Susuri Keadilan Agraria di Akhir Pekan Tengah November

Saat ini sabtu 15 Nopember empat orang perwakilan petani tengah melakukan aksi jalan kaki dengan mata tertutup kain hitam. Para peserta jalan kaki ini berangkat dari Karawang menuju Istana Negara Jakarta Pusat untuk mengadukan nasibnya kepada Presiden Joko Widodo.

Aksi ini kami lakukan secara sadar dengan harapan penguasa politik negeri ini bisa melirik bahwa konflik tanah di Karawang yang merupakan satu diantara ribuan konflik tanah yang berlangsung di Indonesia haruslah ditempatkan pada posisi yang penting dalam penyelesaiannya. Tentu saja penyelesaian yang dilakukan secara demokratis dan berlandaskan kepada keadilan sosial sebagaimana kehendak Pancasila (sila ke 5) yang luhur.

konflik yang telah berlangsung menyejarah ini nyaris tak kunjung selesai bahkan justru serangkaian intimidasi, kejahatan praktik hukum sampai pada perampasan tanah secara legal yang dibungkus oleh retorika yang lebih bersahabat yaitu eksekusi ril dengan melibatkan sekurang-kurangnya 7000 aparat bersenjata Brigade Mobil. sehingga rakyat pemilik tanah pun berhasil dipukul mundur Brimob dan nyaris tak nampak batang hidungnya sejak 24 juli lalu. Namun rakyat terus mengkonsolidasi diri untuk terus menerus berjuang sampai kembali mendapatkan tanahnya.

Petaka tiga Desa ini ditandai oleh PK no 160/pdt/2011. Putusan ini sebenarnya unexecutable, ibarat anak haram yang terlahir dari rahim Mahkamah Agung yang sama sekali tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Yang terjadi justru hanya melucuti hak atas tanah kaum tani. Dengan kata lain amar putusan tersebut telah mendepak mundur Hak Azasi Manusia.

Tentu saja petaka ini sangat mengiris hati para petani korban perampasan tanah oleh APL, bahkan menyayat perasaan kaum tani Indonesia. Keangkaramurkaan APL terhadap para petani terus menerus didesakkan tanpa henti. Saat ini APL menuduh petani yang berlawan didalangi oleh Amen (Amin Supriadi) tentunya dengan bertujuan melemahkan posisi para petani. Sejalan dengan itu tersiar kabar bahwa APL menyatakan aksi-aksi yang dilakukan petani hanya bentuk upaya menaikan bargain harga. Hal inilah yang sangat keliru. Sejak awal konflik tanah ini adalah konflik alat produksi, bukan jual beli. Alat produksi dalam makna jutaan harapan manfaat dihari depan.

Kami para petani korban perampasan tanah oleh PT. SAMP/PT. Agung Podomoro Land berjuang dengan sekuat tenaga guna mendapat keberpihakan hukum, kepastian hak dan kedaulatan terhadap tanah dan sumber-sumber agrari berikut kedaulatan dalam berproduksi.
Karena itu Serikat Petani Karawang menuntut kembalikan hak tanah petani dan berikan legalitas hukum atas tanah petani.

Perjalanan Karawang-Istana Jakarta, 15 Nopember 2014
Salam Tani Motekar
Serikat Petani Karawang (SEPETAK)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »