Sunda Wiwitan

Add Comment
Baduy adalah sebutan bagi masyarakat Desa Kanekes Banten Selatan. Masyarakat Baduy beriman kepada Allah dalam naungan agama Sunda Wiwitan. Agama Baduy merupakan sinkretisme Islam dan Hindu. Islam ala Baduy diucapkan dengan syahadat dan diamalkan dengan tapa untuk menjaga dan melestarikan alam warisan karuhun, nenek moyang. Tapa Baduy adalah bekerja di ladang dengan menanam padi sebagai amalan ajaran agama, mengawinkan dewi padi dengan bumi. Tindakan masyarakat Baduy itu berpedoman kepada pikukuh, aturan adat, dengan mematuhi buyut, tabu. Ajaran agama, tapa, pikukuh dan buyut telah mengkonstruksi pribadi-pribadi Baduy yang sederhana dalam menjaga alam lindung Kanekes. Sehingga, kesejahteraan dan kedamaian dapat dirasakan oleh umat manusia. Apa yang diimani oleh umat agama Sunda Wiwitan? Dan, bagaimana praktik ibadah ritual agama Sunda Wiwitan? Melalui dua pertanyaan itu, tulisan ini dalam studi religi memaparkan sistem religi dan ritual keagamaan Sunda Wiwitan. Keimanan dan ketaatan umat Baduy kepada Allah tampak dalam tindakan mereka menjaga hutan, sungai dan gunung hidup harmoni. Keimanannya bukan dalam hafalan ataupun penafsiran kitab suci. Sedangkan, ibadah ritualnya dipraktikkan lewat bekerja di ladang dengan aturan adat dan patuh pada tabu supaya panen berhasil dan umat sejahtera. Ibadahnya bukan ingin menjadi manusia yang dihormati ataupun dermawan. Inilah umat Sunda Wiwitan dengan pandangan hidup menjaga alam lindung Kanekes.

NBH (Nota Barang Hilang) DAN AKIBATNYA BAGI KARYAWAN RITEL/SUPER ATAU MINIMARKET

Add Comment
"Bukan jabatan yang menentukan kesejahteraan, tapi uang dan kenyamanan kerja",
inilah kata yang terus terucap dari setiap karyawan ritel Alfa Group.Terlalu banyak keluhan yang terungkap dari mereka atas ketidakadilan kerja, atas eksploitasi dari atasan, atas jam-jam kerja yang tidak terupah serta atas beban kehilangan toko  (NBH) yang harus ditanggung oleh karyawan.

Kenapa kata-kata itu yang harus terungkap, bukankah di ritel/mini/supermarket adalah dunia kerja yang ringan, yang tidak mengandalkan kemampuan otot dan pemikiran yang besar, yang hanya mengandalkan kemampuan pelayanan dan penampilan saja???. Sekilas kita melihat seperti itu, kerja ringan, tidak cape, banyak diem, kemudian akhir bulan gajian.

Sekedar informasi : Dalam dunia ritel khususnya alfa group (Alfamart, alfamidi, alfaexpres, dan yang lainnya) adalah termasuk perusahaan yang setiap bulannya banyak menerima karyawan baru, bahkan setiap minggunya bisa dua hari mereka yang lulusan SMA/sederajat bisa mengikuti tes kerja di setiap branch/DC/Gudang Induk dan HO. Kita lihat ini seolah prestasi yang bagus bagi perusahaan dengan menerima karyawan baru, sehingga sedikitnya bisa mengurangi angka penganguran. Namun di samping itu pada akhir bulan setelah gajian tidak sedikit informasi yang masuk ke komputer server toko tentang karyawan resign/berhenti kerja, dan angka resign yang paling menggelembung adalah pada momen THR/lebaran dan bonusan/tahun baru.

Hal tersebut terjadi karena ada sebuah sistem yang diterapkan perusahaan yang tidak menguntungkan karyawan, yaitu adanya pemotongan gaji karyawan sebagai pengganti defisit perusahaan karena terjadi mines barang setelah dilakukannya stok of name (SO) perbulan. Pemotongan minesan barang ini disebut NBH.

NBH adalah beban kehilangan barang-barang di toko yang terakumulasi setelah dilakukannya Stok of Name (SO), yakni penentuan selisih stok barang fisik dengan stok barang yang di komputer. jika terjadi selisih mines maka selisih ini pada akhirnya menjadi beban NBH setelah adanya Batas Toleransi Kehilangan (BTK) yang diberikan perusahaan kepada toko. Beban NBH yang diberikan kepada karyawan bentuknya disesuaikan dengan jabatan yang dipegang oleh karyawan dan dibebankan pada setiap bulannya. . . (seolah hal ini ringan . .!!!)

Ada dua cara pemotongan beban NBH yang dilakukan perusahan kepada karyawan, yaitu pertama dengan dipotong pada gaji langsung sebesar NBH secara utuh pada tiap bulannya. pemotongan model ini keuntungannya tidak akan ada beban utang NBH yang terakumulasi dikemudian hari, tapi pada tiap bulan karyawan harus menerima gaji tidak utuh setelah dipotong NBH. Dan yang kedua adalah dengan model pemotongan sebagian beban NBH dan sebagian ditangguhkan, kemudian menjadi utang NBH dikemudian hari.  

Model pemotongan yang dilakuan alfagroup adalah model pemotongan ke-dua, yaitu model pemotongan sebagian NBH dan sebagian lagi menjadi utang. contoh sederhana pemotongan NBH ialah, misalnya toko A pada bulan maret mendapatkan NBH Rp. 500.000 dengan jumlah karyawan 5 orang, maka tiap karyawan mendapatkan beban sebesar Rp. 100.000, jika kita ambil model pemotongan yang ke-dua maka pada bulan itu perkaryawan mendapat potongan gaji Rp. 50.000 dan Rp 50.000 nya lagi menjadi beban utang pada perusahaan. Seandainya si karyawan bekerja selama 2 tahun atau 12 bulan, (katakanlah NBH-nya Rp. 100.000 perbulannya) maka karyawan tersebut pada akhir kerjanya akan mendapat utang NBH sebesar Rp. 1.200.000.
Karena pada saat masuk kerja karyawan terikat kesepakatan dengan perusaahan yaitu penyerahan ijazah karyawan kepada perusahaan, atau dalam bahasa mereka adalah tukar aset, perusahaan menyerahkan toko pada karyawan dan karyawan menyerahkan ijazah kepada perusaahan sebagai jaminan. Maka karyawan yang berhenti pada saat pengambilan ijazah wajib melunasi utang NBH kepada perusahaan.

Gaji akhir yang seharusnya menjadi bekal ke depan pada saat menganggur, malaha harus dijadikan uang buat bayar utang NBH. Malah ada informasi seorang mantan karyawan alfamart harus rela menjual motornya gara-gara utang NBH yang membengkak kepada perusahaan pada saat mau mengambil ijazah. Apabila utang NBH tidak dilunasi dalam jangka waktu tertentu (jika di alfamidi yaitu 3 bulan) maka ijazah dikatakan hangus/hilang.

Ini adalah kenyataan yang miris bagi mereka yang terikat kontrak/kerja dengan perusahaan ritel. . .penjajahan bentuk baru. . .adalah kata yang pantas jika sistem NBH terus berlaku di negeri ini. Kita berharap kepada pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan yang seimbang, tidak merugikan kepada perusahaan begitu pula kepada karyawan. Karena sampai saat ini NBH adalah momok yang menakutkan bagi kita karyawan ritel.


Hormat saya.

EDI SUHENDAR

Permasalahan Lingkungan Karawang

Add Comment

Sungai Citarum yang tercemar limbah B3

Permasalahan lingkungan sudah tidak asing lagi terjadi di Indonesia khususnya kabupaten Karawang. Permasalahan lingkungan baik pengeksploitasian sumber Daya Alam dan pencemaran biota yang ada di tanah maupun air sudah terjadi, permasalahan ini kian hari kian meningkat seiring meningkatnya industri - industri dan permasalahan lingkungan yang ada merupakan tanggung jawab kita bersama.

Adapun permasalahan lingkungan yang terjadi di sebabkan beberapa faktor:
  1. Melemahnya kesadaran masyarakat karawang terhadap pelestarian lingkungan
  2. Banyaknya industri yang membuang limbahnya di sembarang tempat terutama di perairan yang ad di karawang
  3. Tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap kelestarian lingkungan di karawang
  4. Tidak adanya peraturan daerah (PERDA) lingkungan di kabupaten Karawang
  5. Pengeksploitasian hutan yang di lakukan perusahaan
  6. pertambangan terjadi tanpa ada tindakan yang tegas dari penegak hukum di Karawang

Dari data di atas sudah jelas membuktikan dampak yang terjadi terhadap lingkungan akibat kawasan Industri yang ada bahwa permasalahan lingkungan hari ini di Karawang sangat banyak dan ini harus mendapat perhatian dari kalangan masyarakat luas adapun dampak yang akan terjadi apabila kita tidak peduli adalah:
  1. Merusak sistem perekonomian masyarakat secara luas di karenakan rusaknya jalan – jalan akibat proses industri yang berlangsung di karawang
  2. Terjadinya penurunan kualitas air permukaan di sekitar daerah-daerah industry yang ada di karawang.
  3. Akibat dari pencemar yang terjadi berbahaya bagi kesehatan penduduk baik di air maupun tanaman pertanian di karawang
  4. Kelangkaan air tawar dan air bersih semakin terasa, khususnya di musim kemarau, sedangkan di musim penghujan cenderung terjadi banjir yang melanda beberapa kecamatan yang ada di karawang berakibat merugikan karena kondisi ekosistemnya yang telah rusak.
  5. Temperatur iklim yang ad di karawang sering berubah-ubah
  6. Terjadi peningkatan pencemaran udara seperti CO, NO2 SO2, dan debu di Karawang
  7. Kondisi hara tanah semakin tidak subur, dan lahan pertanian semakin menyempit di karawang dan mengalami pencemaran
  8. Hilangnya historis akan lingkungan dimana generasi kedepan tidak akan lagi merasakan keindahan lingkungan yang ada di Karawang
Dari permasalahan – permasalahan lingkungan yang ada di kabupaten Karawang sudah jelas akan merugikan berbagai aspek baik hisroris, sosial, kesehatan serta Ekonomi yang ada di masyarakat.

Kerusakan – kerusakan lingkungan telah terjadi di Kabupaten Karawang dan kita tidak menginginkan permasalahan ini berdampak lebih besar dan berbahaya ke depannya kita dari semua kalangan khususnya kaum intelektual harus mencari solusi kongkrit tentang permasalahan yang ada di kabupaten Karawang.

Peran Mahasiswa Di Tengah Masyarakat

Add Comment

Ketika melihat korelasi hubungan mahasiswa dengan masyarakat pada saat sekarang dengan kondisi dulu pada zaman pra kemerdekaan, akan terasa ada nuansa yang jauh berbeda. Jika dulu, mahasiswa melalui organisasi di kampus, baik itu intra maupun ekstra universitas, tidak melihat perjuangan perubahan sosial hanya sebatas dunia kampus saja. Mereka rela turun gunung untuk membantu memberi pendidikan ke masyarakat, baik itu melalui forum-forum diskusi maupun mimbar bebas di alun-alun desa/kota. Ada hubungan yang bisa dikatakan mesra antara mahasiswa dan masyarakat pada saat itu.

Namun sekarang, kita bisa sama-sama melihat orientasi perjuangan dan pergerakan organisasi mahasiswa malah cenderung kampus oriented. Sangat jarang kegiatan-kegiatan bersama masyarakat dilakukan. Kalau pun ada, hanya pada saat-saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau pun Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dunia mahasiswa hari ini adalah bagaimana caranya menyelamatkan diri masing-masing dengan cara secepatnya menyelesaikan studi dan bekerja. Seolah-olah tugas kemasyarakatan hanyalah tugas pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saja. Ini adalah bentuk pergeseran paradigma yang semakin menambah dalam gap antara dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Dari kacamata idealnya, hubungan organisasi mahasiswa dan masyarakat adalah hubungan saling membutuhkan dan mengembangkan. Ilmu pengetahuan yang diproduksi di kampus seyogyanya ditransformasikan ke kehidupan bermasyarakat. Organisasi mahasiswa tidak boleh alpa dalam mengadvokasi masyarakat baik itu yang berada dalam lingkungan sekitar kampus maupun secara umum.

Dalam menjalankan amanah sebagai agent of change , organisasi mahasiswa sangat dibutuhkan peran strategisnya dalam membantu masyarakat. Hal ini dikarenakan ada beberapa potensi dan kekuatan dalam sebuah organisasi.Pertama, organisasi mahasiswa memiliki potensi untuk menggerakkan massa yang cukup rill. Kedua, memiliki legitimasi sebagai representasi universitas untuk melakukan sesuatu kegiatan. Ketiga, organisasi mahasiswa memiliki kader-kader yang mumpuni dan cenderung lebih berkomitmen untuk aktif membangun masyarakat.

Sejatinya mahasiswa melalui wadah organisasi kemahasiswaan tidak menjadi menara gading yang angkuh di tengah sulitnya kondisi masyarakat. Teori-teori yang diperoleh di kampus tidak akan menemukan esensinya jika tidak diterapkan di masyarakat.Untuk itu, organisasi mahasiswa sudah waktunya kembali ke khittahnya sebagai pengayom dan selalu hadir di masyarakat.

APA PERAN DAN FUNGSI MAHASISWA

Add Comment


Apa peran dan fungsi mahasiswa sekarang di masyarakat?

Pertanyaan ini sangat sederhana dan banyak di lontarkan oleh berbagai kalangan, tapi sampai sekarang tidak ada jawaban yang dapat mahasiswa utarakan,ironis sekali mahasiswa skarang dimana peran mahasiswa yang kita kenal adalah kaum medel class dan kaum intelektual serta kaum penerus bangsa ini tapi untuk merespon dengan pertanyaan yang sederhan mahasiswa banyak tidak mampu, itu masih dari hal sedehan sekali lho…….!!!

Ini akibat paradikma mahasiswa kebanyakan sekarang condong Apatis dan Oportunis,bingung dengan kata apatis da oportunis….???

Apatis adalah : Rasa pesimis atau rasa tidak mempunyai kepercayaan diri untuk melekukan sesuatu hal dengan keberhasilan,sedangkan

Oportunis : Paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yg ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu atau orang yang tidak punya perinsif dalam dirinya. MAHASISWA adalah orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi dibandingkan yang lain sehingga masyarakat menganggapnya orang yang mampu menyampaikan aspirasi suara hatinya. Ada beberapa fungsi atau peran mahasiswa, menurut Ridarmin S.Kom, M.Kom, secara umum mahasiswa menyandang tiga fungsi strategis, yaitu sebagai penyampai kebenaran (agent of social control), sebagai agen perubahan (agent of change), dan sebagai generasi penerus masa depan (iron stock).
Fungsi mahasiswa ini memang terealisasi pada zaman dulu ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan maupun setelah kemerdekaan. Kita pasti ingat ketika tahun 60-an mahasiswa melakukan aksi mengusung tiga tuntutan rakyat (Tritura). Pada 1974 kita juga ingat peristiwa “Malari” (malapetaka 15 Januari), dan terakhir pada 1998 mahasiswa berhasil “meruntuhkan” orang paling berpenguasa di Indonesia selama 32 tahun. Kepemimpinan pemerintah yang sewenang-wenang akhirnya dapat diruntuhkan oleh aksi yang sangat heroik oleh para mahasiswa di seluruh penjuru Indonesia.
Kini mahasiswa sangat pasif dan tidak peka dengan isu-isu terkini. Mahasiswa sekarang kebanyakan memiliki sifat egois yang tinggi sehingga isu-isu terkini tak dihiraukannya. Mahasiswa tak lagi mendengarkan suara rakyat yang menderita karena kebijakan pemerintah.
Banyak mahasiswa sekarang yang hanya mementingkan nilai (IPK) dan berbagai aktivitas akademik. Baginya IPK sangat penting karena untuk kepentingan mencari kerja sehingga melupakan fungsi dan peran mahasiswa itu sendiri. Jika kita mau merenungkan dan sedikit berfikir lebih dalam, bahwasanya apa yang dilakukan mahasiswa sekarang kurang tepat yang hanya mementingkan kegiatan akademik.
Mahasiswa yang selalu menyuarakan aspirasi rakyat kecil, kini tak terdengar, hanya sedikit yang muncul dan bersuara lantang. Kebijakan-kebijakan pemerintah pun yang tak memihak rakyat kini tak direspons dengan demo ataupun yang lain, jikalau ada itu hanya sedikit.
Jika ini terus terjadi maka yang dikhawatirkan pemerintah dapat leluasa membuat kebijakan yang membelitkan rakyat sehingga rakyat sebagai obyek menderita. Pemerintah menjadi sewenang-wenang dalam mengambil keputusan dan bersifat diktator yang selalu tak mendengarkan hati rakyat. Akibat yang sangat parah lagi negara menjadi alat memperkaya diri oleh beberapa kalangan elit, karena memeras rakyat dengan kebijakannya. Inilah yang dikawatirkan selama ini oleh berbagai kalangan, adanya transformasi peran mahasiswa.
Kita sebagai mahasiswa, apa tidak miris jika rakyat dan lingkungan sekitar kita menderita? Apa kita tidak malu disebut mahasiswa, namun tak dapat berbuat apa-apa? Pantaskah kita disebut mahasiswa yang hanya menuntut ilmu di kampus terus mendapat IPK tinggi, sementara saudara kita di lain tempat menderita akibat kebijakan pemerintah yang semena-mena? Mari kita renungkan, apakah yang kita lakukan sekarang sudah mencerminkan peran mahasiswa yang sebenarnya.

Author: Moris Moy Purba (Ketua GMNI cab. Karawang)
Notulensi diskusi budaya IKJ (Institut Kesenian Jakarta)

Notulensi diskusi budaya IKJ (Institut Kesenian Jakarta)

Add Comment

NOTULENSI DISKUSI BUDAYA
Pemateri             :  Eka Prihadi Kusumah, S. Hum
                       Institut Kesenia Jakarta
       :  Engkos Koswara
                        Serikat Petani Karawang
 Melihat sejarah pergerakan budaya melihat sejarah peradaban abad ke 19 melahirkan tatanan masayarakat modern. Salaha satui Revolusi Industri di Inggris. Gerakan itu di mulai dari diskusi – diskusi budaya. Yang akhirnya kekuasaan aristrokrasi di inggris. Musik klasik di namakan adiluhung, sama avandgard di buka bahwa ternya itu lahir senimana – seniman jalanan.
Seni ada 2 :
·         Hiburan
·         Pemikiran
Menurut Sacasvir seni itu ada 3 :
·         Hiburan
·         Pemikiran
·         Pergerakan ( Propaganda )
Realisme Konvesional mempergunakan dengan objek yang bersangkutan, tanpa ada satir – satir.
FUNGSI BUDAYA DALAM GERAKAN RAKYAT :
Budaya bisa melahirkan Gerakan, karena gerakan rakyat lahir dari budaya itu sendiri. Seperti yang terjadi di inggris dan perancis yang melahirkan revolusi.  











MEMBANDINGKAN SYSTEM PENDIDIKAN INDONESIA DAN KUBA

MEMBANDINGKAN SYSTEM PENDIDIKAN INDONESIA DAN KUBA

Add Comment


Membandingkan Kuba dengan Indonesia tentu terdapat banyak perbedaan, baik itu yang fundamental (pokok) maupun yang komplementer. Kuba yang sosialistik (karena di bawah kekuasaan Partai Komunis) tentunya berbeda dari Indonesia yang baru saja melewati satu fase pemerintahan otoriter dan pro-pasar. Karenanya sistem pendidikan kedua negara ini juga berbeda secara fundamental. Sehingga alangkah tidak layak kiranya jika tiba-tiba sistem pendidikan Kuba diterapkan di Indonesia tanpa memperhatikan aspek kesejarahan dan kenyataan faktual di Indonesia. Maka yang paling mungkin dilakukan adalah menemukan relevansi yang kira-kira bisa menjadi pencerahan terhadap sistem pendidikan Indonesia.

Dari Sosialisme ke Neoliberalisme 
Indonesia di era Soekarno (Orde Lama), sebagaimana Kuba sekarang, merupakan negara yang sarat dengan cita-cita sosialisme. Cita-cita sosialisme ini termasuk juga dalam bidang pendidikan. Statuta Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1951 sangat tegas menyatakan bahwa tujuan UGM adalah menyokong sosialisme pendidikan. Namun pada tahun 1992, di bawah kekuasaan Orde Baru, statuta ini diganti dengan banyak perubahan pada isinya di mana salah satu perubahannya adalah menghilangkan pasal mengenai tujuan menyokong sosialisme pendidikan Indonesia.

Indonesia pada era tersebut sangat mendukung pendidikan sebagai satu alat akselarasi masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita UUD 1945. Indonesia bahkan mampu mengekspor guru ke negara tetangga, menyekolahkan ribuan mahasiswa ke luar negeri, dan menyebarkan mahasiswa-mahasiswa ke seluruh penjuru negeri untuk mengatasi buta huruf. Tahun 1960-an terjadi peningkatan luar biasa perguruan-perguruan tinggi yang sekaligus berarti peningkatan jumlah mahasiswa dan pelajar di seluruh negeri. Tenaga-tenaga pengajar diupah dengan layak, bahkan menjadi primadona pekerjaan bagi rakyat. Jargon “study, work, rifle” atau “belajar, berkarya, dan senjata” yang dipakai Kuba sekarang merupakan satu jargon yang juga dipakai oleh beberapa organisasi mahasiswa dan pelajar pada era tersebut. Semangat antikolonialisme setelah lepas dari kolonialisme Belanda dan Jepang diejawantahkan dengan semangat membangun sosialisme, termasuk dalam hal pendidikan. Tidak ada halangan ekonomis yang merintangi seseorang untuk belajar di perguruan tinggi atau sekolah. Diskriminasi dianggap sebagai tindakan kolonialis (seperti dilakukan kolonial Belanda).

Rezim berganti, ideologi dan politik pendidikan pun berganti. Awalnya perubahan ideologi dan politik ini belum berubah tajam, sampai suatu hari terjadi krisis minyak dunia pada awal 1980-an, yang membuat negara mengetatkan anggaran. Ketergantungan pada ekspor minyak seketika mendatangkan malapetaka karena harga minyak turun drastis di kala utang luar negeri juga jatuh tempo. Anggaran untuk publik diketatkan termasuk di bidang pendidikan. Seketika rakyat masuk dalam sistem pendidikan pasar yang memperbesar ketimpangan si kaya dan si miskin. Gaji guru tidak lagi mampu mendukung kebutuhan minimal untuk mengajar dengan tekun dan baik. Ekstensifikasi pendidikan berjalan lambat karena keterbatasan anggaran. 

Ketidakpuasan menggejala pada rakyat, karena akses terhadap pendidikan yang makin berkurang. Sekolah dan perguruan tinggi swasta menggejala karena keterbatasan pemerintah untuk menyediakan sekolah-sekolah baru. Ekstensifikasi pasar ini kemudian diimbangi oleh Orde Baru dengan proses indoktrinasi. Peng-asastunggal-an ideologi Pancasila melalui pengajaran Pancasila dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, penataran P4 bagi pegawai negeri sipil dan militer, pelarangan ideologi-ideologi tertentu untuk dipelajari, pembelokan sejarah, dan banyak doktrinasi lain adalah contoh-contoh proses tersebut. Pada era ini pula mahasiswa dibungkam dengan pembubaran dewan-dewan mahasiswa dan pelarangan mahasiswa berpolitik melalui kebijakan NKK/ BKK.

Dalam sistem pendidikan yang ada, berkembanglah ideologi pasar sebagai konsekuensi Indonesia berada dalam peta kapitalisme global. Pendidikan direndahkan posisinya sebagai alat elevasi sosial untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ilmu direndahkan menjadi deretan angka-angka indeks prestasi (IP). Akses masuk semakin terbatas karena formasi sosial tidak memungkinkan warga masyarakat kebanyakan (miskin) menginjak bangku sekolah yang lebih tinggi. Kecenderungan mahasiswa berasal dari kalangan menengah ke atas terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian majalah Balairung UGM pada tahun 2000 membuktikan terjadi tren penurunan anak buruh, petani, dan anak guru yang menginjak bangku kuliah di UGM. 

Karena pada saat yang sama indoktrinasi dari negara juga berlangsung, muncul kritik-kritik dari kalangan pengamat pendidikan yang kritis namun liberal yang memandang terjadinya paradoks dalam dunia pendidikan karena sama sekali tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak muncul ketidakpuasan dan perlawanan dari dalam kalangan akademisi pendidikan terhadap intervensi negara dalam kurikulum pendidikan. Ketidakpuasan muncul karena mereka menganggap tidak efisien. 

Ketidakpuasan dan perlawanan dari dalam kampus ini menyemai bibit perlawanan mahasiswa. Pada tahun 1994 misalnya berdiri Dewan Mahasiswa UGM yang tegas menolak korporatisme negara terhadap kampus. Langsung atau tidak langsung, masifnya demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 merupakan imbas dari kebijakan pendidikan yang korporatis dan tidak demokratis di perguruan-perguruan tinggi.

“Reformasi 1998” memanglah pas disebut sebagai reformasi. Diakui atau tidak, momen ini merupakan awal perubahan bentuk kapitalisme di Indonesia. Ditandatanganinya letter of intents antara pemerintah Indonesia dan IMF menjadi legitimasi formal bagi kapitalisme untuk mengembangkan neoliberalisme yang berpijak pada tiga program utama, yakni deregulasi ekonomi, liberalisasi, dan privatisasi. Di bidang pendidikan, pada tahun 1999, dengan dana dari Bank Dunia, ditandatangani kesepakatan melakukan pilot project “Otonomi Kampus” pada empat perguruan tinggi negeri utama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Beramai-ramai akademisi yang kabarnya “reformis” dari empat perguruan tinggi ini mendukung program baru ini. Inilah antitesa dari sistem pendidikan Orde Baru yang mengekang perguruan tinggi melalui korporatisme birokrasi dan kurikulum. Korporatisasi yang berkedok “otonomi perguruan tinggi” dipandang sebagai suatu kemajuan, lebih baik, dan tentunya lebih menjamin prospek yang bagus bagi mereka, misalnya dalam hal fasilitas dan tunjangan sebagai tenaga pengajar. Padahal, inilah era neoliberalisme!

Dari Egalitarianisme ke Militerisme
Orde Lama merupakan satu fase yang mirip dengan fase pascarevolusi demokratik di Prancis pada 1789. Saat itu di mana-mana muncul semangat egalitarianisme yang mengejawantah dalam masyarakat. Panggilan-panggilan terhadap orang, baik yang sudah berumur maupun belum, disamaratakan dengan sebutan “bung”. “Bung” merupakan pengganti sebutan orang yang tidak mengenal strata kelas, status, dan umur. Semangat ini merupakan refleksi masyarakat terhadap kolonialisme yang membuat masyarakat berkasta-kasta berdasarkan warna kulit, agama, dan asal daerah. Inilah orde di mana semua orang merasa sejajar, tanpa dibedakan warna kulit, keturunan, agama, dan sebagainya.

Begitu juga dalam dunia pendidikan. Orde Lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara termasuk dalam bidang pendidikan. Inilah amanat UUD 1945 yang menyebutkan salah satu cita-cita pembangunan nasional adalah mencerdaskan bangsa. 

Di dalam kampus muncul kebebasan akademis yang luar biasa, ditandai dengan fragmentasi politik yang begitu hebat di kalangan mahasiswa. Mahasiswa bebas beroroganisasi sesuai dengan pilihan atau keinginannya. Kebebasan berpendapat, memang sempat muncul juga pembredelan pers oleh Soekarno, namun relatif lebih baik dibandingkan masa Orde Baru yang pada suatu waktu (setelah peristiwa demonstrasi mahasiswa 1978) pernah membredel 15 media massa sekaligus. Inilah salah satu era keemasan bagi gagasan dan ilmu pengetahuan di Indonesia. 

Sebaliknya, di era Orde Baru kebebasan ini sedikit demi sedikit direnggut sampai tak tersisa sama sekali. Membaca buku tertentu bahkan dianggap sebagai tindakan kriminal. Kebebasan berorganisasi dikooptasi dengan adanya organisasi-organisasi yang sudah korporatis pada kekuasaan, sehingga menganalisasi politik mahasiswa. Kebebasan akademis dikekang dengan perlunya izin kegiatan dari pihak yang berwenang. 

Peristiwa meninggalnya Wahyu Hidayat, praja STPDN, karena kekejaman para seniornya pada tahun 2004 merupakan wujud dari masuknya warna militerisme pada pendidikan di Indonesia. Hal ini adalah bentuk lain dari korporatisme pendidikan yang terjadi di Indonesia. Lembaga pendidikan semacam ini lahir dari rahim rezim militer Orde Baru yang masuk ke ranah sipil. Di perguruan-perguruan tinggi swasta dan negeri, hal ini mewujud dengan adanya resimen mahasiswa. Resimen mahasiswa (menwa) merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berafiliasi langsung ke institusi-institusi militer seperti kodam. 

Di dalam kelas ataupun birokrasinya, reproduksi sistem ini juga berlangsung. Dosen seringkali dipandang oleh mahasiswa sebagai orang yang ditakuti, berkuasa. Birokrasi perguruan tinggi berkembang begitu kuat tanpa adanya kebebasan berserikat bagi civitas-civitas akademika, kecuali terbatas pada mahasiswa. Namun, bagi karyawan-karyawan nonpengajar di perguruan tinggi, seringkali posisi mereka sangat lemah secara politik dan hukum, seperti halnya kelas pekerja lain di Indonesia. Penelitian pers mahasiswa Mahkamah Fakultas Hukum UGM pada tahun 2000 mengungkapkan sekitar seperempat karyawan UGM merupakan karyawan honorer dengan status tidak jelas dan upah tidak sesuai dengan upah minimum regional (sekarang upah minimum provinsi) yang berlaku. 

Seleksi Kelas dalam Pendidikan Neoliberal
Masuk dalam era neoliberal, seleksi kelas dalam mengakses pendidikan semakin menguat. Ditambah lagi dengan lahirnya UU Sistem Pendidikan Nasional yang baru, yang telah melegalkan pengalihan tanggung jawab negara kepada masyarakat (baca masyarakat pemilik uang). Berbagai kampus, tidak terbatas pada empat kampus pilot project mencari sumber pendanaan baru termasuk dengan memungut lebih untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Harian Kompas (18/6/2003) mengungkapkan munculnya model baru penerimaan mahasiswa seperti dengan menambah kuota 10% hingga 20% dari formasi mahasiswa baru jalur reguler dengan tarif mahal, bahkan mencapai Rp 150 juta. 

Jauh hari sebelumnya, Republika (16/8/2002) menulis, 11,7 juta anak tidak pernah sekolah dan putus sekolah (berumur 10 - 14 tahun) dan 5,2 juta anak usia sekolah tidak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Tentunya angka putus sekolah ini semakin jadi tren seperti juga tren angka pengangguran yang terus meningkat yang diakibatkan salah satunya oleh angka putus sekolah karena alasan ekonomi. Republika menyajikan data bahwa hanya 11% tamatan SLTA yang bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. 

Situasi ini menunjukkan tren angkatan kerja Indonesia pada saat ini bukanlah well-educated dan skilled karena sebagian besar hanyalah lulusan SLTA atau lebih rendah. Selain itu, ternyata lulusan perguruan tinggi Indonesia pun tidak cukup berkualitas. Jacob Nuwa Wea (Menaker) seperti dikutip detik.com (16/4/2002) mengatakan 30% pasar tenaga kerja Indonesia diisi tenaga kerja asing (ekspatriat). Pernyataan ini menandaskan bahwa link and match yang diinginkan kapitalisme dalam sistem pendidikan Indonesia belumlah sepenuhnya terwujud. 

Anarkisme sistem pendidikan di bawah neoliberalisme menempatkan rakyat sebagai komoditas pendidikan, bukan berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk menjadi lebih baik: link and match dengan keadaan. Setelah pencanangan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau korporatisasi perguruan tinggi, perguruan-perguruan tinggi tersebut berlomba-lomba membuka jalur penerimaan baru yang tak mengindahkan saringan akademik. Terjadi lonjakan kuota mahasiswa baru yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri sebagai konsekuensi dari kebijakan ini. Kuota ini tentunya tidak direncanakan secara nasional, terintegrasi dengan kebijakan tenaga kerja, namun tidak lain hanyalah cara untuk mendapatkan dana tambahan bagi perguruan-perguruan tinggi tersebut. 

Pelajaran dari Kuba
Dari keadaan pendidikan Indonesia yang seperti itu, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari sistem pendidikan Kuba (Ministerio de Educación Superior, 2001). Terdapat empat hal berikut yang bisa dipelajari. Pertama, pendidikan gratis untuk seluruh warga negara. Pemerintah Kuba memandang pendidikan merupakan bagian terpenting dalam mempertahankan revolusi Kuba, di mana rakyat mempunyai hak yang sama dalam mengakses pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan. Akses yang sama ini diwujudkan dalam bentuk pendidikan gratis bagi seluruh warga negara. Sehingga tidak mengherankan, Kuba sekarang menempati posisi teratas di dunia untuk angka melek huruf dan angka rata-rata sekolah per kapita.

Kedua, jaminan terhadap persamaan hak ini diwujudkan dengan pendidikan diselenggarakan oleh negara sehingga bisa mewujudkan angka perbandingan guru dan pelajar yang luar biasa, yaitu satu tenaga pengajar untuk 13,6 pelajar. Pemerintah Kuba membelanjakan US$ 1,585 miliar atau setara Rp 13,4725 triliun per tahun untuk pendidikan dengan penduduk 11 juta (bandingkan Indonesia yang hanya membelanjakan Rp 11,5528 triliun pada tahun anggaran 2002 dengan penduduk 220 juta). 

Ketiga, dengan adanya penyelenggaraan oleh negara, terdapat sistem yang terintegrasi antara orang-orang yang sedang belajar dengan kebutuhan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia di seluruh negeri. Dengan ini, persoalan link and match menjadi terpecahkan dengan sistem pendidikan yang terintegrasi secara nasional. Dari sekolah menengah, seorang warga negara dipersiapkan untuk memilih mengikuti pra-universitas atau pendidikan teknisi dan profesional yang akan mengarahkan pada dunia kerja. Dari pra-universitas bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi untuk memperdalam bidang akademik yang ingin diperdalam atau menjadi tenaga pengajar.

Keempat, dengan menggunakan seleksi akademis itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar berada di tangan yang tepat, dengan kompetensi akademis yang benar-benar diarahkan oleh negara. Lulusan-lulusan perguruan tinggi terbaik diarahkan masuk ke 211 lembaga-lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai kajian yang tersebar di seluruh negeri.

*Ketua Litbang VHR dan anggota PRP

Sistem Pendidikan Kabupaten Karawang

Add Comment
Image source: www.karawangnews.com


JALAN LURUS BERTABUR BUNGA???

Setiap kali memasuki tahun ajaran baru pada system pendidikan kita selalu bergerak seiring dengan perhatian publik terhadap hal-hal khusus yang tengah berlangsung didalamnya. Hal ini dapat kita maknai sebagai pertanda begitu vitalnya pendidikan bagi kehidupan masyarakat. Bagi para orang tua yang banting tulang mencari nafkah entah dia yang bekerja sebagai buruh pabrik, buruh tani, nelayan, tukang becak, sopir, TKI dsb yang begitu gigih menyekolahkan anak-anaknya tentu dengan satu harapan, kelak derajat hidup anaknya bisa lebih baik dari mereka. Jangan sampai anak-anak mereka mengikuti jejaknya yang saban hari bermandi peluh membakar tubuh bergelimang lumpur dan noda. Walaupun masih ada orang tua yang memproyeksikan hari depan bersegi bagi anak-anaknya dengan moralitas dan ilmu pengetahuan yang ditimba dari sekolah-sekolah dan kampus-kampus, mungkin hanya 1 saja dari 1000 orang tua. Sebagian besar masyarakat masih dihadapkan pada rendahnya level kesadaran sosio-politik serta keterbatasan informasi mengenai dunia pendidikan saat ini dan cita-cita pendidikan itu sendiri bagi kemajuan sebuah bangsa. Mereka belum menyadari bahwa memanusiakan manusia melalui pendidikan saat ini sebetulnya hanya harapan hampa. Ekspektasi yang sudah dikoyak-koyak oleh suatu kepentingan dari kekuatan besar kapitalisme dan Negara. Melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membentangkan garis diskriminasi sebagaimana metoda Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan dengan secara tegas melepaskan tanggung jawab Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian setidaknya terdapat dua hal laten dalam sistem pendidikan: berlangsungnya pembodohan sistematis yang dilakukan oleh negara dan mencetak perbudakkan atas masyarakat. Komersialisasi dan Diskriminasi SBI Kita mengenal Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Adalah salah satu metoda belajar mengajar yang berdaya saing. Implementasi kurikulum dan menegemen belajar mengajar yang dilengkapi fasilitas baik peralatan maupun tenaga pengajar telah menempatkan RSBI yang hendak menuju SBI sebagai sekolah yang banyak digandrungi dan diburu. Namun siapa sangka jika sekolah berlabel favorit seperti SMAN 1 Karawang dan SMKN 1 Karawang menyimpan sebuah rahasia dari apa yang dinamakan praktek komersialisasi. Komersialisasi pendidikan yang berlindung dari balik sumbangan sukarela pembangunan. Benar. Pada pelaksanaan PPDB, sekolah RSBI membuka ruang selebar-lebarnya bagi siswa manapun yang berkehendak mengecap pendidikan di sekolah tersebut tanpa membedakan status sosial. Namun, pihak sekolah memiliki hak sepenuh-penuhnya dalam menentukan siapa yang layak diterima dan siapa yang tidak layak diterima yang diurut berdasarkan besarnya Total Score yang diperoleh siswa peserta seleksi. Tentunya bukan sekedar pilih memilih, namun terletak pada titik kapasitas nilai pada variabel test yakni (i) seleksi administrasi. (ii) Seleksi Akademik dan Non Akademik. Seleksi Akademik terdiri atas dua tahap antara lain sebagai berikut : a) Tes Tertulis yang meliputi mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Pengetahuan Umum. b) Tes Lisan (Bahasa Inggris). Adapun seleksi Non Akademik yaitu berupa tes kemampuan dasar Komputer. (iii) Seleksi Lainnya yang meliputi tes bakat, minat serta kecerdasan (psikotes) dan Memiliki prestasi/kejuaraan bidang akademik/non akademik. Kendati proses PPDB ini Nampak begitu sistematis dan kualitatif, namun RSBI belum secara utuh melepas kecenderungan praktek komersialisasi dengan kalimat sukarela. Dengan kesanggupan variatif nilai sumbangan yang menyertai proses PPDB sangat dimungkinkan mengeliminir kapasitas calon siswa RSBI. Untuk memberikan keyakinan terhadap publik pihak sekolah menyeret praktek komersialisasi ke dalam konsensus-konsensus yang dibangun bersamaan dengan Komite Sekolah guna memuluskan jalan komersialisasi. Namun apa hendak dikata. Keraguan masyarakat atas proses testing secara khusus dan kapasitas RSBI secara umum terus menguap, tanpa bisa mencair oleh konspirasi semacam itu. Black practice yang dilegalkan oleh regulasi (UU no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas) ini dijumpai di SMA Negeri 1 Karawang saat Penerimaan Peserta Didik Baru/PPDB yang telah berlangsung dua pekan terakhir ini terutama pada saat wawancara/interview terhadap calon peserta didik bersamaan dengan orang tuanya, dengan dalih presentasi program mengenai implementasi kurikulum, pihak sekolah memberikan pilihan kesanggupan para orang tua untuk memberikan sumbangan bangunan sekolah antara lain : 2, 5 juta, 4 juta dan 5 juta keatas. Bahkan salah satu media online (pelita Karawang) menyebutkan tak sedikit pilihan tersebut jatuh pada nilai belasan juta rupiah. Lain hal dengan yang diberlakukan di SMKN 1 Karawang (dulu STM Negeri) Dana Pengembangan Pembangunan dipatok pada level 2.500.000,- yang harus dibayar para siswa baru dari total siswa yang terima sekitar 960 siswa. Jika dikumulatifkan nilai DPP tersebut menembus angka 2, 4 miliar. Disinilah titik fokus kontradiksi dari sistem RSBI sebagaimana tersebut di atas, yakni memfragmentasi kesatuan antara potensi kemampuan anak dengan kesempatan yang didapatnya. Sehingga, RSBI sangat kental dengan balutan diskriminasi dan komersialisasi pada prakteknya. Benarkah Sekolah Negeri dan Swasta sama? Pernyataan tentang sekolah negeri dan swasta itu sama,tak lebih dari sebuah lelucon usang yang masih diberlakukan. Ada dua tujuan dari lelucon itu. Pertama, menutupi kegagalan Negara atas ketidakmampuannya memberikan pasilitas, daya tampung dan membebaskan biaya pendidikan sepenuh-penuhnya. Padahal tak ada alasan untuk itu karena kekayaan alam Indonesia sebagai karunia tuhan cukup berkemampuan untuk menunjang kebutuhan pendidikan secara nasional. Keuntungan dari Exxon Mobil dan Freeport saja sudah cukup untuk membebaskan biaya pendidikan nasional mulai dari TK hingga jenjang perguruan tinggi. Hanya saja, kedua perusahaan tambang raksasa yang mengeksploitasi energy dan sumber daya mineral yang terkandung dalam perut bumi pertiwi, dikuasai oleh imperialis AS. Kedua, adanya upaya terus menerus menyeret pendidikan kita kedalam kegiatan bisnis (businesses in education). Yang dinamakan swasta hanya memiliki satu tujuan, yaitu keuntungan/profitabilitas. Walaupun kurikulum pendidikan itu sama, dan bahkan jika sekolah/kampus bonafide sangat dimungkinkan menyamai kualitas negeri, namun ada konsekuensi logis yang dipikul siswa/mahasiswa yaitu biaya sekolah/kuliah yang mahal. Dari dua hal tersebut diatas, tentunya sama sekali kita tidak dapat membenarkan jargon “sekolah negeri dan swasta itu sama”. Kurang lebih, jargon tersebut mengiringi rencana baru dari RUU Badan Hukum Perguruan Tinggi (BHPT) dari kehendak pemerintah yang bermaksud mengulang kesuksesan dari pelepasan tanggung jawabnya terhadap masa depan pendidikan sebagaimana semangat UU Sisdiknas 2003. Tak heran, jika saat ini Bupati Karawang Ade Swara melalui Kepala Dinas Pendidikan Karawang memberlakukan kebijakan PPDB/PSB dengan pilihan satu sekolah Negeri dan pilihan keduanya sekolah swasta. Walaupun konsep tersebut disertai dengan prosentase penerimaan sekolah negeri 70% tes akademik, 10% prestasi minat dan bakat dan 20 % bina lingkungan, dengan alasan kualitatif dan akomodatif namun tetap saja konsep ini tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumya yang hanya akan memupuk kepalsuan sehingga komersialisasi dan kolusi di sekolah akan semakin tumbuh subur. Fakta yang cukup membuat kita berdecak keras adalah, ditunjukkan oleh SMAN 5 Karawang dimana terdapat perbedaan beban biaya bangunan bagi siswa baru yang nilai akademiknya di atas passing grade dengan yang dibawah passing grade. Yang paling umum terjadi berkaitan dengan komersialisasi pendidikan hampir disetiap sekolah negeri yang dengan mengambil bentuk halus dari bisnis uniform sekolah. Kebijakan dan implementasi Pada dasarnya, proses belajar mengajar di sekolah selalu dipenuhi dengan cerita memalukan dunia pendidikan. Entah itu sikap indisipliner para pengajar hingga tindakan kriminal seperti pengguntingan celana siswa yang bermodel pensil (baca : mode/trend) seperti yang terjadi di SMAN 1 Rengasdengklok. Pihak sekolah dengan secara nyata melanggar Hak fundamental siswa dengan cara membunuh kebebasan berekspresi siswa yang dibungkus dengan retorika disiplin. Ini hanya contoh kecil saja. Sangat dimungkinkan terdapat 1001 kasus kejahatan sekolah yang tidak muncul kepermukaan. Hitamnya sistem pendidikan kita, Nampak pada saat-saat seperti ini yaitu ketika sekolah melakukan PPDB/PSB dalam setiap tahun ajaran baru. Komersialisasi dan diskriminasi yang mewarnai PPDB/PSB dengan secara serta merta menciptakan budaya titip menitip. Bukan lagi hal baru, komersialisasi pendidikan telah berlangsung lama menyertai cita-cita siswa. Bahkan yang paling sulit diterima akal sehat adalah dimana pejabat-pejabat pemerintah, anggota DPRD, LSM/ORMAS, Wartawan, guru/kepala sekolah pada jenjang pendidikan dibawahnya dsb terlibat aktif dalam memasukkan/menitipkan siswa ke sekolah tertentu terutama sekolah negeri. Fenomena ini dilandaskan pada berbagai orientasi, baik orientasi bisnis, gengsi maupun mendapatkan pendidikan berkualitas. Keadaan seperti inilah yang semakin mempertegas bahwa dengan terdapatnya labelisasi sekolah membuat persaingan siswa menjadi tidak ilmiah serta membuka kesempatan bagi banyak pihak (terutama mereka yang memiliki akses) dan praktik suap untuk menempatkan siswa disekolah yang berlabel favorit atau minimal negeri. Dari SLTA ke Perguruan Tinggi Ada garis demarkasi antara dunia pendidikan dengan kehidupan bermasyarakat baik pada sisi sosio-ekonomi maupun budaya. Dunia pendidikan seakan menjadi sesuatu yang berdiri sendiri tanpa memiliki entitas atau interrelasi. Satu hal yang sering menjadi kebanggaan terutama RSBI yang menyatakan fakta statistik bahwa lebih dari 80 persen lulusan RSBI masuk ke Perguruan Tinggi Negeri. Tentu saja PTN tersebut yang berada di luar kota Karawang karena Karawang sendiri hingga saat ini belum memiliki Perguruan Tinggi berstatus negeri. Artinya, setelah itu tidak ada identifikasi lanjut tentang mereka yang berlatar belakang sekolah di RSBI Karawang lalu duduk di bangku kuliah negeri berikut tanggung jawab sosial dari jenjang pendidikannya yang tak sedikit dikontribusi oleh masyarakat miskin Karawang. Dengan demikian, kontribusi masyarakat (terutama pajak) yang masuk ke APBD/APBN yang kemudian dikonfersi menjadi subsidi pendidikan hanya mewujudkan sumber daya manusia yang individualistik. Sementara itu, puluhan ribu anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi pun menjadi kondisi yang seiring. Lebih dari 10 kampus Perguruan Tinggi berdiri di Karawang. Universitas Singaperbangsa merupakan kampus terkemuka di kabupaten ini. Sekalipun kampus ini dikelola swasta, namun UNSIKA selalu mendapatkan bantuan dari APDB Karawang. Seharusnya kampus ini menjadi pusat pembentukan ilmu pengetahuan berbagai bidang. Namun, dari ribuan mahasiswa yang sekarang menimba pendidikan di sana tak satu pun yang berhasil menjadi icon science ataupun penemu inovatif yang setidaknya bisa diimplementasikan bagi kemajuan kabupaten ini. Seperti halnya disiplin ilmu pengetahuan ilmiah di Fakultas Pertanian yang sepatutnya memberikan alternative system pertanian di Karawang dari feodalistik menjadi berwawasan social, sama sekali belum menunjukan kearah sana. Begitu pula dalam disiplin ilmu pengetahuan bidang ekonomi, teknik, politik belum berkesanggupan menjawab teori-teori sistem kapitalisme yang telah lama menyengsarakan rakyat Karawang. Kalau pun belum pada tahap implementasi, minimal hadir gagasan-gagasan baru yang revolusioner di kampus tersebut. Yang ada justru UNSIKA menunjukan dirinya sebagai kampus yang tunduk dan setia terhadap Neoliberal. Kesimpulan ini dilandaskan pada system KNM yang masih menerapkan mata kuliah POS DAYA. Padahal Pos daya adalah proyeksi pertahanan diri kapitalisme yang diselenggarakan melalui Melenium Depelovement Goals (MDGs) yang dipelopori Bank Dunia yang terus menerus mencengkeram Indonesia dengan jeratan utangnya. Bagaimana jika MDGs yang digembar gemborkan mahasiswa akan dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan pada pencapaiannya di 2015 mendatang simultan dengan jatuh tempo utang hingga 81, 54 triliun?