Sistem Pendidikan Kabupaten Karawang

Image source: www.karawangnews.com


JALAN LURUS BERTABUR BUNGA???

Setiap kali memasuki tahun ajaran baru pada system pendidikan kita selalu bergerak seiring dengan perhatian publik terhadap hal-hal khusus yang tengah berlangsung didalamnya. Hal ini dapat kita maknai sebagai pertanda begitu vitalnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat. Bagi para orang tua yang banting tulang mencari nafkah entah dia yang bekerja sebagai buruh pabrik, buruh tani, nelayan, tukang becak, sopir, TKI dsb yang begitu gigih menyekolahkan anak-anaknya tentu dengan satu harapan, kelak derajat hidup anaknya bisa lebih baik dari mereka. Jangan sampai anak-anak mereka mengikuti jejaknya yang saban hari bermandi peluh membakar tubuh bergelimang lumpur dan noda. Walaupun masih ada orang tua yang memproyeksikan hari depan bersegi bagi anak-anaknya dengan moralitas dan ilmu pengetahuan yang ditimba dari sekolah-sekolah dan kampus-kampus, mungkin hanya 1 saja dari 1000 orang tua. Sebagian besar masyarakat masih dihadapkan pada rendahnya level kesadaran sosio-politik serta keterbatasan informasi mengenai dunia pendidikan saat ini dan cita-cita pendidikan itu sendiri bagi kemajuan sebuah bangsa. Mereka belum menyadari bahwa memanusiakan manusia melalui pendidikan saat ini sebetulnya hanya harapan hampa. Ekspektasi yang sudah dikoyak-koyak oleh suatu kepentingan dari kekuatan besar kapitalisme dan Negara. Melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membentangkan garis diskriminasi sebagaimana metoda Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan dengan secara tegas melepaskan tanggung jawab Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian setidaknya terdapat dua hal laten dalam sistem pendidikan: berlangsungnya pembodohan sistematis yang dilakukan oleh negara dan mencetak perbudakkan atas masyarakat. Komersialisasi dan Diskriminasi SBI Kita mengenal Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Adalah salah satu metoda belajar mengajar yang berdaya saing. Implementasi kurikulum dan menegemen belajar mengajar yang dilengkapi fasilitas baik peralatan maupun tenaga pengajar telah menempatkan RSBI yang hendak menuju SBI sebagai sekolah yang banyak digandrungi dan diburu. Namun siapa sangka jika sekolah berlabel favorit seperti SMAN 1 Karawang dan SMKN 1 Karawang menyimpan sebuah rahasia dari apa yang dinamakan praktek komersialisasi. Komersialisasi pendidikan yang berlindung dari balik sumbangan sukarela pembangunan. Benar. Pada pelaksanaan PPDB, sekolah RSBI membuka ruang selebar-lebarnya bagi siswa manapun yang berkehendak mengecap pendidikan di sekolah tersebut tanpa membedakan status sosial. Namun, pihak sekolah memiliki hak sepenuh-penuhnya dalam menentukan siapa yang layak diterima dan siapa yang tidak layak diterima yang diurut berdasarkan besarnya Total Score yang diperoleh siswa peserta seleksi. Tentunya bukan sekedar pilih memilih, namun terletak pada titik kapasitas nilai pada variabel test yakni (i) seleksi administrasi. (ii) Seleksi Akademik dan Non Akademik. Seleksi Akademik terdiri atas dua tahap antara lain sebagai berikut : a) Tes Tertulis yang meliputi mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum. b) Tes Lisan (Bahasa Inggris). Adapun seleksi Non Akademik yaitu berupa tes kemampuan dasar Komputer. (iii) Seleksi Lainnya yang meliputi tes bakat, minat serta kecerdasan (psikotes) dan Memiliki prestasi/kejuaraan bidang akademik/non akademik. Kendati proses PPDB ini Nampak begitu sistematis dan kualitatif, namun RSBI belum secara utuh melepas kecenderungan praktek komersialisasi dengan kalimat sukarela. Dengan kesanggupan variatif nilai sumbangan yang menyertai proses PPDB sangat dimungkinkan mengeliminir kapasitas calon siswa RSBI. Untuk memberikan keyakinan terhadap publik pihak sekolah menyeret praktek komersialisasi ke dalam konsensus-konsensus yang dibangun bersamaan dengan Komite Sekolah guna memuluskan jalan komersialisasi. Namun apa hendak dikata. Keraguan masyarakat atas proses testing secara khusus dan kapasitas RSBI secara umum terus menguap, tanpa bisa mencair oleh konspirasi semacam itu. Black practice yang dilegalkan oleh regulasi (UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas) ini dijumpai di SMA Negeri 1 Karawang saat Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB yang telah berlangsung dua pekan terakhir ini terutama pada saat wawancara/interview terhadap calon peserta didik bersamaan dengan orang tuanya, dengan dalih presentasi program mengenai implementasi kurikulum, pihak sekolah memberikan pilihan kesanggupan para orang tua untuk memberikan sumbangan bangunan sekolah antara lain : 2, 5 juta, 4 juta dan 5 juta keatas. Bahkan salah satu media online (pelita Karawang) menyebutkan tak sedikit pilihan tersebut jatuh pada nilai belasan juta rupiah. Lain hal dengan yang diberlakukan di SMKN 1 Karawang (dulu STM Negeri) Dana Pengembangan Pembangunan dipatok pada level 2.500.000,- yang harus dibayar para siswa baru dari total siswa yang terima sekitar 960 siswa. Jika dikumulatifkan nilai DPP tersebut menembus angka 2, 4 miliar. Disinilah titik fokus kontradiksi dari sistem RSBI sebagaimana tersebut di atas, yakni memfragmentasi kesatuan antara potensi kemampuan anak dengan kesempatan yang didapatnya. Sehingga, RSBI sangat kental dengan balutan diskriminasi dan komersialisasi pada prakteknya. Benarkah Sekolah Negeri dan Swasta sama? Pernyataan tentang sekolah negeri dan swasta itu sama,tak lebih dari sebuah lelucon usang yang masih diberlakukan. Ada dua tujuan dari lelucon itu. Pertama, menutupi kegagalan Negara atas ketidakmampuannya memberikan pasilitas, daya tampung dan membebaskan biaya pendidikan sepenuh-penuhnya. Padahal tak ada alasan untuk itu karena kekayaan alam Indonesia sebagai karunia tuhan cukup berkemampuan untuk menunjang kebutuhan pendidikan secara nasional. Keuntungan dari Exxon Mobil dan Freeport saja sudah cukup untuk membebaskan biaya pendidikan nasional mulai dari TK hingga jenjang perguruan tinggi. Hanya saja, kedua perusahaan tambang raksasa yang mengeksploitasi energy dan sumber daya mineral yang terkandung dalam perut bumi pertiwi, dikuasai oleh imperialis AS. Kedua, adanya upaya terus menerus menyeret pendidikan kita kedalam kegiatan bisnis (businesses in education). Yang dinamakan swasta hanya memiliki satu tujuan, yaitu keuntungan/profitabilitas. Walaupun kurikulum pendidikan itu sama, dan bahkan jika sekolah/kampus bonafide sangat dimungkinkan menyamai kualitas negeri, namun ada konsekuensi logis yang dipikul siswa/mahasiswa yaitu biaya sekolah/kuliah yang mahal. Dari dua hal tersebut diatas, tentunya sama sekali kita tidak dapat membenarkan jargon “sekolah negeri dan swasta itu sama”. Kurang lebih, jargon tersebut mengiringi rencana baru dari RUU Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHPT) dari kehendak pemerintah yang bermaksud mengulang kesuksesan dari pelepasan tanggung jawabnya terhadap masa depan pendidikan sebagaimana semangat UU Sisdiknas 2003. Tak heran, jika saat ini Bupati Karawang Ade Swara melalui Kepala Dinas Pendidikan Karawang memberlakukan kebijakan PPDB/PSB dengan pilihan satu sekolah Negeri dan pilihan keduanya sekolah swasta. Walaupun konsep tersebut disertai dengan prosentase penerimaan sekolah negeri 70% tes akademik, 10% prestasi minat dan bakat dan 20 % bina lingkungan, dengan alasan kualitatif dan akomodatif namun tetap saja konsep ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumya yang hanya akan memupuk kepalsuan sehingga komersialisasi dan kolusi di sekolah akan semakin tumbuh subur. Fakta yang cukup membuat kita berdecak keras adalah, ditunjukkan oleh SMAN 5 Karawang dimana terdapat perbedaan beban biaya bangunan bagi siswa baru yang nilai akademiknya di atas passing grade dengan yang dibawah passing grade. Yang paling umum terjadi berkaitan dengan komersialisasi pendidikan hampir disetiap sekolah negeri yang dengan mengambil bentuk halus dari bisnis uniform sekolah. Kebijakan dan implementasi Pada dasarnya, proses belajar mengajar di sekolah selalu dipenuhi dengan cerita memalukan dunia pendidikan. Entah itu sikap indisipliner para pengajar hingga tindakan kriminal seperti pengguntingan celana siswa yang bermodel pensil (baca : mode/trend) seperti yang terjadi di SMAN 1 Rengasdengklok. Pihak sekolah dengan secara nyata melanggar Hak fundamental siswa dengan cara membunuh kebebasan berekspresi siswa yang dibungkus dengan retorika disiplin. Ini hanya contoh kecil saja. Sangat dimungkinkan terdapat 1001 kasus kejahatan sekolah yang tidak muncul kepermukaan. Hitamnya sistem pendidikan kita, Nampak pada saat-saat seperti ini yaitu ketika sekolah melakukan PPDB/PSB dalam setiap tahun ajaran baru. Komersialisasi dan diskriminasi yang mewarnai PPDB/PSB dengan secara serta merta menciptakan budaya titip menitip. Bukan lagi hal baru, komersialisasi pendidikan telah berlangsung lama menyertai cita-cita siswa. Bahkan yang paling sulit diterima akal sehat adalah dimana pejabat-pejabat pemerintah, anggota DPRD, LSM/ORMAS, Wartawan, guru/kepala sekolah pada jenjang pendidikan dibawahnya dsb terlibat aktif dalam memasukkan/menitipkan siswa ke sekolah tertentu terutama sekolah negeri. Fenomena ini dilandaskan pada berbagai orientasi, baik orientasi bisnis, gengsi maupun mendapatkan pendidikan berkualitas. Keadaan seperti inilah yang semakin mempertegas bahwa dengan terdapatnya labelisasi sekolah membuat persaingan siswa menjadi tidak ilmiah serta membuka kesempatan bagi banyak pihak (terutama mereka yang memiliki akses) dan praktik suap untuk menempatkan siswa disekolah yang berlabel favorit atau minimal negeri. Dari SLTA ke Perguruan Tinggi Ada garis demarkasi antara dunia pendidikan dengan kehidupan bermasyarakat baik pada sisi sosio-ekonomi maupun budaya. Dunia pendidikan seakan menjadi sesuatu yang berdiri sendiri tanpa memiliki entitas atau interrelasi. Satu hal yang sering menjadi kebanggaan terutama RSBI yang menyatakan fakta statistik bahwa lebih dari 80 persen lulusan RSBI masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Tentu saja PTN tersebut yang berada di luar kota Karawang karena Karawang sendiri hingga saat ini belum memiliki Perguruan Tinggi berstatus negeri. Artinya, setelah itu tidak ada identifikasi lanjut tentang mereka yang berlatar belakang sekolah di RSBI Karawang lalu duduk di bangku kuliah negeri berikut tanggung jawab sosial dari jenjang pendidikannya yang tak sedikit dikontribusi oleh masyarakat miskin Karawang. Dengan demikian, kontribusi masyarakat (terutama pajak) yang masuk ke APBD/APBN yang kemudian dikonfersi menjadi subsidi pendidikan hanya mewujudkan sumber daya manusia yang individualistik. Sementara itu, puluhan ribu anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi pun menjadi kondisi yang seiring. Lebih dari 10 kampus Perguruan Tinggi berdiri di Karawang. Universitas Singaperbangsa merupakan kampus terkemuka di kabupaten ini. Sekalipun kampus ini dikelola swasta, namun UNSIKA selalu mendapatkan bantuan dari APDB Karawang. Seharusnya kampus ini menjadi pusat pembentukan ilmu pengetahuan berbagai bidang. Namun, dari ribuan mahasiswa yang sekarang menimba pendidikan di sana tak satu pun yang berhasil menjadi icon science ataupun penemu inovatif yang setidaknya bisa diimplementasikan bagi kemajuan kabupaten ini. Seperti halnya disiplin ilmu pengetahuan ilmiah di Fakultas Pertanian yang sepatutnya memberikan alternative system pertanian di Karawang dari feodalistik menjadi berwawasan social, sama sekali belum menunjukan kearah sana. Begitu pula dalam disiplin ilmu pengetahuan bidang ekonomi, teknik, politik belum berkesanggupan menjawab teori-teori sistem kapitalisme yang telah lama menyengsarakan rakyat Karawang. Kalau pun belum pada tahap implementasi, minimal hadir gagasan-gagasan baru yang revolusioner di kampus tersebut. Yang ada justru UNSIKA menunjukan dirinya sebagai kampus yang tunduk dan setia terhadap Neoliberal. Kesimpulan ini dilandaskan pada system KNM yang masih menerapkan mata kuliah POS DAYA. Padahal Pos daya adalah proyeksi pertahanan diri kapitalisme yang diselenggarakan melalui Melenium Depelovement Goals (MDGs) yang dipelopori Bank Dunia yang terus menerus mencengkeram Indonesia dengan jeratan utangnya. Bagaimana jika MDGs yang digembar gemborkan mahasiswa akan dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan pada pencapaiannya di 2015 mendatang simultan dengan jatuh tempo utang hingga 81, 54 triliun?

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »