PERNYATAAN SIKAP ATAS TEROR MOLOTOV KE SEKRETARIAT SERIKAT PETANI KARAWANG (SEPETAK)

Add Comment

Saya bukanlah seorang pembebas. Pembebas itu tidaklah nyata. Rakyat mampu membebaskan diri mereka sendiri." Che Guevara (1928-1967),
Kata-kata itu mungkin yang terucap dari setiap mulut para pengurus Serikat Petani Karawang sesaat setelah sekretariat tercinta dilempari molotov dini hari tadi entah oleh siapa. Dengan kalimat lain, dihadapan berbagai teror, langkah juang kami Serikat Petani Karawang tidak akan pernah surut. Karena kami Serikat Petani Karawang sadar sesadar-sadarnya bahwa kehormatan dan martabat akan dimiliki kaum tani jika kaum tani berdaulat atas tanah dimana akses atas tanah itu sendiri harus diperjuangkan mati-matian.

Tak ada satu hal pun tanpa bayang-bayang, kecuali terang itu sendiri (Pramoedya). Terang bahwa posisi kami petani tiga desa Serikat Petani Karawang tengah berjuang mengambil kembali tanah kami yang telah dirampas oleh Agung Podomoro Land pada 24 juli 2014. Dan kini tanah kami dikuasai oleh APL dengan penjagaan preman dan aparat Brimob.

Rentetan teror

Saat empat orang petani dari Serikat Petani Karawang melakukan aksi jalan kaki dari Karawang menuju istana negara, Jakarta, pada tanggal 15 nopember 2014 terdapat teror sms kepada ketua umum Serikat Petani Karawang, selang 5 hari teror kembali datang melalui surat ke sekretariat sepetak. Kedua teror tersebut merupakan respon atau reaksi atas aksi petani dalam konflik tanah di tiga desa, Wanasari, Wanakerta dan Margamulya.
Sementara teror molotov terjadi setelah sekitar 7 jam lalu tulisan singkat mengenai kedudukan kaum tani dalam konflik tanah tiga desa yang dikeluarkan oleh Serikat Petani Karawang melalui broad cast, menyebar di BBM dan Medsos.
Jadi tak perlu mencari mengenai hitam kambingnya pelaku teror molotov karena sudah sangat jelas muasal teror tersebut.

Dengan demikian kami Serikat Petani Karawang (SEPETAK) menyatakan sikap :
  1. Mengutuk kebiadaban pelaku teror molotov ke sekretariat SEPETAK.
  2. Kami tidak gentar menghadapi teror dan kami tidak akan pernah menghentikan langkah kaki perjuangan kami melawan perusahaan perampas tanah yang dibekingi aparat brimob.


Dan karena itu kami menyerukan kepada seluruh elemen gerakan rakyat, terutama gerakan tani Indonesia untuk bersatu melawan perusahaan-perusahaan perampok tanah dan bersama-sama melancarkan pemberontakan secara nasional untuk mewujudkan hak atas tanah dalam bingkai Reforma Agraria.

Karawang, 27 Nopember 2014
Serikat Petani Karawang


HILAL TAMAMI
Ketua Umum

Susuri Keadilan Agraria di Akhir Pekan Tengah November

Add Comment
Saat ini sabtu 15 Nopember empat orang perwakilan petani tengah melakukan aksi jalan kaki dengan mata tertutup kain hitam. Para peserta jalan kaki ini berangkat dari Karawang menuju Istana Negara Jakarta Pusat untuk mengadukan nasibnya kepada Presiden Joko Widodo.

Aksi ini kami lakukan secara sadar dengan harapan penguasa politik negeri ini bisa melirik bahwa konflik tanah di Karawang yang merupakan satu diantara ribuan konflik tanah yang berlangsung di Indonesia haruslah ditempatkan pada posisi yang penting dalam penyelesaiannya. Tentu saja penyelesaian yang dilakukan secara demokratis dan berlandaskan kepada keadilan sosial sebagaimana kehendak Pancasila (sila ke 5) yang luhur.

konflik yang telah berlangsung menyejarah ini nyaris tak kunjung selesai bahkan justru serangkaian intimidasi, kejahatan praktik hukum sampai pada perampasan tanah secara legal yang dibungkus oleh retorika yang lebih bersahabat yaitu eksekusi ril dengan melibatkan sekurang-kurangnya 7000 aparat bersenjata Brigade Mobil. sehingga rakyat pemilik tanah pun berhasil dipukul mundur Brimob dan nyaris tak nampak batang hidungnya sejak 24 juli lalu. Namun rakyat terus mengkonsolidasi diri untuk terus menerus berjuang sampai kembali mendapatkan tanahnya.

Petaka tiga Desa ini ditandai oleh PK no 160/pdt/2011. Putusan ini sebenarnya unexecutable, ibarat anak haram yang terlahir dari rahim Mahkamah Agung yang sama sekali tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Yang terjadi justru hanya melucuti hak atas tanah kaum tani. Dengan kata lain amar putusan tersebut telah mendepak mundur Hak Azasi Manusia.

Tentu saja petaka ini sangat mengiris hati para petani korban perampasan tanah oleh APL, bahkan menyayat perasaan kaum tani Indonesia. Keangkaramurkaan APL terhadap para petani terus menerus didesakkan tanpa henti. Saat ini APL menuduh petani yang berlawan didalangi oleh Amen (Amin Supriadi) tentunya dengan bertujuan melemahkan posisi para petani. Sejalan dengan itu tersiar kabar bahwa APL menyatakan aksi-aksi yang dilakukan petani hanya bentuk upaya menaikan bargain harga. Hal inilah yang sangat keliru. Sejak awal konflik tanah ini adalah konflik alat produksi, bukan jual beli. Alat produksi dalam makna jutaan harapan manfaat dihari depan.

Kami para petani korban perampasan tanah oleh PT. SAMP/PT. Agung Podomoro Land berjuang dengan sekuat tenaga guna mendapat keberpihakan hukum, kepastian hak dan kedaulatan terhadap tanah dan sumber-sumber agrari berikut kedaulatan dalam berproduksi.
Karena itu Serikat Petani Karawang menuntut kembalikan hak tanah petani dan berikan legalitas hukum atas tanah petani.

Perjalanan Karawang-Istana Jakarta, 15 Nopember 2014
Salam Tani Motekar
Serikat Petani Karawang (SEPETAK)

PERNYATAAN SIKAP ATAS EKSEKUSI TANAH DI KARAWANG

Add Comment
SERIKAT PETANI KARAWANG (SEPETAK)
PERNYATAAN SIKAP ATAS EKSEKUSI TANAH PETANI DESA WANASARI, WANAKERTA DAN MARGAMULYA DENGAN KEBIADABAN APARAT
  1. Peradilan hitam
  • a. Bukti-bukti palsu
Selama konflik berlangsung, hingga saat ini tak satupun bukti kepemilikan atas tanah tersebut dimiliki oleh PT. SAMP. Justru yang selalu disucikan oleh PT. SAMP dihadapan pengadilan adalah bukti berupa Surat Pelepasan Hak dan Peta global yang dikeluarkan BPN Kanwil Jawa Barat. Dan kedua bukti alas hak itu telah terbukti palsu. Bahkan kedua bukti tersebut telah lama bergulir ke kepolisian namun hingga detik ini kejahatan tersebut yang telah menetapkan direktur PT. SAMP Irawan Cahyadi sebagai tersangka tidak pernah diungkap alih-alih mengubah putusan pengadilan dalam memenangkan PT. SAMP pada perkara tersebut.
  • b. Kriminalisasi
Tidak cukup dengan peradilan hitam. Sepanjang berlangsungnya konflik, PT. SAMP tak henti-hentinya melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para petani dengan tuduhan menyerobot tanah. Namun tak satupun terbukti bersalah sebagaimana yang dituduhkan. Yang terakhir korban kriminalisasi ialah Ratna Ningrum (mantan Kades Margamulya) yang dituduh melakukan pemalsuan salinan surat C desa. Padahal tuduhan itu sama sekali tidak terbukti. Justru rekayasa hitam kembali dilakukan oleh kejaksaan dalam surat tuntutan. Anehnya lagi pengadilan tetap memvonis Ratna Ningrum bersalah dengan kurungan 6 bulan penjara.
  • c. Kekerasan
Disamping peradilan hitam dan kriminalisasi yang sering dilakukan oleh PT. SAMP¸ kekerasan pun tak jarang menimpa para petani. Yang sulit diterima akal sehat, kekerasan dilakukan oleh preman bayaran yang didukung oleh aparat.
  • 2. Sistematika Eksekusi
Ketua PN Karawang sebelum-sebelumnya menyatakan putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan PT. SAMP tidak bisa ditindak lanjuti dengan eksekusi. Ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain, adanya tumpang tindih putusan di atas tanah berperkara tersebut, tidak memiliki batas tanah serta terdapat tanah yang bersertipikat di atas tanah yang diklaim PT. SAMP.
Namun saat PN Karawang dipimpin oleh Marsudin Nainggolan, dua pekan dia menjabat sudah mengeluarkan surat anmaning/teguran terhadap pihak yang kalah. Atau lebih tegasnya peringatan kepada pihak yang kalah bahwa akan segera dilaksanakan eksekusi dan para petani yang dikalahkan dalam peradilan hitam agar secara suka rela segera meninggalkan tanah kelahirannya dengan uang kerohiman sebesar Rp. 4000/meter. Marsudin Nainggolan berdalih bahwa dia hanya bertugas menjalankan putusan bukan pada kapasitas mengkaji putusan.
Sebagaimana halnya di Pengadilan Negeri Karawang, Kapolres sebelum-sebelumnya tidak membenarkan eksekusi dilakukan. Namun pada saat yang hampir bersamaan beberapa pekan saja AKBP Daddi Hartadi memimpin Kepolisian Resort Karawang, eksekusi dilangsungkan. Yang sangat mengiris hati kaum tani, Kapolres dan Kapolda mengatakan bahwa di atas tanah 350 hektar yang berperkara tidak ada masyarakat penghuni. Parahnya lagi, kapolres menyatakan bahwa yang aksi menolak eksekusi bukanlah petani, tapi mereka unsur oknum LSM yang memanfaatkan situasi.
Dalam melancarkan eksekusi tak tanggung-tanggung ribuan brimob, Sabhara dan dalmas diturunkan dengan alasan pengamanan. Namun pada pelaksanaan di lapangan yang menjadi pemandangan publik adalah tindak represif, penganiayaan sampai penembakan.
Guna melindungi nama baiknya, dibeberapa media, polda menyampaikan pernyataannya bahwa konflik ini bukan konflik antara Agung Podomoro Land dengan petani, tapi konflik antara pengusaha dengan pengusaha. Padahal, polda sendiri pernah melakukan pemanggilan kepada para petani yang berperkara untuk di kriminalisasi. Kalau memang benar pernyataan Polda Jabar tersebut, mengapa yang dipanggil itu petani, bukan pengusaha seperti yang dituduhkannya? Bahkan jelas PK yang dimenangkan PT. SAMP yang berperkara adalah 49 petani (sebagai penggugat) dengan PT. SAMP (sebagai tergugat)
Artinya dalam hal ini, Polda Jabar telah melakukan kebohongan publik untuk melindungi nama baik institusi polri
  • 3. Eksekusi yang Cacat Hukum/inkonstitusional
Tanah yang telah kuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh para petani secara turun temurun selama berpuluh-puluh tahun adalah merupakan kehendak UUD 1945 pasal 33 yang diturunkan melalui UUPA no 5 tahun 1960. Dimana petani sebagai tenaga produktif meiliki hak yang sangat absolute atas tanah bagi kesejahteraan hidupnya. Adapun penguasaan fisik tanah yang dilengkapi oleh bukti kepemilikan berupa girik/leter C dan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara. Namun kini tanah itu harus jatuh ke pangkuan PT. SAMP yang secara penuh diakuisisi oleh Kompeni Agung Podomoro melalui perampasan yang dalam tindakannya menyertakan kejaksaan, Pengadilan dan ribuan aparat kepolisian.
Saat jalannya eksekusi, massa yang menghadang pasukan brimob meminta kapolres Karawang menunjukan bukti kepemilikan PT. SAMP dan menunjukan batas-batas tanah, Kapolres tidak bisa membuktikannya. Malah, jawaban atas pertanyaan massa adalah berupa semprotan water cannon dan pentungan kepada massa petani dan massa yang bersolidaritas.
kebenaran, kemanusiaan dan keadilan yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia (PANCASILA, sila ke 2, dank e 5) telah diinjak-injak oleh Aparat kepolisian dan Pengadilan sesat didalam eksekusi.
  • 4. Implikasi dan dampak terhadap petani yang jadi korban
Lalu bagaimana nasib para petani yang terusir dari kampung halamannya sendiri? Saat ini saja mereka masih punya gubug tempat tinggal dan lahan yang bisa dikelola, mereka masih hidup dibawah garis kemiskinan apalagi kalau tidak memiliki rumah (tuna wisma) dan tidak memiliki tanah (tuna kisma), tentu saja mereka hanya akan menambah panjangnya sederetan nama korban keangkaramurkaan republik.
Dengan demikian, atas nama UUD 1945 melalaui UUPA no 5 tahun 1960 sebagai landasan hukum untuk melindungi kedaulatan kaum tani atas akses tanah sebagai alat produksi bagi kehidupannya, dan atas peradilan hitam sebagai media untuk merampas tanah petani, kemudian dengan bukti adanya pelanggaran hukum dan HAM Berat berupa kejahatan kemanusian (Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM), Perlakuan yang kejam ( Pasal 33 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 21 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Pasal 18 ayat 2 huruf d,e dan f Peraturan Kapolri Nomor 8 tentang 2010 tentang Tata Cara Lintas ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara :
  1. Kembalikan Tanah Petani desa Wanasari, Wanakerta dan Margamulya di atas obyek tanah 350 hektar

  2. kami mengutuk keras kebiadaban (pemukulan sampai penembakan) yang dilakukan aparat kepolisian. Segera Copot Kapolres Karawang dan Copot Kapolda Jabar dari jabatannya

  3. Copot ketua Pengadilan Negeri Karawang dari jabatannya
  1. Tarik Pasukan Brimob dan aparat kepolisian lain dari lokasi konflik
Karawang 26 Juni 2014
Serikat Petani Karawang (SEPETAK)

Ketua Umum


HILAL TAMAMI