nilai kolektifisme/komunal saatnya menyelenggarakan suatu sistem produksi yang sustainable dalam bentuk Industrialisasi Pertanian.

Industrialisasi Pertanian mengintrodusir prinsip Hak-hak dasar kemanusiaan, Demokrasi dan kelestarian. Yang menjadi penting dalam tahapan pembangunan Industrialisasi Pertanian adalah bagaimana menerapkan kesadaran prinsip-prinsip tersebut kepada setiap orang. Pengetahuan komunal masyarakat terkait dengan hutan yang telah lama ditindas harus terlebih dahulu dibebaskan bersamaan dengan kesanggupan perlawanan rakyat itu sendiri atas pengetahuan akademik hingga benar-benar terang benderang bahwa pengetahuan yang ilmiah tersebut merupakan subordinat dari kesatuan sistem neoliberal. Sebagaimana yang dikatakan James scott, rakyat terutama kaum tani melakukan perlawanannya berawal dari munculnya dominasi kekuasaan yang melalui pengetahuan menindas pengetahuan rakyat telah mengancam keberlanjutan subsistensi rakyat. Menurut Scott perlawanan ini terjadi ketika basis dari ekonomi lokal desa yang merupakan hak desa secara kolektif di langgar. Reaksi kaum tani terhadap kemungkinan perambahan memperlihatkan bagaimana vitalnya sumberdaya tersebut bagi subsistensi.


Secara umum pengamatan scott tadi hanya menerangkan seputar relasi sosial petani dengan kebijakan hutan ditengah arus ekonomi kaum tani yang individualis-tradisional. Namun realitas sosial demikian merupakan gambaran terang bahwa dari balik pengetahuan komunal tersimpan potensi besar dalam mengintegrasikan hutan kedalam kegiatan sistem ekonomi Industrialisasi Pertanian. Mengintegrasikan hutan bukan dalam konteks pemanfaatan hutan bagi ekstensifikasi melainkan menyerupai pilar penopang dukungan alam bagi kegiatan produksi berikut pemeliharaannya. Hak-hak kolektif kaum tani sendiri selanjutnya didapat dari pusat segala kegiatan produksi yang telah ditentukan obyekasinya dan terukur nilai ekonominya.
Adapun mengenai pemetaan geografi/koridor dimana kegiatan Industrialisasi itu diselenggarakan kemudian diselaraskan dengan karakteristik alam serta ketersediaan sumberdaya. Disetiap koridor itu pulalah hutan dibangun sebagai penyelaras produksi dan biarkan hutan memberikan seribu satu manfaat sebagaimana kemampuan fungsinya yang hakiki, sebelum bertambah banyak jatuh korban dipihak rakyat.

Atas hal tersebut di atas maka kami Serikat Petani Karawang mendesak aparat penegak hukum untuk :
  1. Mengusut tuntas kejahatan korupsi perhutani.
  2. Mengusut tuntas keterlibatan Nace Permana dan kelembagaannya dalam setiap kejahatan korupsi Perhutani

Dan atas dasar itu pulalah kami menyerukan kepada segenap petani sekitar hutan secara khusus dan masyarakat Karawang pada umumnya untuk:
  1. Melawan segala bentuk kejahatan perhutani, dan
  2. Boikot suara Nace Permana dalam Pilkada Karawang

Karawang, 13 Oktober 2015
Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
Ketua Umum


HILAL TAMAMI

KRONOLOGI KRIMINALISASI PETANI DAN AKTIVIS SERIKAT PETANI KARAWANG

1 Comment

Kriminalisasi Aktivis petani kembali terjadi di negara ini, dua Aktivis Serikat Petani Karawang (1) Engkos Koswara SEKJEN Serikat Petani Karawang dan Odang Rodiana Kepala Departemen Pendidikan Serikat Petani Karawang telah di kriminalisasi oleh salah seorang CABUP Karawang no Urut 1 Nace Permana yang juga ketua LODAYA yang mana peranannya selama ini adalah sebagai beking PERHUTANI.

Kriminalisasi kedua Aktivis Serikat Petani Karawang berdasarkan pada Laporan Kepolisian Resort Karawang pada Tanggal 12 Oktober 2015 dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasar UU ITE No 11 tahun 2008. Namun benarkah tuduhan tersebut?

Sebagaimana diketahui oleh Serikat Petani Karawang dan juga petani anggota Serikat Petani Karawang, Nace Permana adalah ketua dari LSM Lodaya yang selama ini bersama PERHUTANI telah melakukan upaya-upaya penjegalan perjuangan kaum tani. Upaya Penjegalan-penjegalan tersebut diantaranya adalah :
  1. Pemindahan patok-patok batas PERHUTANI ke tanah-tanah petani.
  2. Intimidasi /Ancaman terhadap petani berupa larangan pemanfaatan hasil tanaman, membakar gubuk serta ancaman kriminalisasi.
  3. Pemerasan yang dilakukan oleh mantri-mantri kehutanan yang juga dibekingi oleh LSM LODAYA.
  4. Penolakan atas Peraturan Bersama 4 menteri tentang Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang diajukan oleh petani bersama Serikat Petani Karawang.
  5. Kriminalisasi terhadap Petani Anggota Serikat Petani Karawang
  6. Kriminalisasi terhadap Aktivis Serikat Petani Karawang.

Kriminalisasi terhadap kedua Aktivis Serikat Petani Karawang ini berawal dari tertuduhnya saudara Karsim yang merupakan salah satu Anggota Serikat Petani Karawang atas sejumlah balok kayu yang ditemukan digubuknya pada tanggal 8 Oktober 2015. Sebagaimana diketahui masyarkat bahwasanya sejumlah balok kayu tersebut adalah milik mutlak saudara karsim yang ia tanam dan kelola di tanah miliknya sendiri bahkan bibitnya-pun ia beli sendiri dari daerah Cikampek.

Paska ditemukannya sejumlah balok kayu di gubuk karsim tersebut, pihak PERHUTANI serta LODAYA mulai arogan. Sebagaimana yang di ungkapkan saudara Karsim bahwa Pihak LODAYA meng-intimidasi akan membakar gubuk-gubuk petani begitupun pula dengan intimidasi dari pihak PERHUTANI. Masalah-pun berlanjut, Sekembalinya Saudara Karsim kerumah, Okim seorang Mantri Hutan mendatangi karsim dirumahnya dan menyampaikan bahwasanya masalah tersebut sudah dilaporkan oleh LSM LODAYA kepada pihak terkait sebagaimana pembicaraan tersebut terekam oleh Telpon Seluler saudara Karsim. Pada sore harinya Saudara Akew yang merupakan orang suruhan saudara Okim (Mantri Hutan) mendatangi keluarga Karsim meminta uang agar masalah ini tidak naik ke Kepolisian, namun dengan tegas keluarga Karsim menolak hal tersebut karena sungguh saudara Karsim adalah seorang Petani yang menanam ditanah-nya sendiri.

Pada Malam hari sekitar Jam 21:00 WIB, Pengurus serikat Petani Karawang dikabupaten menerima laporan dari hilman dan Wahyu pengurus yang datang ke lokasi desa Medalsari, mereka melaporkan bahwa telah terjadi upaya Kriminalisasi oleh Pihak PERHUTANI dengan LODAYA-nya kepada petani di desa Medalsari.

Setelah laporan diterima, Engkos (SEKJEN), Odang (DEP. Pendidikan), Inong (Dep. Propaganda) yang pada saat itu berada di Sekretariat Kabupaten melakukan Rapat Darurat yang melibatkan Ketua umum melalui Komunikasi Seluler. Hasil dari rekomendasi rapat darurat tersebut adalah Statement/Pernyataan sikap terkait apa yang telah dilakukan oleh PERHUTANI dan LODAYA. Statement/Pernyataan Sikap tersebut ditindak lanjuti oleh Tim propaganda dalam bentuk kritik melalui berbagai media (Gambar Poster, Karikatur, tulisan gambar) terkait PERHUTANI, LODAYA dan Nace Permana sebagai Representasi LODAYA diberbagai Jaringan Facebook.

Pada Ke-Esokan harinya 9 Oktober 2015, Ratusan Masyarakat Desa Medalsari mendatangi Kantor RPH Pangkalan – Karawang menolak Kriminalisasi yang di lakukan oleh PERHUTANI dan LODAYA, Namun Petani yang melakukan aksi dikantor RPH tersebut hanya menemui kantor yang tak berpenghuni, lalu massa aksi-pun bertolak aksi ke Bupati Karawang dan lagi-lagi tak bisa bertemu dengan pejabat yang dituju dan akhirnya massa aksi pulang ke desa tanpa mendapat perhatian dari Pemerintah Kab. Karawang.

Pada sore harinya atas desakan dari KAPOLSEK Pangkalan melalui BAHABINKAMTIBMAS Medalsari Brigpol Dudin Suhabudin, SH meminta dilakukan mediasi antara Warga dengan pihak PERHUTANI yang juga dihadiri oleh beberapa pengurus Serikat Petani Karawang. Pertemuan mediasi tersebut begitu alot dengan berbagai macam bantahan oleh pihak PERHUTANI yang berakhir dengan deadlock, karena akhirnya pihak PERHUTANI menolak semua rumusan berita acara yang awalnya disepakati berbagai pihak.

Pada perjalanan kembali ke sekretariat di karawang engkos (SEKJEN SEPETAK) mendapat pesan dari Hendra Supriyatna salah satu kuasa hukum Nace Permana untuk bisa bertemu terkait beberapa statement dan gambar di facebook yang memuat Nace Permana. Dengan berbagai alasan ilmiah serta kondisi obyektif Pertemuan tersebut akhirnya menuai kesepakatan bahwa Serikat Petani Karawang akan menghapus gambar-gambar serta statement tersebut asalkan Nace permana memberikan pernyataan bahwa :
  1. Nace Permana harus memberikan statment/pernyataan sikap di MEDSOS (Facebook), bahwa Nace Permana mendukung Peraturan Bersama 4 menteri tentang Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang diajukan oleh petani.
  2. Nace Permana harus memberikan pernyataan di MEDSOS (facebook), bahwa Nace Permana Pro terhadap Petani.

Namun, setelah 2 hari Serikat Petani Karawang menunggu pernyataan dari Nace Permana, tepatnya pada tanggal 12 oktober 2015 berakhir dengan Laporan Kepolisian dengan tuduhan bahwa Serikat Petani Karawang melakukan pencemaran nama baik dengan dua Aktivis Serikat Petani Karawang sebagai terlapor.

Karawang, 13 Oktober 2015

SERIKAT PETANI KARAWANG

KETUA UMUM



HILAL TAMAMI