SERUAN KEPADA KAUM TANI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN POLITIK RAKYAT

Add Comment


Di dalam dunia industrial hanya terdapat dua kepentingan fundamental yaitu keuntungan berlipat-lipat ganda bagi kaum 1% (pengusaha /kapitalis) berhadapan dengan tuntutan kesejahteraan hidup yang layak kaum mayoritas (buruh).

Keadaan krisis ekonomi bangsa yang semakin dalam membutuhkan kehadiran malaikat penolong. Malaikat penolong itu adalah investor. Ya investor! Pemilik modal! Itu alasan rejim Jokowi-JK.
Malaikat penolong bersedia datang dengan sarat adanya jaminan kepastian usaha di Indonesia yang aman dapat memberikan keuntungan yang melimpah. Aman dalam pengertian kesetiaan aparat dalam menjaga kapitalnya dan Keuntungan besar karena sumber bahan baku dan upah buruh murah bisa diatur pemerintah.

Negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain.
PP Pengupahan adalah ungkapan rejim jokowi-JK saat melirik genit pengusaha/kapitalis entah saat pencalonannya setahun silam atau dalam setiap momen-momen temaram. Kini semua itu menjadi malapetaka bagi kaum.
Kaum minoritas sadar bahwa tindakan keserakahan dalam operasi melipatgandakan keuntungan berdampak pada kemiskinan kaum buruh, kerusakan lingkungan dan rusaknya tatanan demokrasi, tentunya akan bergerak simultan dengan perlawanan kaum buruh itu sendiri. Karenanya, kaum pemilik harus selalu bisa merebut hati negara berikut instrumen-instrumen bersenjatanya untuk melenyapkan segala kemungkinan bentuk-bentuk perlawanan kaum buruh.

lagi-lagi Kekerasan terhadap pelaku demokrasi yang menuntut keadilan kembali dipertontonkan oleh aparat kepolisian tadi malam. Kekerasan yang dilakukan aparat bukan semata-mata antipasi terhadap sebab-sebab yang dimungkinkan datang mengganggu ketertiban umum, melainkan cara sistemik sebagai alat penindas kelas mayoritas (buruh) yang menentang kebijakan sistem yang anti buruh. Dalam arti lain Kekerasan aparat tadi malam merupakan cara rejim Jokiwi-JK unjuk gigi kepada rakyatnya, bukan terhadap negara lain sebagaimana janji palsunya tentang Nawacita dan Trisakti.

Tak ada kepatutan apapun bagi Jokowi-JK melanjutkan kepemimpinannya.
Cukup sudah buruh menderita. Cukup sudah buruh dianiaya. Rejim Jokowi-JK bukanlah rejim politik yang melindungi rakyatnya, tapi ia satu kesatuan sistem kerejiman yang mengabdi kepada kepentingan kaum pemilik modal. 

Kini saatnya menghimpun kekuatan rakyat miskin terutama buruh dan tani sebagai kelas mayoritas di negeri ini serta mengikutsertakan pemuda dan mahasiswa.
Perluas Persatuan
Bangun Kekuatan Politik Rakyat
Terus menerus lancarkan perlawanan sampai Rejim Jokowi-JK Turun dan tunduk dibawah kekuasaan kaki rakyat
PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PETANI KARAWANG TENTANG KRIMINALISASI DUA KADER SEPETAK OLEH CABUP NACE PERMANA

PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PETANI KARAWANG TENTANG KRIMINALISASI DUA KADER SEPETAK OLEH CABUP NACE PERMANA

Add Comment
SERIKAT PETANI KARAWANG
PERNYATAAN SIKAP
No. 011/PS-krim/X/2015
Tentang Kriminalisasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Nace Permana

Tata Kelola Hutan Yang Neoliberal
pengelolaan hutan diera Neoliberal tak dapat dilepaskan dari peran penting reproduksi disiplin ilmu pengetahuan pada teori-teori ilmiah tentang kehutanan. Tak jauh berbeda dengan diskursus pembangunan, good governance, partisifasi masyarakat sipil, desentralisasi dsb. Kenyataan yang terjadi disiplin ilmu pengetahuan telah mereduksi kebenaran pengetahuan komunal masyarakat desa hutan terutama yang bertalian erat dengan segi-segi kehidupan manusia lebih spesifik. Instrumen lain yang turut mendesak pengetahuan masyarakat tentang hutan adalah regulasi yang tak memberi ruang secara lebar bagi masyarakat untuk terlibat penuh dalam tata kelola hutan.
Kelembagaan pemerintah dan Perhutani yang saat ini masih menempati posisi dominan secara yuridis dalam tata kelola hutan memperbesar kecenderungan semakin parahnya kerusakan hutan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan berikut wewenang kepada Perhutani dalam mengolah hutan yang hanya menomorsatukan profitabilitas semata. Pada keagungan fakta, kususnya di Karawang, dengan eratnya kaitan antara ilmu pengetahuan versi akademik dalam perkara pemangkuan secara fisik---rebosisasi, perawatan dan penebangan dengan aturan-aturan normatif yang mengkodifikasi implikasi hukum didalamnya justru malah mencetak potret buram hutan oleh penebangan secara masif baik penebangan yang terbuka maupun ilegal. Sementara kodifikasi ini pada tataran praktis telah mengambil bentuk yang paling tajam dengan melekatkan nilai-nilai kaidah kehutanan terhadap masyarakat sekitar hutan agar memahami bahwa peran mereka atas hutan bukan sekedar menjatuhkan pandangan pada karunia tuhan, melainkan tindak tanduk mereka yang mentradisi tercermin dari baik dan buruknya keberadaan hutan disekitar tempat tinggal mereka. Namun sebaliknya, para pemangku kepentingan terus menerus mengembangkan literatur moralitas terhadap hutan untuk menepis prasangka-prasangka jahat, dustruktif, amoral dan pelanggaran hukum dengan konsesi-konsesi pekerjaan dengan harapan apabila proyek penebangan hutan dan bahkan mengkonversi hutan menjadi kawasan tambang sekalipun adalah program negara yang senafas dengan ayat-ayat suci perundang-undangan serta teori sahih analisis dampak lingkungan yang berasal dari penelitian ilmiah insan akademik. Oleh sebab itulah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Lodaya tercipta sebagai mitra intim Perhutani.

Namun fakta umum yang berasal dari studi kasus yang menyatakan telah lama sering terjadi penyalahgunaan wewenang regulasi, misalnya perusahaan IUPHHK-Alam (HPH) melakukan penebangan di luar areal kerjanya dan di luar blok RKT yang disahkan, menebang melebihi toleransi volume yang diperkenankan, menebang di bawah limit diameter yang ditetapkan, dan lain-lain.

Neoliberal, kerap menyinggung kemanusiaan.
Sistem tata kelola hutan yang dioperasionalkan perhutani beserta antek-anteknya berupa noktah hitam sejarah yang hingga kini terus membekas. Seperti halnya tanah yang diperjualbelikan baik kepada perusahaan tambang atau yang lainnya, tanpa diikuti oleh proses ruislag yang benar dengan cara membeli tanah (non kehutanan) sebagai pengganti pada praktiknya tanah pengganti tersebut didapat dengan cara mencaplok tanah petani (berstatus milik adat). Buankah, prilaku seperti itu disebut kejahatan korupsi? Praktik korupsi yang entah sengaja atau pun tidak luput dari sorotan aparat penegak hukum kemudian berujung kriminalisasi, pemerasan dan intimidasi terhadap para petani.

IP4T dan Alternatif Tata Kelola Hutan Dalam Perspektif Industrialisasi Pertanian
Hutan bukan warisan nenek moyang melainkan titipan Anak cucu”.
Peraturan Bersama 4 Menteri (Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU) tentang Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang sudah berjalan sejak tahun lalu, dan kemudian dikuatkan oleh SK Bupati, cukuplah menjadi alasan kuat bagi petani/masyarakat sekitar hutan yang mengelola tanah untuk mendapatkan kedaulatan atas tanah sebagai alat produksi, kedaulatan berproduksi dan kedaulatan atas hasil produksi. guna terselenggaranya sebuah proses produksi pertanian yang menjaga keutuhan hutan dan menjunjung nilai-nilai kolektifisme/komunal saatnya menyelenggarakan suatu sistem produksi yang sustainable dalam bentuk Industrialisasi Pertanian.

Industrialisasi Pertanian mengintrodusir prinsip Hak-hak dasar kemanusiaan, Demokrasi dan kelestarian. Yang menjadi penting dalam tahapan pembangunan Industrialisasi Pertanian adalah bagaimana menerapkan kesadaran prinsip-prinsip tersebut kepada setiap orang. Pengetahuan komunal masyarakat terkait dengan hutan yang telah lama ditindas harus terlebih dahulu dibebaskan bersamaan dengan kesanggupan perlawanan rakyat itu sendiri atas pengetahuan akademik hingga benar-benar terang benderang bahwa pengetahuan yang ilmiah tersebut merupakan subordinat dari kesatuan sistem neoliberal. Sebagaimana yang dikatakan James scott, rakyat terutama kaum tani melakukan perlawanannya berawal dari munculnya dominasi kekuasaan yang melalui pengetahuan menindas pengetahuan rakyat telah mengancam keberlanjutan subsistensi rakyat. Menurut Scott perlawanan ini terjadi ketika basis dari ekonomi lokal desa yang merupakan hak desa secara kolektif di langgar. Reaksi kaum tani terhadap kemungkinan perambahan memperlihatkan bagaimana vitalnya sumberdaya tersebut bagi subsistensi.


Secara umum pengamatan scott tadi hanya menerangkan seputar relasi sosial petani dengan kebijakan hutan ditengah arus ekonomi kaum tani yang individualis-tradisional. Namun realitas sosial demikian merupakan gambaran terang bahwa dari balik pengetahuan komunal tersimpan potensi besar dalam mengintegrasikan hutan kedalam kegiatan sistem ekonomi Industrialisasi Pertanian. Mengintegrasikan hutan bukan dalam konteks pemanfaatan hutan bagi ekstensifikasi melainkan menyerupai pilar penopang dukungan alam bagi kegiatan produksi berikut pemeliharaannya. Hak-hak kolektif kaum tani sendiri selanjutnya didapat dari pusat segala kegiatan produksi yang telah ditentukan obyekasinya dan terukur nilai ekonominya.
Adapun mengenai pemetaan geografi/koridor dimana kegiatan Industrialisasi itu diselenggarakan kemudian diselaraskan dengan karakteristik alam serta ketersediaan sumberdaya. Disetiap koridor itu pulalah hutan dibangun sebagai penyelaras produksi dan biarkan hutan memberikan seribu satu manfaat sebagaimana kemampuan fungsinya yang hakiki, sebelum bertambah banyak jatuh korban dipihak rakyat.

Atas hal tersebut di atas maka kami Serikat Petani Karawang mendesak aparat penegak hukum untuk :
  1. Mengusut tuntas kejahatan korupsi perhutani.
  2. Mengusut tuntas keterlibatan Nace Permana dan kelembagaannya dalam setiap kejahatan korupsi Perhutani

Dan atas dasar itu pulalah kami menyerukan kepada segenap petani sekitar hutan secara khusus dan masyarakat Karawang pada umumnya untuk:
  1. Melawan segala bentuk kejahatan perhutani, dan
  2. Boikot suara Nace Permana dalam Pilkada Karawang

Karawang, 13 Oktober 2015
Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
Ketua Umum


HILAL TAMAMI

KRONOLOGI KRIMINALISASI PETANI DAN AKTIVIS SERIKAT PETANI KARAWANG

1 Comment

Kriminalisasi Aktivis petani kembali terjadi di negara ini, dua Aktivis Serikat Petani Karawang (1) Engkos Koswara SEKJEN Serikat Petani Karawang dan Odang Rodiana Kepala Departemen Pendidikan Serikat Petani Karawang telah di kriminalisasi oleh salah seorang CABUP Karawang no Urut 1 Nace Permana yang juga ketua LODAYA yang mana peranannya selama ini adalah sebagai beking PERHUTANI.

Kriminalisasi kedua Aktivis Serikat Petani Karawang berdasarkan pada Laporan Kepolisian Resort Karawang pada Tanggal 12 Oktober 2015 dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasar UU ITE No 11 tahun 2008. Namun benarkah tuduhan tersebut?

Sebagaimana diketahui oleh Serikat Petani Karawang dan juga petani anggota Serikat Petani Karawang, Nace Permana adalah ketua dari LSM Lodaya yang selama ini bersama PERHUTANI telah melakukan upaya-upaya penjegalan perjuangan kaum tani. Upaya Penjegalan-penjegalan tersebut diantaranya adalah :
  1. Pemindahan patok-patok batas PERHUTANI ke tanah-tanah petani.
  2. Intimidasi /Ancaman terhadap petani berupa larangan pemanfaatan hasil tanaman, membakar gubuk serta ancaman kriminalisasi.
  3. Pemerasan yang dilakukan oleh mantri-mantri kehutanan yang juga dibekingi oleh LSM LODAYA.
  4. Penolakan atas Peraturan Bersama 4 menteri tentang Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang diajukan oleh petani bersama Serikat Petani Karawang.
  5. Kriminalisasi terhadap Petani Anggota Serikat Petani Karawang
  6. Kriminalisasi terhadap Aktivis Serikat Petani Karawang.

Kriminalisasi terhadap kedua Aktivis Serikat Petani Karawang ini berawal dari tertuduhnya saudara Karsim yang merupakan salah satu Anggota Serikat Petani Karawang atas sejumlah balok kayu yang ditemukan digubuknya pada tanggal 8 Oktober 2015. Sebagaimana diketahui masyarkat bahwasanya sejumlah balok kayu tersebut adalah milik mutlak saudara karsim yang ia tanam dan kelola di tanah miliknya sendiri bahkan bibitnya-pun ia beli sendiri dari daerah Cikampek.

Paska ditemukannya sejumlah balok kayu di gubuk karsim tersebut, pihak PERHUTANI serta LODAYA mulai arogan. Sebagaimana yang di ungkapkan saudara Karsim bahwa Pihak LODAYA meng-intimidasi akan membakar gubuk-gubuk petani begitupun pula dengan intimidasi dari pihak PERHUTANI. Masalah-pun berlanjut, Sekembalinya Saudara Karsim kerumah, Okim seorang Mantri Hutan mendatangi karsim dirumahnya dan menyampaikan bahwasanya masalah tersebut sudah dilaporkan oleh LSM LODAYA kepada pihak terkait sebagaimana pembicaraan tersebut terekam oleh Telpon Seluler saudara Karsim. Pada sore harinya Saudara Akew yang merupakan orang suruhan saudara Okim (Mantri Hutan) mendatangi keluarga Karsim meminta uang agar masalah ini tidak naik ke Kepolisian, namun dengan tegas keluarga Karsim menolak hal tersebut karena sungguh saudara Karsim adalah seorang Petani yang menanam ditanah-nya sendiri.

Pada Malam hari sekitar Jam 21:00 WIB, Pengurus serikat Petani Karawang dikabupaten menerima laporan dari hilman dan Wahyu pengurus yang datang ke lokasi desa Medalsari, mereka melaporkan bahwa telah terjadi upaya Kriminalisasi oleh Pihak PERHUTANI dengan LODAYA-nya kepada petani di desa Medalsari.

Setelah laporan diterima, Engkos (SEKJEN), Odang (DEP. Pendidikan), Inong (Dep. Propaganda) yang pada saat itu berada di Sekretariat Kabupaten melakukan Rapat Darurat yang melibatkan Ketua umum melalui Komunikasi Seluler. Hasil dari rekomendasi rapat darurat tersebut adalah Statement/Pernyataan sikap terkait apa yang telah dilakukan oleh PERHUTANI dan LODAYA. Statement/Pernyataan Sikap tersebut ditindak lanjuti oleh Tim propaganda dalam bentuk kritik melalui berbagai media (Gambar Poster, Karikatur, tulisan gambar) terkait PERHUTANI, LODAYA dan Nace Permana sebagai Representasi LODAYA diberbagai Jaringan Facebook.

Pada Ke-Esokan harinya 9 Oktober 2015, Ratusan Masyarakat Desa Medalsari mendatangi Kantor RPH Pangkalan – Karawang menolak Kriminalisasi yang di lakukan oleh PERHUTANI dan LODAYA, Namun Petani yang melakukan aksi dikantor RPH tersebut hanya menemui kantor yang tak berpenghuni, lalu massa aksi-pun bertolak aksi ke Bupati Karawang dan lagi-lagi tak bisa bertemu dengan pejabat yang dituju dan akhirnya massa aksi pulang ke desa tanpa mendapat perhatian dari Pemerintah Kab. Karawang.

Pada sore harinya atas desakan dari KAPOLSEK Pangkalan melalui BAHABINKAMTIBMAS Medalsari Brigpol Dudin Suhabudin, SH meminta dilakukan mediasi antara Warga dengan pihak PERHUTANI yang juga dihadiri oleh beberapa pengurus Serikat Petani Karawang. Pertemuan mediasi tersebut begitu alot dengan berbagai macam bantahan oleh pihak PERHUTANI yang berakhir dengan deadlock, karena akhirnya pihak PERHUTANI menolak semua rumusan berita acara yang awalnya disepakati berbagai pihak.

Pada perjalanan kembali ke sekretariat di karawang engkos (SEKJEN SEPETAK) mendapat pesan dari Hendra Supriyatna salah satu kuasa hukum Nace Permana untuk bisa bertemu terkait beberapa statement dan gambar di facebook yang memuat Nace Permana. Dengan berbagai alasan ilmiah serta kondisi obyektif Pertemuan tersebut akhirnya menuai kesepakatan bahwa Serikat Petani Karawang akan menghapus gambar-gambar serta statement tersebut asalkan Nace permana memberikan pernyataan bahwa :
  1. Nace Permana harus memberikan statment/pernyataan sikap di MEDSOS (Facebook), bahwa Nace Permana mendukung Peraturan Bersama 4 menteri tentang Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang diajukan oleh petani.
  2. Nace Permana harus memberikan pernyataan di MEDSOS (facebook), bahwa Nace Permana Pro terhadap Petani.

Namun, setelah 2 hari Serikat Petani Karawang menunggu pernyataan dari Nace Permana, tepatnya pada tanggal 12 oktober 2015 berakhir dengan Laporan Kepolisian dengan tuduhan bahwa Serikat Petani Karawang melakukan pencemaran nama baik dengan dua Aktivis Serikat Petani Karawang sebagai terlapor.

Karawang, 13 Oktober 2015

SERIKAT PETANI KARAWANG

KETUA UMUM



HILAL TAMAMI

Okupasi Jalan Utama Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan

Add Comment
Dok. Serikat Petani Karawang

Penulis : Hilamn Tamimi
Kepala Departemen Propaganda Serikat Petani Karawang


Okupasi (pendudukan) atau penguasaan fisik atas tanah boleh dibilang sebagai jalan satu - satunya guna merebut kembali hak atas tanah petani yang sudah dirampas oleh korporasi - korporasi besar di negeri ini. Diilustrasikan, dalam permainan sepakbola; Jika salah satu lawan berhasil menguasai bola dalam sebuah permainan di lapangan hijau, maka peluang besar bisa mencetak gol lebih cepat bisa tercipta atau, bahkan bisa memenangkan permainan tersebut.

Pada 24 Juni 2014, sekitar 7000 Polisi dari seluruh Polres se-Jawa Barat dan personil Brimob Mabes Polri menyerang, tiga desa di Kecamatan Teluk Jambe Barat Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dan mengusir paksa penduduknya. Belasan Barracuda membombardir penduduk dengan senjata gas air mata bahkan peluru karet hingga seorang petani setempat tertembak. Puluhan petani dan buruh terluka dan belasan petani ditangkap polisi dengan tuduhan menghalangi-halangi prosesi eksekusi lahan seluas 350 hektar dan sebagian lainnya berhasil meloloskan diri. Perusahaan PT Agung Podomoro Land (PT.APL)/PT.SAMP perusahaan APL yang memerintahkan serangan ini.
Tidak hanya serangan darat yang dilancarkan APL/PT.SAMP, serangan melalui lembaga peradilan pun dilancarkannya. Terbukti dari sejumlah gugatan petani tiga desa yang menggugat terhadap prosesi eksekusi yang dinilai melanggar prosedur pun turut dikalahkan Hakim Pengadilan Negeri Karawang dengan putusan sesatnya.

Bahwa muncul dugaan dari pihak petani, PT APL dan anak perusahaannya itu rela berkorban materi hingga ratusan milyar. APL rela bertaruh "Angka Besar" demi tanah tersebut atas dasar iming-iming investasi yang sangat menggiurkan. Plangisasi sebagai tanda penguasaan fisik oleh PT APL pun dipasang di atas tanah seluas 350 hektar, selain itu preman bayaran turut diterjunkan beserta sejumlah aparat Dalmas Polda Jabar lengkap dengan posko penjagaannya juga turut disiagakan oleh pihak APL. 

Meski demikian, petani dengan sejumlah aktivis tani pun tidak tinggal diam. Mereka tanpa lelah terus melawan korporasi property raksasa tersebut. Petani dan aktivis tani melawan bukan tanpa bukti yang valid, sejumlah bukti kepemilikan hak atas tanah petani yang dirampas tersebut masih lengkap. Bahkan sebagian diantara petani yang dirampas tanahnya adalah tanah yang bersertifikat sah kepemilikannya atas Nama petani, kemudian ada pula sebagian besar tanah dengan status kepemilikan hak waris.
Diantaranya bukti kepemilikan masyarakat; Sampai sekarang, masyarakat masih menguasai tanah; Masyarakat tercatat di Buku C Desa dan sesuai dengan peta rincik yang dikeluarkan PBN Jawa Barat; Masyarakat masih melakukan pembayaran pajak dan sesuai dengan yang tercatat di DHKP; Sebagian masyarakat memiliki sertifikat dan sudah dimenangkan di putusan-putusan pengadilan; Sebagian masyarakat memiliki Akta Jual beli; Beberapa putusan pengadilan memenangkan masyarakat pemilik sertifikat;

Petani 3 Desa Sedikit Mulai Sadar
"Pasukan pemenang mendapatkan kemenangannya sebelum berangkat ke medan pertempuran Sun Tzu. Kini petani 3 desa mulai sedikit tersadarkan dari tawaran-tawaran manis perjuangan sejumlah aktivis salon (menara gading) (yang tidak berada di tengah massa berjuang), yang sesungguhnya tawaran itu adalah ilusi belaka. Bahwa kini petani sadar akan berjuang, namun berjuang bukan atas dasar diwakilkan baik kepada individu maupun kepada lembaga sekalipun organisasi gerakan tani itu sendiri. Petani sudah sadar akan perjuangan kolektif (berjuang bersama-sama).

Dengan demikian membangun pekerjaan pendudukan atas tanah untuk dirinya sendiri, memiliki landasan yang nyata. Karena masa telah memiliki kesadaran yang maju dan memadai untuk melakukan pendudukan, merebut tanahnya kembali. Disini aktivis tani terus berpraktek melakukan pengorganisiran masa dan radikalisasi masa guna memajukan dan menguji kesadaran masa sehingga cita-cita besar bersama merebut tanah kembali pada pangkuan petani.


    

DEMOKRASI BORJUASI ADALAH OMONG KOSONG

Add Comment

Penulis. Persatuan Perjuangan Indonesia PPI

Kekacauan politik sekarang ini berlahan-lahan menelanjangi moralitas dari pada partai-partai borjuasi. Pelbagai persoalan dan perilaku borjuasi telah menciptakan “skeptisme” ditengah-tengah rakyat.

Dengan demokrasi borjuasi, kelas kapitalis menanamkan ilusi kepada rakyat agar percaya dan menyerahkan (menitipkan) nasib mereka kepada para “wakil rakyat” di parlemen,para calon presiden yang bercover baru tapi sejatinya itu itu juga, gubernur, atau bupati /walikota yang sedang menjadi trend pemilukada serentak saat ini. Sehingga rakyat akan terjebak pada birokratisme parlemen dan meninggalkan jalan massa aksi yang teratur dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraan. Karena tipu daya partai borjuasi kepada rakyat, yakni dengan berada di dalam parlemen, adalah mungkin bahkan satu-satunya jalan bagi kesejahteraan rakyat.

Kemudian dengan kampaye “Kaum Muda saatnya memimpin”, partai borjuasi hendak mengilusi kaum muda dengan merekrutnya. Celakanya, kampus dijadikan lahan rekruitasi parati borjuasi dengan berbagai kedok agenda kunjungan dan seminar. Dalam melanggengkan kekuasaan borjuasi, mereka membutuhkan tenaga dan energi yang besar –yang memiliki intelektualitas tinggi untuk memperluas “jaring-jaring suara”,bahkan komisi pemilihan umum kabupaten karawang melibatkan mahasiswa dalam mensosialisasikan pilkada untuk menarik sebanyak mungkin partisifatip rakyat.

Inilah yang selalu mereka produksi untuk mengilusi kesadaran rakyat. Sehingga, ketika pesta demokrasi borjuasi digelar maka rakyat dipaksa untuk mengikuti arakan kampaye dan memberikan suaranya pada partai/calon borjuasi. Kemudian setelah terpilih, kaum borjuasi segera menunjukan wataknya sebagai penindas dengan menciptakan pelbagai kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat.

Pemilu, parlemen dan demokrasi tidak lain merupakan perkakas dari yang memerintah. Jikalau hari ini, yang memiliki kuasa memerintah adalah kelas borjuasi tentunya pemilu, parlemen dan demokrasi hanya berfungsi sebagai pelaksanan untuk mengelola dari seluruh urusan-urusan kaum borjuasi. Apa kepentingan dari borjuasi ini? Kepentingan kaum borjuasi adalah memperkaya diri sendiri dengan melakukan eksploitasi, ekspansi dan akumulasi berdasarkan filsafat individualisme.

Bahwa setiap kelas yang berkuasa, pastilah ia akan menciptakan perangkat moralnya sendiri, kekuasaan borjuasi akan menciptakan moral borjuasi pula. Moral ini tidak turun dari langit, melainkan lahir dari dinamika sejarah umat manusia. Dan suatu pandangan moral adalah suatu bentuk dari kesadaran sosial yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat melalui relasi produksi ekonominya. Dalam bukunya Anti-Duhring (1878) F. Engels menulis tentang ini:

“….. kita berpendapat bahwa teori moral yang sudah ada hingga sekarang, pada analisa terakhir, merupakan produk keadaan ekonomi dari pada masyarakat pada waktu keadaan itu berlaku. Dan karena hingga sekarang masyarakat bergerak dalam pertentangan-pertentangan klas, maka moral selaku merupakan moral klas; disatu pihak ia membenarkan dominasi dan kepentingan-kepentingan klas yang berkuasa dan dipihak lain, setelah klas yang tertindas menjadi cukup kuat ia mengemukakan kemarahan terhadap dominasi itu serta kepentingan-kepentingan hari depan dari kaum yang tertindas” (F. Engels, Anti-Duhring: 132-133).

Kerja merupakan nadi dari setiap kehidupan manusia. Akan tetapi, dalam peradaban sejarah umat manusia, ada segerombolan manusia yang menikmati dari hasil kerja manusia lain. Dengan hukum besi kepemilikan pribadi muncullah moralitas penghisap. Sehingga moral sesungguhnya lahir dari hubungan-hubungan produksi dalam masyarakat. Kemudian corak ekonomi yang berlaku pada zaman ini adalah ekonomi kapitalis. Dimana kepemilikan di monopoli oleh segelintir orang dan menghisap tenaga pekerja upahan. Kemudian salah satu pembela dari moral kelas kapitalis adalah para partai politik borjuasi. Dengan suap-suap, mereka hendak membenarkan dan membela adanya penghisapan manusia atas manusia. Tugas selanjutnya dari para partai/calon borjuasi adalah meng-absolut-kan moral borjuasi.

Partai /calon borjuasi dengan karakter yang inkonsisten, sering terombang-ambing mengikuti kehendak dan tunduk pada kepentingan kelas kapitalis. Keberadaan partai borjuasi ini telah mengubah slogan-slogan perjuangan rakyat menjadi “pepesan kosong”, menghentikan perjuangan pembebasan rakyat dengan janji-janji palsu tentang perubahan sosial dan kesejahteraan.

Cara berpikir pragmatis kaum elit borjuasi hanya bagaimana menuju ke tampuk kursi kekuasaan ataupun parlemen sebagai simbol demokrasi borjuasi. Partai politik borjuasi di arena persaingan “pasar bebas politik” telah menyatu dengan korporasi-korporasi. Tujuannya bersatunya korporasi dengan partai politik borjuasi adalah memperlancar arus modal dan memperbesar penghisapan terhadap rakyat.

Moral borjuasi tentu akan bertentangan dengan moral kelas tertindas. Moral kelas tertindas menentang penghisapan dan penindasan. Moral kelas tertindas menentang pemilu, parlemen dan demokrasi borjuasi dimana sebagai perkakas kelas yang berkuasa. Moral kelas tertindas adalah moral kolektif (gotong royong). Kedua moral ini saling berlawan dan hendak saling menegasikan. Kemudian Lenin menyatakan dengan tegas dalam “Tugas-tugas Liga Pemuda”, bahwa “moral kita secara menyeluruh disubordinasi pada kepentingan perjuangan kelas proletariat. Moralitas kita berasal dari kepentingan perjuangan kelas proletariat.”

Pada era kapitalisme yang berjaya, kapitalis sebagai kelas yang dominan, ia telah menciptakan kelas baru yang berlawanan yaitu proletariat atau buruh. Maka kelas buruh dalam lapangan sejarahnya, ia memiliki tugas sebagai pelopor dalam meruntuhkan kekuasaan borjuasi yang sedang berkuasa. Dengan moral kelas buruh yang disiplin tinggi, terorganisir secara kolektif dan memiliki moral yang revolusioner dengan massa aksi teratur, ia akan menjadi duri bagi ilusi moral borjuasi. Selanjutnya moral kelas buruh akan menelanjangi moral borjuasi sedikit demi sedikit hingga seluruh rakyat sadar bahwa moral borjuasi adalah moral hak milik pribadi, moral penghisap rakyat.

Kemudian pada PILKADA mendatang, dimana pemilu tersebut adalah pemilu borjuasi. Pemilu yang hendak melanggengkan moral borjuasi. Mesin-mesin partai borjuasi terus bekerja mencari dukungan dikalangan rakyat termasuk juga di kalangan aktivis gerakan.

Pelanggengan moralitas borjuasi, ditunjukan dengan munculnya tokoh-tokoh yang berwajah populis.seperti Saan mustofa yang anggota DPRI yang kita tahu selama dua periode masa jabatannya tidak ada kontribusinya buat pembangunan di karawang, dr Cellica nurachadiana yang plt bupati saat ini yang nyata nyata juga telah gagal pada masa periode sebelumnya,hanya mengandalkan popularitas saja,H Marjuki yang pengusaha limbah,H Jimmy yang semi preman dalam gayanya,Nace permana yang kordinator LMDH juga dikenal sebagai biong tanah tanah PERHUTANI, Daday hudaya yang mantan anggota DPRRI yang tidak terpilih lagi, mereka tampil dalam panggung politik PILKADA BUPATI KARAWANG dan “berkoar-koar” tentang kesejahteraan rakyat. Dipanggung kampaye, mereka telah menghimpun ribuan buruh dan rakyat. Dengan janji-janjinya, mereka berhasil mengilusi kesadaran dan moralitas rakyat untuk selalu tunduk pada kelas berkuasa. Bahwa sepopulis-populisnya mereka, sejatinya meraka tetap mewakili para borjuasi –sebagai wakil dari kepentingan borjuasi.

Maka jelas, moral kita bertentangan dengan moral borjuasi, moral kita mendasarkan diri pada moral perjuangan rakyat. Moral kita menginginkan hilangnya penghisapan borjuasi terhadap rakyat. Sehingga moral kita adalah moral yang menentang borjuasi dan politiknya, salah satunya adalah pemilu borjuasi

Diam bukanlah ekspresi politik kita dalam menolak pemilu borjuasi. Karena dengan berdiam diri, kita sama juga membiarkan adanya penghisapan. Moral kita bukan hanya moral tolak, moral dari sekelompok (grup) mobilisasi tolak pemilu borjuasi –kelompok yang frustasi dengan pemilu borjuasi. Akan tetapi, moral kita bergerak lebih maju, yakni moral revolusioner. Dimana moral revolusioner kita adalah menolak pemilu borjuasi dengan aktif membangun alat kekuatan politik rakyat sendiri. Moral kita adalah moral pembebasan nasional dari cengkraman kapitalisme, dan itu hanya dapat diwujudkan dengan persatuan gerakan rakyat dibawah panji-panji alat politik rakyat sendiri. Maka tugas kita adalah turut serta dalam pembangunan alat politik rakyat bersama gerakan rakyat lainnya. Moral sejati kita adalah moral yang selalu bersandar pada moral perjuangan kelas. Dan perlu ditegaskan, bahwa moral kelas buruh-lah yang akan menuntun masa depan kita menuju masyarakat yang adil secara sosial, demokratis secara politik, sejahtera secara ekonomi, dan partisipasi secara budaya.

PEMILUKADA Karawang dan Janji manis Calon Bupati

Add Comment

Politik, sesungguhnya sebuah antagonisme antar kaum yaitu kaum rakyat miskin dengan kaum pemilik. Tak terkecuali dengan pilkada yang akan digelar di Karawang. Pilkada (politik electoral) yang senantiasa menghadapkan dua kekuatan yang selamanya tak terdamaikan,

yakni sekutu kaum buruh, tani dan rakyat miskin lainnya di satu kubu dengan kekuatan kaum pemodal beserta antek-antek dan bonekanya (elit politik tradisional) di kubu yang lain, ternyata tidak untuk di Karawang atau mungkin juga daerah-daerah lain. Rakyat miskin yang seharusnya menjadi kekuatan sendiri secara sosial ekonomi dan budaya untuk merebut panggung politik, justru masih menjadi kelompok mayoritas yang tidak memandang penting politik. Padahal kekuasaan politik lah yang dapat menentukan hari depan mereka lebih bersegi. Pilkada karawang memang sebuah pertarungan antar kelompok/kekuatan politik dalam satu kubu, yakni pada kubu kaum kaya (pemodal) satu dengan pemodal lainnya yang disubstitusikan kepada elit-elit politik konservatif. 

Kalau pun tidak secara langsung, tapi dengan sangat jelas latar belakang dan track record mereka bukanlah berasal dari kaum yang dimiskinkan serta sejarah hidup dan kiprah politiknya jauh dari kehendah-kehendak kaum miskin dalam perjuangan hidupnya. Dalam bahasa lain, kepentingan politik mereka jelas akan mewakili kepentingan kaumnya, tentunya bukan kepentingan kaum miskin melainkan kepentingan kaum kaya/borjuis/pemilik modal. Benarkah demikian?

Tak perlu alat detektor untuk melacak kebenaran itu. Mereka semua bicara kemiskinan rakyat tapi mereka menutupi penyebab kemiskinan itu dan tidak ada sama sekali jalan keluar dari kemiskinan rakyat secara radikal disampaikannya. Adakah salah satu calon yang dengan tegas berada dalam barisan kaum buruh yang tengah berjuang menuntut kenaikan upah juga jaminan kesejahteraannya yang mereka tuntut melalui pembuatan perda ketenagakerjaan? Adakah salah satu calon yang masuk dalam barisan kaum tani yang saat ini tengah menderita karena sengeketa tanah? Atau kah ada salah satu calon yang hendak menjalankan konsep kemandirian ekonomi sebagai landasan bagi pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat? Jawaban atas semua itu, TIDAK ADA. 

Kalau pun ternyata ada yang mendekati ke arah situ, apakah dapat kita yakini keseriusan serta kesetiaan untuk menjalankannya? Belum lagi dengan segala resiko kekuasaannya nanti yang telah dia bayar mahal.

Satu hal yang penting untuk kita cermati dalam pemilukada Karawang yang akan berlangsung, yakni pada Pemilukada tahun 2010 partisifasi rakyat dalam angka Angka golput yang mencapai 40% menandakan merosotnya pula tingkat kepercayaan rakyat terhadap elit-elit politik, bahkan mungkin terhadap pilkada itu sendiri. Kemerosotan tingkat kepercayaan massa terhadap elit politik diperkuat oleh berakahirnya rezim Bupati Ade Swara didalam Hotel Prodeo (penjara) yang pada banyak kesempatan selalu mengklaim dirinya sebagai pemimpin yang bersih.

Rakyat yang masih rendah tingkat kesadaran politiknya hanya terus menerus memimpikan sosok pimpinan baru yang lebih bisa memberikan harapan bagi perubahan hidup mereka. Mimpi serta harapan tersebut yang terus bersemayam dalam jiwa rakyat perlahan berubah menjadi kekecewaan setelah mengetahui bupati satu berganti bupati lain hanya berujung kegagalan dalam mengangkat derajat mereka yang miskin. Sayangnya kekecewaan rakyat belum berhasil di asosiasikan dalam barisan perlawanan yang semestinya dipimpin oleh kaum pergerakan progresif.

Suka tidak suka, rela tidak rela, kelak Karawang kedepan akan ada dalam genggaman kaum borjuasi komprador, dimana kaum itu selama berabad-abad menindas serta menghisap musuh utamanya kaum proletar (buruh) dan kaum marhaen (petani hamba). Pemerintahan kabupaten akan berlangsung seperti selama 5 tahun sebelumnya di bawah roda system kapitalisme. Dengan kata lain, 5 tahun kedepan tidak akan pernah terjadi perubahan paling mendasar dibawah kepemimpinan bupati baru (siapapun dia yang secara dejure dinyatakan menang oleh KPU)

Kendati demikian, gambarannya tidaklah seburam itu. Di desa-desa, pabrik-pabrik, kampus, pasar, terminal dsb terdapat potensi yang membuka kemungkinan untuk melakukan penyatuan unsur-unsur yang selama ini di rugikan dengan upah kerjanya yang murah, lenyap hak-hak kesehatannya, hak tanahnya, hak lapangan kerja yang manusiawi, hak atas kelestarian lingkungan hak mendapatkan pendidikan dsb. Mereka semua terdapat dalam bagian 40% angka golput, mereka juga bagian dari mayoritas 60% suara yang memilih dalam pemilukada Karawang yang sejatinya ialah dibodohi janji dan bukti uang najis untuk memilih, berikut harapan yang mereka persembahkan kepada para kandidat di TPS. Dan sebagian kecil saja dari 60% tersebut mereka yang kooprtatif, ialah Begundal Bupati mendatang dan elit-elit politik yang tersisih dalam pertarungannya.

Dengan itu semua, sadar atau pun tidak sadar, pilkada karawang adalah merupakan keniscayaan cara pendaur ulangan kekuasaan borjuis yang akan menyelenggarakan system kapitalisme-neoliberal di kabupaten ini. Dan mesti kita (rakyat) akui bahwa Pilkada yang akan datang akan membekuk (semua rakyat) dalam setiap gelanggang perlawanannya sehingga kekuasaan politik yang paling sah dan legitimated hanya dapat berganti melalui arena pemilihan umum. Sementara kita sendiri rakyat tak diberikan ruang cukup lebar dalam system demokrasi liberal ini. Artinya, Pemilukada Karawang ini adalah pemilunya kaum elit dan borjuis yang paling tidak sah bagi kemajuan sosial di setiap bidang.

Oleh karena itu sudah sepatutnya rakyat menggugat Kabupaten ini, rebut kedaulatan Agraria Bangun Industrialisasi Pertanian:

  • Nasionalisasi Tanah
  • Bangun Industrialisasi Pertanian
  • Berikan Lapangan Pekerjaan bagi rakyat
  • Naikan Upah Buruh
  • Hapus system Out Shourcing-Tolak PHK
  • Berikan Jaminan Kesehatan untuk Rakyat Miskin
  • Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan bervisi kerakyatan
Pemilukada  = L.A.W.A.N

Bubarkan BPJS

Add Comment
Jaminan sosial yang menjadi kewajiban pemerintah berubah fungsi menjadi kewajiban rakyat dan tak ubahnya sebagai asuransi sosial. dikarenakan adanya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS).
Kami menilai, kedua UU itu secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat dalam bentuk asuransi sosial. “Padahal, makna jaminan sosial jelas merupakan hak rakyat sedangkan dalam asuransi sosial, rakyat harus menjadi peserta dan membayar iuran sendiri,” 
Dalam UU SJSN 40/2004 jelas pasal 19 ayat 1 berbunyi: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip akuitas. Hal yang sama juga tertera dalam UU nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS yang menyebutkan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kepesertaan yang bersifat wajib.
“Bila ini jaminan sosial dan gotong royong, mengapa peserta diwajibkan membaya iuran ?
Ya pada dasarnya, UU ini akan memposisikan hak sosial rakyat menjadi komoditas bisnis. Bahkan dengan sengaja membuat aturan untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi keuntungan pengelola asuransi.
“Kepentingan rakyat akan direduksi, sedangkan kepentingan bisnis akan ditempatkan menjadi sentral subtansial,”
Maka dari itu, sejak awal kami serikat petani karawang (SEPETAK) menolak UU SJSN dan UU BPJS dan meminta kepada pihak terkait membatalkan kedua UU tersebut.namun rupanya kedua UU tersebut sangat kental dengan berbagai kepentingan liberalisasi kesehatan rakyat yang di syaratkan oleh ADB (asian development bank) melalui WHO agar indonesia bisa mendapat utang baru dari lembaga keuangan tersebut,dan rupanya entah dengaan analisa macam apa yang di gunakan oleh sebagian serikat buruh pun ikut mendukung kedua UU tersebut,padahal jelas jelas keduanya akan merugikan kaum buruh,dan rakyat pada umumnya,hari ini kita bisa merasakan betapa ribetnya ketika akan mengurus BPJS,belum lagi ternyata program BPJS tidak sepenuhnya mengcover peserta jaminan ketika dirawat ataupun berobat jalan di rumah sakit,dan pada akhirnya rakyat hanya akan menjadi objek pemalakan berkedok Jaminan Sosial,

Pembohongan Publik
Sejak awal di gulirkannya kedua UU tersebut yang nyata - nyata di biayai oleh ADB tentunya akan lebih mengabdi kepada pemilik modalnya daripada mengabdi kepada rakyat,jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa jaminan kesehatan melalui BPJS yang digadang - gadang akan lebih memperbaiki sistem jaminan kesehatan rakyat adalah merupakan pembohongan yang di lakukan oleh negara terhadap rakyatnya.
Salah satu contoh betapa sulitnya mendapatkan jaminan kesehatan di BPJS adalah setiap pemohon wajib memiliki nomor rekening bank di bank milik BUMN,padahal seperti kita tahu tidak semuia rakyat indonesia memiliki rekening di bank,apalagi bagi rakyat tani yang hidupnya miskin dan berada di pelosok desa,tentunya syarat tersebut hampir mustahil bisa dipenuhi oleh mereka.
Untuk itu kami serikat petani karawang (SEPETAK) meminta kepada negara untuk segera mencabut kedua UU tersebut dan menggantinya dengan sistem jaminan kesehatan yang tidak berwatak kapitalistik seperti BPJS yang nyata - nyata adalah sebuah perusahaan asuransi yang kapitalis berkedok jaminan sosial.

Kepala departemen perjuangan tani SEPETAK

Pertambangan Adalah Mimpi Buruk Bagi Rakyat

Add Comment

Penolakan Industri Pertambangan di Cipurwasari
#Pertambangan Adalah Mimpi Buruk Bagi Rakyat
Oleh: Solihin Fu’adi_Staff Dept Propaganda Sepetak

Berdasarkan Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “bahwa tanah air, udara dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan diperuntukan sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.” Pasal ini semakin menyakinkan kepada kita bahwa pewaris tunggal negara ini diperuntukan untuk rakyat Indonesia. Ironisnya, pemanfataan dan penguasaan tanah di Kawasan hutan yang seharusnya dikelola oleh masyarakat khususnya petani, melainkan dikuasai oleh korporasi negara dalam hal ini Perhutani dan PTPN yang berwatak kapitalistik (menghisap) serta korporasi swasta. Namun, Perhutani yang dipercaya oleh negara untuk menguasai hutan seluas 2,4 juta hektar di wilayah pulau jawa, tidak pernah memberikan manfaat bagi rakyat secara umum, malah menimbulkan konflik - konflik agraria di Kawasan hutan itu sendiri. Salah satu Kebijakan perhutani adalah tukar guling (Ruislag) Kawasan hutan untuk dijadikan wilayah pertambangan. Kebijakan tersebut bukanya memberi faedah kepada masyarakat sekitar hutan, malah menimbulkan sejumlah konflik - konflik baru agraria, diwilayah kawasan hutan yang dijadikan wilayah pertambangan (WP). Seperti contoh kasus, Ruislag kawasan hutan di Desa Cinta Langgeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang yang dilakukan Perhutani terhadap wilayah tersebut kepada perusahaan PT Atlasindo Utama. Sejak berdirinya perusahaan pertambangan tersebut, dampaknya terjadi sejumlah kerusakan lingkungan seperti alih fungsi lahan pertanian, kekeringan, longsor, pencemaran udara yang mengakibtakan kesengsaraan yang berkepanjangan.

Hal ini adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan, baik dari pengalaman dibeberapa daerah maupun dari data yang tersajikan oleh pemberitaan di media, data dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) dan juga Organisasi lingkungan lainnya terkait pertambangan PT. Freefort dan PT. Newmont, bahwa pertambangan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkunagn dan kesengsaraan nyata bagi rakyat. PT. Freefort dan PT. Newmont sudah cukup sebagai contoh kegagalan yang bisa diambil hikmahnya. Sejak tahun 1973 sampai dengan 1987 atau dalam kurun waktu 14 tahun, gunung Ertsberg di Papua sudah berubah menjadi lubang raksasa sedalam 200 meter dengan diameter 600 meter. Padahal, sebelumnya gunung ini tingginya mencapai 1300 meter. Kini gunung Ertsberg telah berubah menjadi sebuah lubang raksasa yang saat ini dikenal dengan sebutan danau Wilson. Demikian pula Gunung Palasari di Desa Cinta Langgeng Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang yang mengalami hal serupa, atas exploitasi tambang yang dilakukan PT. Atlasindo Utama.

Banyak hal yang mengajarkan kepada kita bagaimana bangsa ini tercabik - cabik struktur alamnya (ekologi) hingga mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat khususnya petani, bahkan harga diri bangsa telah tergadaikan akibat penjajahan ideologi neo-liberalisme melalui kapitalisasi oleh penguasa. Hal ini pula yang kini melanda gunung Goongdan gunung Sereuh. Kekayaan alam yang terkandung rupanya cukup menggiurkan investor PT Tridaya Alam Persada untuk membuka pertambangan di wilayah yang kekayaan alamnya secara turun temurun telah dikuasai dan dikelola oleh rakyat petani. Namun, bukan hanya pemodal tapi Penguasa daerah pun ibarat mendapat ”durian runtuh” dan memperlakukan politik kebijakan yang sarat dengan paradigma ecodevelopmentalism yang menguntungkan pihak investor dan meminggirkan masyarakat dan kepentingan ekologis di pihak lainnya. Penguasa daerah dalam hal ini, melakukan penjualan kedaulatan rakyat akan sumber daya alam dengan membangun menara elok pertambangan yang di bangun di atas tulang belulang rakyat dan kepentingan ekologis yang terbinasa oleh politik kebijakan yang pro pemilik modal.

Usaha akselerasi pembangunan pada jalur pintas sektor pertambangan merupakan kebijakan yang pragmatis karena mengabaikan dan acuh akan efek yang ditimbulkan pada lingkungan dan kehidupan masyarakat dimasa depan. Setidaknya ada dua hal yang jadi pertimbangan kita,; Pertama, eksplorasi dan ekploitasi gunung goong dan gunung seureuh akan merampas akses rakyat terhadap sumber - sumber kehidupannya. Jika eksploitasi tambang dilakukan akan berakibat pada hancurnya ekonomi rakyat. Terpinggirnya rakyat dari sumber - sumber kehidupannya akan menyebabkan terjadinya kemiskinan yang semakin akut. Pertambangan adalah candu bagi masyarakat, pada awalnya warga disuguhi janji manis, seperti lapangan kerja meski harus menjadi kuli, tetapi ke depannya secara bertahap dapat dipastikan rakyat hanya akan dijadkan sapi perahan oleh pengusaha. Kedua, eksplorasi dan eksploitasi gunung goong dan gunung seureuh juga akaan smenghancurkan keseimbangan ekologis dan akan mengancam keselamatan warga, karena eksploitasi pertambangan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan pertanian, pencemaran lingkungan, banjir dan longsor. Sementara itu, wilayah Karawang Selatan menjadi satu - satunya wilayah di Karawang yang memiliki pegunungan. Fungsi hutan pegunungan itu sangat diandalkan untuk resapan air, yang mampu menghasilkan sumber - sumber mata air yang bisa memenuhi kebutuhan air bagi warga karawang selatan. Selain daripada fungsi utamanya sebagai hutan dan pegunungan.

Penguasa Daerah ini harusnya bisa belajar dari pengalaman daerah lain. Industri pertambangan di Indonesia belum mampu men-sejahtera-kan masyarakat sekitar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, daerah - daerah industri pertambangan merupakan daerah dengan angka kemiskinan tertinggi. Daerah - daerah yang kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) justru merupakan daerah termiskin di Indonesia, Contoh nyata daerah Papua, Papua Barat, Aceh dan Riau. Sistem ekonomi yang terjadi di daerah pertambangan kembali seperti pada era sistem ekonomi kolonial dimana ekonomi rakyat dihisap dan ditindas pemerintah dan korporasi.

Di Cipurwasari sendiri saat ini sudah terkumpul kurang lebih 1000 tanda tangan penolakan eksploitasi dan eksplorasi gunung Goong dan gunung seureuh.Diyakini aspirasi penolakan pertambangan akan terus bertambah. Maka dari itu, jangan sampai terpinggirkan oleh kepentingan ekonomi penguasa yang kemaruk/serakah. Perlu introspeksi diri oleh Pemerintah menanyakan pada hati yang terdalam “Kepentingan siapakah yang sedang diperjuangkan ?”.

Sementara itu, konflik agraria di Wilayah sekitar Gunung Seureuh dan Gunung Goong, sampai saat ini tidak pernah menjadi perhatian Pemerintah. Kedaulatan atas tanah di wilayah yang dikuasai dan dikelola selama turun - temurun oleh rakyat petani sampai saat ini belum mendapatkan hak atas tanahnya. Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini diwilayah kawasan hutan sedang dilakukan upaya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfatan Tanah di Kawasan Hutan atau (IP4T) yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yang terlahir dari rahim Nota Kesepakatan Bersama (NKB) 12 Kementrian, terkait penyelesaian batas - batas hutan yang selama ini menjadi konflik yang berkepanjangan. Untuk diketahui, di Karawang sendiri merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang telah menindak lanjuti SKB 4 Menteri tersebut, menjadi Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang tentang IP4T.

Tentunya, dengan adanya pertambangan di wilayah kawasan hutan yang menjadi obyek IP4T, maka proses IP4T akan terhambat dengan adanya pertambangan tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam dengan pertambangan bukanlah solusi kongkrit bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Melainkan, dampak nyata adalah kerusakan lingkungan yang pastinya berimbas pada kehidupan petani secara khusus hingga melahirkan kesengsaraan. Pemerintah Kabupaten Karawang dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan mesti bertanggungjawab atas dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan tersebut. Di wilayah Karawang Selatan yang seharusnya, menjadi kawasan hutan sebagaimestinya tidak dirusak oleh kepentingan perusahaan (Perhutani), dengan alih - alih pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan hutan. Padahal, kebijakan tersebut akan menimbulkan berbagai macam konflik agraria sebagaimana disebutkan di atas.

Penglolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber daya agraria seharusnya tidaklah mengorbankan ekosistem lingkungan yang ada didalamnya. Justru, fungsi dari pada sumber daya agraria dalam hal ini tanah haruslah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial yang dimaknai disini adalah Sumber daya agraria (tanah) sebagai alat produksi kaum tani untuk sumber penghidupan baik berupa ekonomi, sosial dan budaya. Kedaulatan atas tanah bagi petani menjadi hal pokok sebagai alat produksi petani, mengingat tanah adalah hidup dan matinya kaum tani. Maka dalam hal ini pemerintah seharusnya bukanlah membangun pertambangan - pertambangan yang pastinya akan merusak berbagai aspek kehidupan, melainkan membangun usaha - usaha kolektif atau BUMD di sektor sumber daya agraria (pertanian, perternakan, dan perkebunan) yang pastinya mampu meningkatkan perekonomian kaum tani, selain dari pada pendapatan daerah yang akan didapatkan dari sektor BUMD tersebut, dari pada sektor pertambangan yang jelas - jelas hasilnya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang (Kaum Pemodal).