PEMILUKADA Karawang dan Janji manis Calon Bupati

Add Comment

Politik, sesungguhnya sebuah antagonisme antar kaum yaitu kaum rakyat miskin dengan kaum pemilik. Tak terkecuali dengan pilkada yang akan digelar di Karawang. Pilkada (politik electoral) yang senantiasa menghadapkan dua kekuatan yang selamanya tak terdamaikan,

yakni sekutu kaum buruh, tani dan rakyat miskin lainnya di satu kubu dengan kekuatan kaum pemodal beserta antek-antek dan bonekanya (elit politik tradisional) di kubu yang lain, ternyata tidak untuk di Karawang atau mungkin juga daerah-daerah lain. Rakyat miskin yang seharusnya menjadi kekuatan sendiri secara sosial ekonomi dan budaya untuk merebut panggung politik, justru masih menjadi kelompok mayoritas yang tidak memandang penting politik. Padahal kekuasaan politik lah yang dapat menentukan hari depan mereka lebih bersegi. Pilkada karawang memang sebuah pertarungan antar kelompok/kekuatan politik dalam satu kubu, yakni pada kubu kaum kaya (pemodal) satu dengan pemodal lainnya yang disubstitusikan kepada elit-elit politik konservatif. 

Kalau pun tidak secara langsung, tapi dengan sangat jelas latar belakang dan track record mereka bukanlah berasal dari kaum yang dimiskinkan serta sejarah hidup dan kiprah politiknya jauh dari kehendah-kehendak kaum miskin dalam perjuangan hidupnya. Dalam bahasa lain, kepentingan politik mereka jelas akan mewakili kepentingan kaumnya, tentunya bukan kepentingan kaum miskin melainkan kepentingan kaum kaya/borjuis/pemilik modal. Benarkah demikian?

Tak perlu alat detektor untuk melacak kebenaran itu. Mereka semua bicara kemiskinan rakyat tapi mereka menutupi penyebab kemiskinan itu dan tidak ada sama sekali jalan keluar dari kemiskinan rakyat secara radikal disampaikannya. Adakah salah satu calon yang dengan tegas berada dalam barisan kaum buruh yang tengah berjuang menuntut kenaikan upah juga jaminan kesejahteraannya yang mereka tuntut melalui pembuatan perda ketenagakerjaan? Adakah salah satu calon yang masuk dalam barisan kaum tani yang saat ini tengah menderita karena sengeketa tanah? Atau kah ada salah satu calon yang hendak menjalankan konsep kemandirian ekonomi sebagai landasan bagi pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat? Jawaban atas semua itu, TIDAK ADA. 

Kalau pun ternyata ada yang mendekati ke arah situ, apakah dapat kita yakini keseriusan serta kesetiaan untuk menjalankannya? Belum lagi dengan segala resiko kekuasaannya nanti yang telah dia bayar mahal.

Satu hal yang penting untuk kita cermati dalam pemilukada Karawang yang akan berlangsung, yakni pada Pemilukada tahun 2010 partisifasi rakyat dalam angka Angka golput yang mencapai 40% menandakan merosotnya pula tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit-elit politik, bahkan mungkin terhadap pilkada itu sendiri. Kemerosotan tingkat kepercayaan massa terhadap elit politik diperkuat oleh berakahirnya rezim Bupati Ade Swara didalam Hotel Prodeo (penjara) yang pada banyak kesempatan selalu mengklaim dirinya sebagai pemimpin yang bersih.

Rakyat yang masih rendah tingkat kesadaran politiknya hanya terus menerus memimpikan sosok pimpinan baru yang lebih bisa memberikan harapan bagi perubahan hidup mereka. Mimpi serta harapan tersebut yang terus bersemayam dalam jiwa rakyat perlahan berubah menjadi kekecewaan setelah mengetahui bupati satu berganti bupati lain hanya berujung kegagalan dalam mengangkat derajat mereka yang miskin. Sayangnya kekecewaan rakyat belum berhasil di asosiasikan dalam barisan perlawanan yang semestinya dipimpin oleh kaum pergerakan progresif.

Suka tidak suka, rela tidak rela, kelak Karawang kedepan akan ada dalam genggaman kaum borjuasi komprador, dimana kaum itu selama berabad-abad menindas serta menghisap musuh utamanya kaum proletar (buruh) dan kaum marhaen (petani hamba). Pemerintahan kabupaten akan berlangsung seperti selama 5 tahun sebelumnya di bawah roda system kapitalisme. Dengan kata lain, 5 tahun kedepan tidak akan pernah terjadi perubahan paling mendasar dibawah kepemimpinan bupati baru (siapapun dia yang secara dejure dinyatakan menang oleh KPU)

Kendati demikian, gambarannya tidaklah seburam itu. Di desa-desa, pabrik-pabrik, kampus, pasar, terminal dsb terdapat potensi yang membuka kemungkinan untuk melakukan penyatuan unsur-unsur yang selama ini di rugikan dengan upah kerjanya yang murah, lenyap hak-hak kesehatannya, hak tanahnya, hak lapangan kerja yang manusiawi, hak atas kelestarian lingkungan hak mendapatkan pendidikan dsb. Mereka semua terdapat dalam bagian 40% angka golput, mereka juga bagian dari mayoritas 60% suara yang memilih dalam pemilukada Karawang yang sejatinya ialah dibodohi janji dan bukti uang najis untuk memilih, berikut harapan yang mereka persembahkan kepada para kandidat di TPS. Dan sebagian kecil saja dari 60% tersebut mereka yang kooprtatif, ialah Begundal Bupati mendatang dan elit-elit politik yang tersisih dalam pertarungannya.

Dengan itu semua, sadar atau pun tidak sadar, pilkada karawang adalah merupakan keniscayaan cara pendaur ulangan kekuasaan borjuis yang akan menyelenggarakan system kapitalisme-neoliberal di kabupaten ini. Dan mesti kita (rakyat) akui bahwa Pilkada yang akan datang akan membekuk (semua rakyat) dalam setiap gelanggang perlawanannya sehingga kekuasaan politik yang paling sah dan legitimated hanya dapat berganti melalui arena pemilihan umum. Sementara kita sendiri rakyat tak diberikan ruang cukup lebar dalam system demokrasi liberal ini. Artinya, Pemilukada Karawang ini adalah pemilunya kaum elit dan borjuis yang paling tidak sah bagi kemajuan sosial di setiap bidang.

Oleh karena itu sudah sepatutnya rakyat menggugat Kabupaten ini, rebut kedaulatan Agraria Bangun Industrialisasi Pertanian:

  • Nasionalisasi Tanah
  • Bangun Industrialisasi Pertanian
  • Berikan Lapangan Pekerjaan bagi rakyat
  • Naikan Upah Buruh
  • Hapus system Out Shourcing-Tolak PHK
  • Berikan Jaminan Kesehatan untuk Rakyat Miskin
  • Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan bervisi kerakyatan
Pemilukada  = L.A.W.A.N

Bubarkan BPJS

Add Comment
Jaminan sosial yang menjadi kewajiban pemerintah berubah fungsi menjadi kewajiban rakyat dan tak ubahnya sebagai asuransi sosial. dikarenakan adanya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS).
Kami menilai, kedua UU itu secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat dalam bentuk asuransi sosial. “Padahal, makna jaminan sosial jelas merupakan hak rakyat sedangkan dalam asuransi sosial, rakyat harus menjadi peserta dan membayar iuran sendiri,” 
Dalam UU SJSN 40/2004 jelas pasal 19 ayat 1 berbunyi: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip akuitas. Hal yang sama juga tertera dalam UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kepesertaan yang bersifat wajib.
“Bila ini jaminan sosial dan gotong royong, mengapa peserta diwajibkan membaya iuran ?
Ya pada dasarnya, UU ini akan memposisikan hak sosial rakyat menjadi komoditas bisnis. Bahkan dengan sengaja membuat aturan untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi keuntungan pengelola asuransi.
“Kepentingan rakyat akan direduksi, sedangkan kepentingan bisnis akan ditempatkan menjadi sentral subtansial,”
Maka dari itu, sejak awal kami serikat petani karawang (SEPETAK) menolak UU SJSN dan UU BPJS dan meminta kepada pihak terkait membatalkan kedua UU tersebut.namun rupanya kedua UU tersebut sangat kental dengan berbagai kepentingan liberalisasi kesehatan rakyat yang di syaratkan oleh ADB (asian development bank) melalui WHO agar indonesia bisa mendapat utang baru dari lembaga keuangan tersebut,dan rupanya entah dengaan analisa macam apa yang di gunakan oleh sebagian serikat buruh pun ikut mendukung kedua UU tersebut,padahal jelas jelas keduanya akan merugikan kaum buruh,dan rakyat pada umumnya,hari ini kita bisa merasakan betapa ribetnya ketika akan mengurus BPJS,belum lagi ternyata program BPJS tidak sepenuhnya mengcover peserta jaminan ketika dirawat ataupun berobat jalan di rumah sakit,dan pada akhirnya rakyat hanya akan menjadi objek pemalakan berkedok Jaminan Sosial,

Pembohongan Publik
Sejak awal di gulirkannya kedua UU tersebut yang nyata - nyata di biayai oleh ADB tentunya akan lebih mengabdi kepada pemilik modalnya daripada mengabdi kepada rakyat,jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa jaminan kesehatan melalui BPJS yang digadang - gadang akan lebih memperbaiki sistem jaminan kesehatan rakyat adalah merupakan pembohongan yang di lakukan oleh negara terhadap rakyatnya.
Salah satu contoh betapa sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan di BPJS adalah setiap pemohon wajib memiliki nomor rekening bank di bank milik BUMN,padahal seperti kita tahu tidak semuia rakyat indonesia memiliki rekening di bank,apalagi bagi rakyat tani yang hidupnya miskin dan berada di pelosok desa,tentunya syarat tersebut hampir mustahil bisa dipenuhi oleh mereka.
Untuk itu kami serikat petani karawang (SEPETAK) meminta kepada negara untuk segera mencabut kedua UU tersebut dan menggantinya dengan sistem jaminan kesehatan yang tidak berwatak kapitalistik seperti BPJS yang nyata - nyata adalah sebuah perusahaan asuransi yang kapitalis berkedok jaminan sosial.

Kepala departemen perjuangan tani SEPETAK

Pertambangan Adalah Mimpi Buruk Bagi Rakyat

Add Comment

Penolakan Industri Pertambangan di Cipurwasari
#Pertambangan Adalah Mimpi Buruk Bagi Rakyat
Oleh: Solihin Fu’adi_Staff Dept Propaganda Sepetak

Berdasarkan Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “bahwa tanah air, udara dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan diperuntukan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.” Pasal ini semakin menyakinkan kepada kita bahwa pewaris tunggal negara ini diperuntukan untuk rakyat Indonesia. Ironisnya, pemanfataan dan penguasaan tanah di Kawasan hutan yang seharusnya dikelola oleh masyarakat khususnya petani, melainkan dikuasai oleh korporasi negara dalam hal ini Perhutani dan PTPN yang berwatak kapitalistik (menghisap) serta korporasi swasta. Namun, Perhutani yang dipercaya oleh negara untuk menguasai hutan seluas 2,4 juta hektar di wilayah pulau jawa, tidak pernah memberikan manfaat bagi rakyat secara umum, malah menimbulkan konflik - konflik agraria di Kawasan hutan itu sendiri. Salah satu Kebijakan perhutani adalah tukar guling (Ruislag) Kawasan hutan untuk dijadikan wilayah pertambangan. Kebijakan tersebut bukanya memberi faedah kepada masyarakat sekitar hutan, malah menimbulkan sejumlah konflik - konflik baru agraria, diwilayah kawasan hutan yang dijadikan wilayah pertambangan (WP). Seperti contoh kasus, Ruislag kawasan hutan di Desa Cinta Langgeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang yang dilakukan Perhutani terhadap wilayah tersebut kepada perusahaan PT Atlasindo Utama. Sejak berdirinya perusahaan pertambangan tersebut, dampaknya terjadi sejumlah kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan pertanian, kekeringan, longsor, pencemaran udara yang mengakibtakan kesengsaraan yang berkepanjangan.

Hal ini adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan, baik dari pengalaman dibeberapa daerah maupun dari data yang tersajikan oleh pemberitaan di media, data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan juga Organisasi lingkungan lainnya terkait pertambangan PT. Freefort dan PT. Newmont, bahwa pertambangan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkunagn dan kesengsaraan nyata bagi rakyat. PT. Freefort dan PT. Newmont sudah cukup sebagai contoh kegagalan yang bisa diambil hikmahnya. Sejak tahun 1973 sampai dengan 1987 atau dalam kurun waktu 14 tahun, gunung Ertsberg di Papua sudah berubah menjadi lubang raksasa sedalam 200 meter dengan diameter 600 meter. Padahal, sebelumnya gunung ini tingginya mencapai 1300 meter. Kini gunung Ertsberg telah berubah menjadi sebuah lubang raksasa yang saat ini dikenal dengan sebutan danau Wilson. Demikian pula Gunung Palasari di Desa Cinta Langgeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang yang mengalami hal serupa, atas exploitasi tambang yang dilakukan PT. Atlasindo Utama.

Banyak hal yang mengajarkan kepada kita bagaimana bangsa ini tercabik - cabik struktur alamnya (ekologi) hingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat khususnya petani, bahkan harga diri bangsa telah tergadaikan akibat penjajahan ideologi neo-liberalisme melalui kapitalisasi oleh penguasa. Hal ini pula yang kini melanda gunung Goongdan gunung Sereuh. Kekayaan alam yang terkandung rupanya cukup menggiurkan investor PT Tridaya Alam Persada untuk membuka pertambangan di wilayah yang kekayaan alamnya secara turun temurun telah dikuasai dan dikelola oleh rakyat petani. Namun, bukan hanya pemodal tapi Penguasa daerah pun ibarat mendapat ”durian runtuh” dan memperlakukan politik kebijakan yang sarat dengan paradigma ecodevelopmentalism yang menguntungkan pihak investor dan meminggirkan masyarakat dan kepentingan ekologis di pihak lainnya. Penguasa daerah dalam hal ini, melakukan penjualan kedaulatan rakyat akan sumber daya alam dengan membangun menara elok pertambangan yang di bangun di atas tulang belulang rakyat dan kepentingan ekologis yang terbinasa oleh politik kebijakan yang pro pemilik modal.

Usaha akselerasi pembangunan pada jalur pintas sektor pertambangan merupakan kebijakan yang pragmatis karena mengabaikan dan acuh akan efek yang ditimbulkan pada lingkungan dan kehidupan masyarakat dimasa depan. Setidaknya ada dua hal yang jadi pertimbangan kita,; Pertama, eksplorasi dan ekploitasi gunung goong dan gunung seureuh akan merampas akses rakyat terhadap sumber - sumber kehidupannya. Jika eksploitasi tambang dilakukan akan berakibat pada hancurnya ekonomi rakyat. Terpinggirnya rakyat dari sumber - sumber kehidupannya akan menyebabkan terjadinya kemiskinan yang semakin akut. Pertambangan adalah candu bagi masyarakat, pada awalnya warga disuguhi janji manis, seperti lapangan kerja meski harus menjadi kuli, tetapi ke depannya secara bertahap dapat dipastikan rakyat hanya akan dijadkan sapi perahan oleh pengusaha. Kedua, eksplorasi dan eksploitasi gunung goong dan gunung seureuh juga akaan smenghancurkan keseimbangan ekologis dan akan mengancam keselamatan warga, karena eksploitasi pertambangan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan pertanian, pencemaran lingkungan, banjir dan longsor. Sementara itu, wilayah Karawang Selatan menjadi satu - satunya wilayah di Karawang yang memiliki pegunungan. Fungsi hutan pegunungan itu sangat diandalkan untuk resapan air, yang mampu menghasilkan sumber - sumber mata air yang bisa memenuhi kebutuhan air bagi warga karawang selatan. Selain daripada fungsi utamanya sebagai hutan dan pegunungan.

Penguasa Daerah ini harusnya bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Industri pertambangan di Indonesia belum mampu men-sejahtera-kan masyarakat sekitar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, daerah - daerah industri pertambangan merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi. Daerah - daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) justru merupakan daerah termiskin di Indonesia, Contoh nyata daerah Papua, Papua Barat, Aceh dan Riau. Sistem ekonomi yang terjadi di daerah pertambangan kembali seperti pada era sistem ekonomi kolonial dimana ekonomi rakyat dihisap dan ditindas pemerintah dan korporasi.

Di Cipurwasari sendiri saat ini sudah terkumpul kurang lebih 1000 tanda tangan penolakan eksploitasi dan eksplorasi gunung Goong dan gunung seureuh.Diyakini aspirasi penolakan pertambangan akan terus bertambah. Maka dari itu, jangan sampai terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi penguasa yang kemaruk/serakah. Perlu introspeksi diri oleh Pemerintah menanyakan pada hati yang terdalam “Kepentingan siapakah yang sedang diperjuangkan ?”.

Sementara itu, konflik agraria di Wilayah sekitar Gunung Seureuh dan Gunung Goong, sampai saat ini tidak pernah menjadi perhatian Pemerintah. Kedaulatan atas tanah di wilayah yang dikuasai dan dikelola selama turun - temurun oleh rakyat petani sampai saat ini belum mendapatkan hak atas tanahnya. Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini diwilayah kawasan hutan sedang dilakukan upaya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfatan Tanah di Kawasan Hutan atau (IP4T) yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yang terlahir dari rahim Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementrian, terkait penyelesaian batas - batas hutan yang selama ini menjadi konflik yang berkepanjangan. Untuk diketahui, di Karawang sendiri merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menindak lanjuti SKB 4 Menteri tersebut, menjadi Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang tentang IP4T.

Tentunya, dengan adanya pertambangan di wilayah kawasan hutan yang menjadi obyek IP4T, maka proses IP4T akan terhambat dengan adanya pertambangan tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam dengan pertambangan bukanlah solusi kongkrit bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Melainkan, dampak nyata adalah kerusakan lingkungan yang pastinya berimbas pada kehidupan petani secara khusus hingga melahirkan kesengsaraan. Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan mesti bertanggungjawab atas dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan tersebut. Di wilayah Karawang Selatan yang seharusnya, menjadi kawasan hutan sebagaimestinya tidak dirusak oleh kepentingan perusahaan (Perhutani), dengan alih - alih pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan hutan. Padahal, kebijakan tersebut akan menimbulkan berbagai macam konflik agraria sebagaimana disebutkan di atas.

Penglolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya agraria seharusnya tidaklah mengorbankan ekosistem lingkungan yang ada didalamnya. Justru, fungsi dari pada sumber daya agraria dalam hal ini tanah haruslah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaknai disini adalah Sumber daya agraria (tanah) sebagai alat produksi kaum tani untuk sumber penghidupan baik berupa ekonomi, sosial dan budaya. Kedaulatan atas tanah bagi petani menjadi hal pokok sebagai alat produksi petani, mengingat tanah adalah hidup dan matinya kaum tani. Maka dalam hal ini pemerintah seharusnya bukanlah membangun pertambangan - pertambangan yang pastinya akan merusak berbagai aspek kehidupan, melainkan membangun usaha - usaha kolektif atau BUMD di sektor sumber daya agraria (pertanian, perternakan, dan perkebunan) yang pastinya mampu meningkatkan perekonomian kaum tani, selain dari pada pendapatan daerah yang akan didapatkan dari sektor BUMD tersebut, dari pada sektor pertambangan yang jelas - jelas hasilnya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang (Kaum Pemodal).