Epilepsy Parsial Kompleks adalah dosa besar Negara atas Nurwanto

Penyakit memang tak pernah pandang bulu. Siapapun bisa dihinggapinya sebagaimana fungsi organ tubuh yang tak bekerja secara normal dan baik karena berbagai aspek luar yang mempengaruhinya. Namun secara umum ada empat hal mendasar yang dapat memberikan reaksi positif atas kesehatan tubuh dan kejiwaan manusia yakni; istirahat yang cukup, olah raga, pengaturan pola makan serta hiburan.

Dalam kehidupan social, tentunya rakyat miskin banyak mengesampingkan 4 hal pokok tersebut di atas k arena sebagian besar waktunya dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi hajat hidup mereka yang paling asasi terutama sekali adalah makan. Oleh karena itu kebutuhan tubuh untuk beristirahat dan berolahraga sangatlah sulit untuk dipenuhi. Dari sekian besar waktu yang digunakan untuk bekerja tetap belum bisa mendapatkan daya beli secara maksimal untuk memenuhi tuntutan integritas tubuh akan masukan gizi, apa lagi kebutuhan hiburan yang justru sering kali masyarakat anggap sebagai aspek skunder dalam kehidupan.

Kembali. Setelah banyak tersiar kabar tentang banyaknya perenggutan hak kesehatan rakyat miskin mulai dari penggologan hak kesehatan oleh ketetapan kriteria miskin oleh BPS, perlakuan dan layanan yang tidak baik secara pasilitas hingga penelantaran pasien miskin di rumah sakit-rumah sakit, kini pencampakan hak kesehatan terhadap rakyat miskin terjadi menimpa salah seorang anak remaja bernama Nurwato, anak dari seorang nelayan miskin anggota Serikat Petani Karawang (SEPETAK) asal desa Tanjungpakis kecamatan Pakisjaya. Nurwanto ialah seorang anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMK di kecamata Pakisjaya, yang masih menggantungkan hidupnya kepada kedua orang tuanya. Keseharian Nurwanto diluar kewajiban sekolahnya, dia anak yang dituntut bekerja keras oleh keadaan ekonomi orang tuanya untuk ikut serta menjaring ikan di laut bersama ayahnya.


Sungguh disayangkan, dibalik semangat hidup Nurwanto yang tinggi dan etos kerja yang dimilikinya ia mengidap penyakit epilepsy parsial kompleks sehingga cukup mengganggu kelangsungan hidupnya baik dalam menjalani proses belajar di sekolah maupun pekerjaannya saat membantu orangtuanya melaut.
Dengan segala keterbatasan pengetahuan namun tersimpan harapan sembuh dari penyakitnya, Nurwanto bersama orangtuanya memberanikan diri untuk melakukan pengobatan dengan mengharap kebaikan hati pemerintah dan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang agar senantiasa memperoleh pengobatan yang layak dengan jaminan pasilitas jamkesmas klaim ayahnya (Tardi).

Harapan-harapan kecil Nurwanto dan orang tuanya (dalam pengertian inferioritas) kemudian di pecahkan oleh seorang kawan penulis, Dodi Suhartoyo (koordinator Departemen Advokasi SEPETAK) yang memberikan keyakinan penuh kepada mereka bahwa kesehatan adalah hak mendasar setiap manusia. Dan dalam kehidupan bernegara, pemerintah lah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas segara penyakit yang di derita setiap individu masyarakat. Mulai dari hari senin (23/05) Dodi Suhartoyo pun secara total mendampingi rencana pengobatan Nurwanto pada keseluruhan level prosesnya.


Hambatan mulai ditemukan saat masuk RSUD Karawang. Hadir alasan dari RSUD bahwa Nurwanto tidak berhak mendapatkan klaim dari jamkesmas ayahnya, maka proses pengobatan pun terabaikan. Kebiasaan lempar tanggung jawab pada pelaksana administrasi terjadi seakan tanpa dosa. Sampai pada tingkat kekurangajaran pihak RSUD Karawang, melalui Duty Managernya Dr. Heti, malah memberikan uang Rp. 20.000 kepada Dodi saat melakukan konplain terhadapnya agar Nurwanto dimasukan ke pasien umum (berbayar) dengan dalih dirinya tidak mau menyalahi aturan administrasi Rumah Sakit.
Perdebatan keras antara Dodi dengan Dr. Heti menemukan jalan buntu. Duty Manager tetap bersikukuh tidak mau memasukan Nurwanto kedalam pasien Jamkesmas. Lalu, Dodi membawa Nurwanto ke Poly Sarap untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, yang lebih mengejutkan lagi Nurwanto diberi surat rujukan pengobatan ke Rumah Sakit Swasta SILOAM (Cikarang).

Sebagaimana disebutkan UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 2 perihal hak dan kewajiban, maka jelas di sini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Heti maka UU tersebut pun secara tegas menyertakan ketentuan pidana atas berbagai pelanggaran sebagaimana termaktub pada pasal Pasal 190 yang berbunyi “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, kini Serikat Petani Karawang pun tengah menyiapkan laporan kepada pihak berwenang agar dilakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kasus Nurwanto.



Serikat Petani Karawang

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »