PEMILUKADA Karawang dan Janji manis Calon Bupati


Politik, sesungguhnya sebuah antagonisme antar kaum yaitu kaum rakyat miskin dengan kaum pemilik. Tak terkecuali dengan pilkada yang akan digelar di Karawang. Pilkada (politik electoral) yang senantiasa menghadapkan dua kekuatan yang selamanya tak terdamaikan,

yakni sekutu kaum buruh, tani dan rakyat miskin lainnya di satu kubu dengan kekuatan kaum pemodal beserta antek-antek dan bonekanya (elit politik tradisional) di kubu yang lain, ternyata tidak untuk di Karawang atau mungkin juga daerah-daerah lain. Rakyat miskin yang seharusnya menjadi kekuatan sendiri secara sosial ekonomi dan budaya untuk merebut panggung politik, justru masih menjadi kelompok mayoritas yang tidak memandang penting politik. Padahal kekuasaan politik lah yang dapat menentukan hari depan mereka lebih bersegi. Pilkada karawang memang sebuah pertarungan antar kelompok/kekuatan politik dalam satu kubu, yakni pada kubu kaum kaya (pemodal) satu dengan pemodal lainnya yang disubstitusikan kepada elit-elit politik konservatif. 

Kalau pun tidak secara langsung, tapi dengan sangat jelas latar belakang dan track record mereka bukanlah berasal dari kaum yang dimiskinkan serta sejarah hidup dan kiprah politiknya jauh dari kehendah-kehendak kaum miskin dalam perjuangan hidupnya. Dalam bahasa lain, kepentingan politik mereka jelas akan mewakili kepentingan kaumnya, tentunya bukan kepentingan kaum miskin melainkan kepentingan kaum kaya/borjuis/pemilik modal. Benarkah demikian?

Tak perlu alat detektor untuk melacak kebenaran itu. Mereka semua bicara kemiskinan rakyat tapi mereka menutupi penyebab kemiskinan itu dan tidak ada sama sekali jalan keluar dari kemiskinan rakyat secara radikal disampaikannya. Adakah salah satu calon yang dengan tegas berada dalam barisan kaum buruh yang tengah berjuang menuntut kenaikan upah juga jaminan kesejahteraannya yang mereka tuntut melalui pembuatan perda ketenagakerjaan? Adakah salah satu calon yang masuk dalam barisan kaum tani yang saat ini tengah menderita karena sengeketa tanah? Atau kah ada salah satu calon yang hendak menjalankan konsep kemandirian ekonomi sebagai landasan bagi pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat? Jawaban atas semua itu, TIDAK ADA. 

Kalau pun ternyata ada yang mendekati ke arah situ, apakah dapat kita yakini keseriusan serta kesetiaan untuk menjalankannya? Belum lagi dengan segala resiko kekuasaannya nanti yang telah dia bayar mahal.

Satu hal yang penting untuk kita cermati dalam pemilukada Karawang yang akan berlangsung, yakni pada Pemilukada tahun 2010 partisifasi rakyat dalam angka Angka golput yang mencapai 40% menandakan merosotnya pula tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit-elit politik, bahkan mungkin terhadap pilkada itu sendiri. Kemerosotan tingkat kepercayaan massa terhadap elit politik diperkuat oleh berakahirnya rezim Bupati Ade Swara didalam Hotel Prodeo (penjara) yang pada banyak kesempatan selalu mengklaim dirinya sebagai pemimpin yang bersih.

Rakyat yang masih rendah tingkat kesadaran politiknya hanya terus menerus memimpikan sosok pimpinan baru yang lebih bisa memberikan harapan bagi perubahan hidup mereka. Mimpi serta harapan tersebut yang terus bersemayam dalam jiwa rakyat perlahan berubah menjadi kekecewaan setelah mengetahui bupati satu berganti bupati lain hanya berujung kegagalan dalam mengangkat derajat mereka yang miskin. Sayangnya kekecewaan rakyat belum berhasil di asosiasikan dalam barisan perlawanan yang semestinya dipimpin oleh kaum pergerakan progresif.

Suka tidak suka, rela tidak rela, kelak Karawang kedepan akan ada dalam genggaman kaum borjuasi komprador, dimana kaum itu selama berabad-abad menindas serta menghisap musuh utamanya kaum proletar (buruh) dan kaum marhaen (petani hamba). Pemerintahan kabupaten akan berlangsung seperti selama 5 tahun sebelumnya di bawah roda system kapitalisme. Dengan kata lain, 5 tahun kedepan tidak akan pernah terjadi perubahan paling mendasar dibawah kepemimpinan bupati baru (siapapun dia yang secara dejure dinyatakan menang oleh KPU)

Kendati demikian, gambarannya tidaklah seburam itu. Di desa-desa, pabrik-pabrik, kampus, pasar, terminal dsb terdapat potensi yang membuka kemungkinan untuk melakukan penyatuan unsur-unsur yang selama ini di rugikan dengan upah kerjanya yang murah, lenyap hak-hak kesehatannya, hak tanahnya, hak lapangan kerja yang manusiawi, hak atas kelestarian lingkungan hak mendapatkan pendidikan dsb. Mereka semua terdapat dalam bagian 40% angka golput, mereka juga bagian dari mayoritas 60% suara yang memilih dalam pemilukada Karawang yang sejatinya ialah dibodohi janji dan bukti uang najis untuk memilih, berikut harapan yang mereka persembahkan kepada para kandidat di TPS. Dan sebagian kecil saja dari 60% tersebut mereka yang kooprtatif, ialah Begundal Bupati mendatang dan elit-elit politik yang tersisih dalam pertarungannya.

Dengan itu semua, sadar atau pun tidak sadar, pilkada karawang adalah merupakan keniscayaan cara pendaur ulangan kekuasaan borjuis yang akan menyelenggarakan system kapitalisme-neoliberal di kabupaten ini. Dan mesti kita (rakyat) akui bahwa Pilkada yang akan datang akan membekuk (semua rakyat) dalam setiap gelanggang perlawanannya sehingga kekuasaan politik yang paling sah dan legitimated hanya dapat berganti melalui arena pemilihan umum. Sementara kita sendiri rakyat tak diberikan ruang cukup lebar dalam system demokrasi liberal ini. Artinya, Pemilukada Karawang ini adalah pemilunya kaum elit dan borjuis yang paling tidak sah bagi kemajuan sosial di setiap bidang.

Oleh karena itu sudah sepatutnya rakyat menggugat Kabupaten ini, rebut kedaulatan Agraria Bangun Industrialisasi Pertanian:

  • Nasionalisasi Tanah
  • Bangun Industrialisasi Pertanian
  • Berikan Lapangan Pekerjaan bagi rakyat
  • Naikan Upah Buruh
  • Hapus system Out Shourcing-Tolak PHK
  • Berikan Jaminan Kesehatan untuk Rakyat Miskin
  • Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan bervisi kerakyatan
Pemilukada  = L.A.W.A.N

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »