Okupasi Jalan Utama Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan

Add Comment
Dok. Serikat Petani Karawang

Penulis : Hilamn Tamimi
Kepala Departemen Propaganda Serikat Petani Karawang


Okupasi (pendudukan) atau penguasaan fisik atas tanah boleh dibilang sebagai jalan satu - satunya guna merebut kembali hak atas tanah petani yang sudah dirampas oleh korporasi - korporasi besar di negeri ini. Diilustrasikan, dalam permainan sepakbola; Jika salah satu lawan berhasil menguasai bola dalam sebuah permainan di lapangan hijau, maka peluang besar bisa mencetak gol lebih cepat bisa tercipta atau, bahkan bisa memenangkan permainan tersebut.

Pada 24 Juni 2014, sekitar 7000 Polisi dari seluruh Polres se-Jawa Barat dan personil Brimob Mabes Polri menyerang, tiga desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dan mengusir paksa penduduknya. Belasan Barracuda membombardir penduduk dengan senjata gas air mata bahkan peluru karet hingga seorang petani setempat tertembak. Puluhan petani dan buruh terluka dan belasan petani ditangkap polisi dengan tuduhan menghalangi-halangi prosesi eksekusi lahan seluas 350 hektar dan sebagian lainnya berhasil meloloskan diri. Perusahaan PT Agung Podomoro Land (PT.APL)/PT.SAMP perusahaan APL yang memerintahkan serangan ini.
Tidak hanya serangan darat yang dilancarkan APL/PT.SAMP, serangan melalui lembaga peradilan pun dilancarkannya. Terbukti dari sejumlah gugatan petani tiga desa yang menggugat terhadap prosesi eksekusi yang dinilai melanggar prosedur pun turut dikalahkan Hakim Pengadilan Negeri Karawang dengan putusan sesatnya.

Bahwa muncul dugaan dari pihak petani, PT APL dan anak perusahaannya itu rela berkorban materi hingga ratusan milyar. APL rela bertaruh "Angka Besar" demi tanah tersebut atas dasar iming-iming investasi yang sangat menggiurkan. Plangisasi sebagai tanda penguasaan fisik oleh PT APL pun dipasang di atas tanah seluas 350 hektar, selain itu preman bayaran turut diterjunkan beserta sejumlah aparat Dalmas Polda Jabar lengkap dengan posko penjagaannya juga turut disiagakan oleh pihak APL. 

Meski demikian, petani dengan sejumlah aktivis tani pun tidak tinggal diam. Mereka tanpa lelah terus melawan korporasi property raksasa tersebut. Petani dan aktivis tani melawan bukan tanpa bukti yang valid, sejumlah bukti kepemilikan hak atas tanah petani yang dirampas tersebut masih lengkap. Bahkan sebagian diantara petani yang dirampas tanahnya adalah tanah yang bersertifikat sah kepemilikannya atas Nama petani, kemudian ada pula sebagian besar tanah dengan status kepemilikan hak waris.
Diantaranya bukti kepemilikan masyarakat; Sampai sekarang, masyarakat masih menguasai tanah; Masyarakat tercatat di Buku C Desa dan sesuai dengan peta rincik yang dikeluarkan PBN Jawa Barat; Masyarakat masih melakukan pembayaran pajak dan sesuai dengan yang tercatat di DHKP; Sebagian masyarakat memiliki sertifikat dan sudah dimenangkan di putusan-putusan pengadilan; Sebagian masyarakat memiliki Akta Jual beli; Beberapa putusan pengadilan memenangkan masyarakat pemilik sertifikat;

Petani 3 Desa Sedikit Mulai Sadar
"Pasukan pemenang mendapatkan kemenangannya sebelum berangkat ke medan pertempuran Sun Tzu. Kini petani 3 desa mulai sedikit tersadarkan dari tawaran-tawaran manis perjuangan sejumlah aktivis salon (menara gading) (yang tidak berada di tengah massa berjuang), yang sesungguhnya tawaran itu adalah ilusi belaka. Bahwa kini petani sadar akan berjuang, namun berjuang bukan atas dasar diwakilkan baik kepada individu maupun kepada lembaga sekalipun organisasi gerakan tani itu sendiri. Petani sudah sadar akan perjuangan kolektif (berjuang bersama-sama).

Dengan demikian membangun pekerjaan pendudukan atas tanah untuk dirinya sendiri, memiliki landasan yang nyata. Karena masa telah memiliki kesadaran yang maju dan memadai untuk melakukan pendudukan, merebut tanahnya kembali. Disini aktivis tani terus berpraktek melakukan pengorganisiran masa dan radikalisasi masa guna memajukan dan menguji kesadaran masa sehingga cita-cita besar bersama merebut tanah kembali pada pangkuan petani.


    

DEMOKRASI BORJUASI ADALAH OMONG KOSONG

Add Comment

Penulis. Persatuan Perjuangan Indonesia PPI

Kekacauan politik sekarang ini berlahan-lahan menelanjangi moralitas dari pada partai-partai borjuasi. Pelbagai persoalan dan perilaku borjuasi telah menciptakan “skeptisme” ditengah-tengah rakyat.

Dengan demokrasi borjuasi, kelas kapitalis menanamkan ilusi kepada rakyat agar percaya dan menyerahkan (menitipkan) nasib mereka kepada para “wakil rakyat” di parlemen,para calon presiden yang bercover baru tapi sejatinya itu itu juga, gubernur, atau bupati /walikota yang sedang menjadi trend pemilukada serentak saat ini. Sehingga rakyat akan terjebak pada birokratisme parlemen dan meninggalkan jalan massa aksi yang teratur dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraan. Karena tipu daya partai borjuasi kepada rakyat, yakni dengan berada di dalam parlemen, adalah mungkin bahkan satu-satunya jalan bagi kesejahteraan rakyat.

Kemudian dengan kampaye “Kaum Muda saatnya memimpin”, partai borjuasi hendak mengilusi kaum muda dengan merekrutnya. Celakanya, kampus dijadikan lahan rekruitasi parati borjuasi dengan berbagai kedok agenda kunjungan dan seminar. Dalam melanggengkan kekuasaan borjuasi, mereka membutuhkan tenaga dan energi yang besar –yang memiliki intelektualitas tinggi untuk memperluas “jaring-jaring suara”,bahkan komisi pemilihan umum kabupaten karawang melibatkan mahasiswa dalam mensosialisasikan pilkada untuk menarik sebanyak mungkin partisifatip rakyat.

Inilah yang selalu mereka produksi untuk mengilusi kesadaran rakyat. Sehingga, ketika pesta demokrasi borjuasi digelar maka rakyat dipaksa untuk mengikuti arakan kampaye dan memberikan suaranya pada partai/calon borjuasi. Kemudian setelah terpilih, kaum borjuasi segera menunjukan wataknya sebagai penindas dengan menciptakan pelbagai kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat.

Pemilu, parlemen dan demokrasi tidak lain merupakan perkakas dari yang memerintah. Jikalau hari ini, yang memiliki kuasa memerintah adalah kelas borjuasi tentunya pemilu, parlemen dan demokrasi hanya berfungsi sebagai pelaksanan untuk mengelola dari seluruh urusan-urusan kaum borjuasi. Apa kepentingan dari borjuasi ini? Kepentingan kaum borjuasi adalah memperkaya diri sendiri dengan melakukan eksploitasi, ekspansi dan akumulasi berdasarkan filsafat individualisme.

Bahwa setiap kelas yang berkuasa, pastilah ia akan menciptakan perangkat moralnya sendiri, kekuasaan borjuasi akan menciptakan moral borjuasi pula. Moral ini tidak turun dari langit, melainkan lahir dari dinamika sejarah umat manusia. Dan suatu pandangan moral adalah suatu bentuk dari kesadaran sosial yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat melalui relasi produksi ekonominya. Dalam bukunya Anti-Duhring (1878) F. Engels menulis tentang ini:

“….. kita berpendapat bahwa teori moral yang sudah ada hingga sekarang, pada analisa terakhir, merupakan produk keadaan ekonomi dari pada masyarakat pada waktu keadaan itu berlaku. Dan karena hingga sekarang masyarakat bergerak dalam pertentangan-pertentangan klas, maka moral selaku merupakan moral klas; disatu pihak ia membenarkan dominasi dan kepentingan-kepentingan klas yang berkuasa dan dipihak lain, setelah klas yang tertindas menjadi cukup kuat ia mengemukakan kemarahan terhadap dominasi itu serta kepentingan-kepentingan hari depan dari kaum yang tertindas” (F. Engels, Anti-Duhring: 132-133).

Kerja merupakan nadi dari setiap kehidupan manusia. Akan tetapi, dalam peradaban sejarah umat manusia, ada segerombolan manusia yang menikmati dari hasil kerja manusia lain. Dengan hukum besi kepemilikan pribadi muncullah moralitas penghisap. Sehingga moral sesungguhnya lahir dari hubungan-hubungan produksi dalam masyarakat. Kemudian corak ekonomi yang berlaku pada zaman ini adalah ekonomi kapitalis. Dimana kepemilikan di monopoli oleh segelintir orang dan menghisap tenaga pekerja upahan. Kemudian salah satu pembela dari moral kelas kapitalis adalah para partai politik borjuasi. Dengan suap-suap, mereka hendak membenarkan dan membela adanya penghisapan manusia atas manusia. Tugas selanjutnya dari para partai/calon borjuasi adalah meng-absolut-kan moral borjuasi.

Partai /calon borjuasi dengan karakter yang inkonsisten, sering terombang-ambing mengikuti kehendak dan tunduk pada kepentingan kelas kapitalis. Keberadaan partai borjuasi ini telah mengubah slogan-slogan perjuangan rakyat menjadi “pepesan kosong”, menghentikan perjuangan pembebasan rakyat dengan janji-janji palsu tentang perubahan sosial dan kesejahteraan.

Cara berpikir pragmatis kaum elit borjuasi hanya bagaimana menuju ke tampuk kursi kekuasaan ataupun parlemen sebagai simbol demokrasi borjuasi. Partai politik borjuasi di arena persaingan “pasar bebas politik” telah menyatu dengan korporasi-korporasi. Tujuannya bersatunya korporasi dengan partai politik borjuasi adalah memperlancar arus modal dan memperbesar penghisapan terhadap rakyat.

Moral borjuasi tentu akan bertentangan dengan moral kelas tertindas. Moral kelas tertindas menentang penghisapan dan penindasan. Moral kelas tertindas menentang pemilu, parlemen dan demokrasi borjuasi dimana sebagai perkakas kelas yang berkuasa. Moral kelas tertindas adalah moral kolektif (gotong royong). Kedua moral ini saling berlawan dan hendak saling menegasikan. Kemudian Lenin menyatakan dengan tegas dalam “Tugas-tugas Liga Pemuda”, bahwa “moral kita secara menyeluruh disubordinasi pada kepentingan perjuangan kelas proletariat. Moralitas kita berasal dari kepentingan perjuangan kelas proletariat.”

Pada era kapitalisme yang berjaya, kapitalis sebagai kelas yang dominan, ia telah menciptakan kelas baru yang berlawanan yaitu proletariat atau buruh. Maka kelas buruh dalam lapangan sejarahnya, ia memiliki tugas sebagai pelopor dalam meruntuhkan kekuasaan borjuasi yang sedang berkuasa. Dengan moral kelas buruh yang disiplin tinggi, terorganisir secara kolektif dan memiliki moral yang revolusioner dengan massa aksi teratur, ia akan menjadi duri bagi ilusi moral borjuasi. Selanjutnya moral kelas buruh akan menelanjangi moral borjuasi sedikit demi sedikit hingga seluruh rakyat sadar bahwa moral borjuasi adalah moral hak milik pribadi, moral penghisap rakyat.

Kemudian pada PILKADA mendatang, dimana pemilu tersebut adalah pemilu borjuasi. Pemilu yang hendak melanggengkan moral borjuasi. Mesin-mesin partai borjuasi terus bekerja mencari dukungan dikalangan rakyat termasuk juga di kalangan aktivis gerakan.

Pelanggengan moralitas borjuasi, ditunjukan dengan munculnya tokoh-tokoh yang berwajah populis.seperti Saan mustofa yang anggota DPRI yang kita tahu selama dua periode masa jabatannya tidak ada kontribusinya buat pembangunan di karawang, dr Cellica nurachadiana yang plt bupati saat ini yang nyata nyata juga telah gagal pada masa periode sebelumnya,hanya mengandalkan popularitas saja,H Marjuki yang pengusaha limbah,H Jimmy yang semi preman dalam gayanya,Nace permana yang kordinator LMDH juga dikenal sebagai biong tanah tanah PERHUTANI, Daday hudaya yang mantan anggota DPRRI yang tidak terpilih lagi, mereka tampil dalam panggung politik PILKADA BUPATI KARAWANG dan “berkoar-koar” tentang kesejahteraan rakyat. Dipanggung kampaye, mereka telah menghimpun ribuan buruh dan rakyat. Dengan janji-janjinya, mereka berhasil mengilusi kesadaran dan moralitas rakyat untuk selalu tunduk pada kelas berkuasa. Bahwa sepopulis-populisnya mereka, sejatinya meraka tetap mewakili para borjuasi –sebagai wakil dari kepentingan borjuasi.

Maka jelas, moral kita bertentangan dengan moral borjuasi, moral kita mendasarkan diri pada moral perjuangan rakyat. Moral kita menginginkan hilangnya penghisapan borjuasi terhadap rakyat. Sehingga moral kita adalah moral yang menentang borjuasi dan politiknya, salah satunya adalah pemilu borjuasi

Diam bukanlah ekspresi politik kita dalam menolak pemilu borjuasi. Karena dengan berdiam diri, kita sama juga membiarkan adanya penghisapan. Moral kita bukan hanya moral tolak, moral dari sekelompok (grup) mobilisasi tolak pemilu borjuasi –kelompok yang frustasi dengan pemilu borjuasi. Akan tetapi, moral kita bergerak lebih maju, yakni moral revolusioner. Dimana moral revolusioner kita adalah menolak pemilu borjuasi dengan aktif membangun alat kekuatan politik rakyat sendiri. Moral kita adalah moral pembebasan nasional dari cengkraman kapitalisme, dan itu hanya dapat diwujudkan dengan persatuan gerakan rakyat dibawah panji-panji alat politik rakyat sendiri. Maka tugas kita adalah turut serta dalam pembangunan alat politik rakyat bersama gerakan rakyat lainnya. Moral sejati kita adalah moral yang selalu bersandar pada moral perjuangan kelas. Dan perlu ditegaskan, bahwa moral kelas buruh-lah yang akan menuntun masa depan kita menuju masyarakat yang adil secara sosial, demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi, dan partisipasi secara budaya.