Mukaddimah Lekra

1 Comment



Mukaddimah Lekra


Apa bagaimana gerangan isi Mukaddimah Lekra yang dipandang demikian berbahaya oleh lawan-lawannya dan menyebabkan para seniman anggota-anggotanya jadi buruan, sasaran likwidasi fisik, dilempar ke penjara dan dikirim ke pulau pembuangan tanpa proses hukum apapun oleh kekuasaan yang menyebut diri Republik 
dan Indonesia? Sesudah keluar dari sarang siksa dan derita itu, mereka tetap disingkirkan, diawasi dan dicurigai?

Untuk jelasnya agar kau bisa membaca sendiri maka di bawah ini Mukaddimah tersebut kusalin ulang tanpa mengobah ejaannya. Setelah membacanya kuharap kau bisa memberikan komentar di mana bahayanya isi Mukaddimah Lekra ini. Dengan menyiarulang Mukaddimah ini [semestinya dokumen ini kumasukkan ke dalam Annexes serie cerita ini], dan dengan membaca serta menelaahnya sendiri, kau tidak jadi pengikut "ilmu kuping" atau "dengar-dengaran" yang sering bersifat gunjing, latah dan jelas amat dangkal.Seniman yang adalah seorang pencari serius, kukira tidak ingin menggunakan "ilmu kuping", latah, dan suka bergunjing. Lekra "membakar buku", "Lekra pernah berkuasa", "Lekra organisasi kebudayaan berdarah","Lekra memalsukan sejarah", kukira adalah contoh dari ocehan latah dari para penggunjing sambil memasang di dahi merek seniman dan cendekiawan atau pun wartawan budaya.

Pada saatnya, aku ingin menguraikan isi Mukaddimah ini alinea demi alinea. Menyusul dokumen ini nanti aku juga akan memberimu dokumen pidato Andrei Zdanov di depan Kongres Pengarang-pengarang Uni Soviet pada 17 Agustus 1934. Pidato ini kukira perlu ditelaah jika kita ingin memahami realisme sosialis yang dikatakan jadi slogan Lekra, padahal pada kenyataannya Lekra tidak menggunakannya. Inipun ujud dari kelatahan di kalangan kita, kesukaan bicara tanpa tahu apa yang diucapkan. Bangga dengan kengawuran dan ketidaktahuan.

Inilah Guk, Mukaddimah Lekra itu yang kukutip dari "Dokumen Kita", Lampiran Khusus Majalah Kancah, Paris, No.10-X -1984. Lembaga Kebudajaan Rakjat. 



Mukaddimah

Menyadari, bahwa rakjat adalah satu-satunya pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia baru hanja dapat dilakukan oleh rakjat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudajaan Rakjat, disingkat Lekra. Pendirian ini terjadi ditengah-tengah 
proses perkembangan kebudajaan jang sebagai hasil keseluruhan daja-upaja manusia setjara sadar untuk memenuhi, setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa madju dengan tiada putus-putusnja.


Revolusi Agustus 1945 membuktikan, bahwa pahlawan di dalam peristiwa bersedjarah ini, seperti halnja di dalam seluruh sedjarah bangsa kita, tiada lain adalah rakjat. Rakjat Indonesia dewasa ini adalah semua golongan di dalam masjarakat jang menentang pendjadjahan. Revolusi Agustus adalah usaha pembebasan diri rakjat Indonesia dari pendjadjahan dan peperangan, pendjadjahan dan penindasan feodal. Hanja djika panggilan sedjarah ini Revolusi Agustus terlaksana, djika tertjipta kemerdekaan dan perdamaian serta demokrasi, 


kebudajaan rakjat bisa berkembang bebas. Kejakinan tentang kebenaran ini menjebabkan Lekra bekerdja membantu pergulatan untuk kemerdekaan tanahair untuk perdamaian diantara bangsa-bangsa, di mana terdapat kebebasan bagi perkembangan kepribadian berdjuta-djuta rakjat.Lekra bekerdja chusus dilapangan kebudayaan, dan untuk masa ini terutama dilapangan kesenian dan ilmu. Lekra menghimpun tenaga dan kegiatan seniman-seniman, sardjana-sardjana pekerdja-pekerdja kebudajaan lainnja. Lekra membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masjarakat. Lekra mengadjak pekerdja-pekerdja kebudajaan untuk dengan sadar mengabdikan daja-tjipta, bakat serta keahlian mereka guna kemadjuan Indonesia, kemerdekaan 

Indonesia, pembaruan Indonesia. Zaman kita dilahirkan oleh sedjarah jang besar, dan sedjarah bangsa kita telah melahirkan putera-putera jang baik dilapangan kesusastraan, senibentuk, musik, maupun dilapangan-lapangan kesenian lain dan ilmu. Kita wadjib bangga bahwa kita terdiri dari suku-suku jang masing-masingnja mempunjai kebudajaan jang bernilai. Keragaman bangsa kita ini menjediakan kemungkinan jang tiada terbatas 
untuk pentjiptaan jang sekaja-kajanja serta seindah-indahnja.Lekra tidak hanja menjambut setiap sesuatu jang baru; Lekra memberikaan bantuan jang aktif untuk memenangkan setiap jang baru madju. Lekra membantu aktif perombakan sisa-sisa "kebudajaan" pendjadjahan jang mewariskan kebodohan,rasarendah serta watak lemah pada bangsa kita. Lekra menerima dengan kritis peninggalan-peninggalan nenek mojang kita, mempeladjari dengan saksama segala-gala segi peninggalan-peninggalan itu, seperti halnja mempeladjari dengan saksama pula hasil-hasil tjiptaan kelasik maupun baru dari bangsa lain jang manapun, dan dengan ini berusaha meneruskan setjara kreatif tradisi jang agung dari sedjarah dan bangsa kita, menudju kepentjiptaan kebudajaan nasional jang ilmiah. 

Lekra menganjurkan kepada anggota-anggotanja, tetap djuga kepada seniman-seniman sardjana-sardjana dan pekerdja-pekerdja kebudajaan lainnja diluar Lekra, untuk setjara dalam mempeladjari kenjataan, dan untuk bersikap setia kepada kenjataan dan kebenaran.Lekra mengandjurkan untuk mempeladjari dan memahami pertentangan-pertentangan jang berlaku didalam masjarakat maupun didalam hati manusia, mempeladjari dan memahami gerak perkembangannja serta hari depannja. Lekra menganjurkan pemahaman jang tepat atas kenjataan-kenjataan didalam perkembangnnja jang maju, dan mengandjurkan hal itu, baik untuk tjara-kerdja dilapangan ilmu, maupun untuk pentjiptaan dilapangan kesenian. Dilapangan kesenian Lekra mendorong inisitatif, mendorong keberanian kreatif, dan Lekra menjetujui setiap bentuk, gaja ,dsb., selama ia setia kepada kebenaran dan selama ia mengusahakan keindahan artistik jang setinggi-tingginja.


Singkatnya, dengan menolak sifat anti-kemanusiaan dan anti-sosial dari kebudajaan bukan-rakjat, dengan menolak perkosaan terhadap kebenaran dan terhadap nilai-nilai keindahan. Lekra bekerdja untuk membantu pembentukan manusia baru jang memiliki segala kemampuan untuk memadjukan dirinja dalam perkembangan kepribadian jang bersegi banjak dan harmonis.

Di dalam kegiatan Lekra menggunakan tjara salinjg-bantu,saling-kritik dan diskusi-diskusi persaudaraan didalam masalah-masalah pentjiptaan. Lekra berpendapat, bahwa setjara tegas berpihak pada rakjat dab lengabdi kepada rakjat, adalah satu-satunja djalan bagi seniman-seniman, sardjana-sardjana maupun pekerdja-pekerdja kebudajaan lainnja untuk mentjapai hasil jang tahanudji dan tahanwaktu. Lekra mengulurkan tangan kepada organisasi-organisasi kebudajaan jang lain dari aliran atau kejakinan apapun, untuk bekerdjasama dalam pengabdian ini.

[Disalin ulang dari "Dokumen Kita", Majalah Kancah, Paris, Lampiran Khusus 
NO.10, TH.X, 1984].

Kukira Guk, sari dari Mukaddimah di atas terletak pada bahwa "Lekra mengadjak pekerdja-pekerdja kebudajaan . Sedangkan hal-hal boleh dikatakan cara melaksanakan ajakan tersebut. Mukaddimah inilah yang dijadikan matapelajaran pokok dalam setiap sekolah Lekra dan membimbing kegiatan-kegiatan para seniman anggotanya. Ajakan "untuk dengan sadar mengabdikan daja-tjipta, bakat serta keahlian mereka guna kemadjuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, pembaruan Indonesia" memang menjadi demikian berbahaya hanya bagi pihak-pihak yang anti rakjat, tidak menginginkan "kemadjuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, 
pembaruan Indonesia". Ide dan kegiatan-kegiatan para seniman Lekra yang beginilah yang membuat mereka dibunuh, dikejar, dibuang, dipenjara ,dikucilkan, dicurigai dan dicerca sampai sekarang. Jika demikian maka pertanyaan yang tetinggal: Quo vadis sastra seni kita dan Indonesia? 


Paris, Agustus 2004.


-------------------
JJ.KUSNI

Ke"Angkaramurka"an Liberalisasi Tanah

Add Comment



Oleh : E Koswara
Usaha untuk menguasai tanah ditandai oleh kekerasan panjang dalam untaian sejarah. Mulai dari perang suku komunal untuk penguasaan tanah buruan, penaklukkan kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan besar, penjajahan/pendudukan Negara-negara terbelakang oleh Negara industry maju, hingga kini penguasaan atas tanah melalui kekuatan capital dan regulasi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah yang memaktubkan 11 bab dan 73 pasal masih berlangsung di DPR. Walaupun beberapa orang anggota DPR ada yang menyatakan penolakannya atas RUU tersebut seperti Abdul Malik Haramain, tapi bukan dalam makna sejati bagi rakyat dalam segi-segi kepentingan hidup dan pri kehidupannya saat ini dan masa mendatang. Karena penolakan oleh DPR terbatas pada hal-hal pasal perpasalnya saja tidak sampai kepada bagaimana sebuah Undang-Undang terkait dengan tanah tercipta baik dengan meletakan dasar-dasar Hak kerakyatan, keadilan produksi, kolektifitas, demokrasi dan keadilan ekologi.

Di luar parlemen, cukup banyak kalangan (terutama Ormas Tani dan LSM) yang secara tegas menolak disahkannya RUU Pengadaan Tanah karena RUU itu dinilai hanya akan menjadikan instrument bagi pengusaha swasta baik asing maupun domestic untuk mendapatkan legitimasi hukum dalam upaya melucuti hak penguasaan tanah rakyat atau adat untuk kemudian bisa diambilnya untuk operasional bisnis/usahanya. Perdebatan pembahasan RUU tersebut di tubuh DPR sendiri akan mengemuka terutama dalam mekanisme formal dewan seperti pansus. Akan tetapi bagi pemerintah sebagai pemangku pesan dari pengusaha senantiasa terus mendesakkan RUU ini kepada DPR agar segera merampungkan pembahasannya, sehingga pembahasan lanjutannya akan sangat dimungkinkan berlangsung secara gerilya di luar mekanisme pansus dan sejenisnya dengan segenap harapannya segala hambatan akan dapat ditepis dan RRU tersebut akan segera menjadi salah satu konstitusi baru yang codificated.

Seandainya menarik filosofi hukum, semua unsur masyarakat mempunyai hak yang sama dan sejajar, tanpa mengecualikan mana si miskin mana si kaya, antara si pemilik dengan si buruh, antara pemilik lahan kecil dengan pemodal besar dan seterusnya. Dengan demikian mesti dicapai keseimbangan hak diantara unsur-unsur tadi dalam kaitannya sebagai warga Negara dan bahkan logika paling sahih pemerintah yang mengharuskan Investor masuk ke Indonesia dalam usaha menanamkan modalnya bagi keterbukaan lapangan kerja tanpa mempedulikan lagi keadilan-keadilan di lapangan produksi dan kelestarian alam.

Dengan dalil pembangunan sebagaimana yang dikehendaki Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia dan Japan Bank for International Cooperation/ JBIC, pemerintah telah menelan bulat-bulat segala yang diperintahkan oleh lembaga lembaga-lembaga donor tersebut. Jikapun RUU Pengadaan Tanah nanti berhasil diundangkan maka itu adalah capaian obyektif dari kemelut antagonis hukum yang berlangsung.

Kepentingan Neoliberalisme sepenuh-penuhnya
Setiap hal-hal yang sekiranya dapat menghambat berkembangnya modal, maka saat itu pula liberalisasi harus merasuk ke dalam regulasi sebagai alat pemaksa. Bea impor telah lebih dahulu diserangnya agar produk luar baik itu hasil produksi manufaktur maupun produksi pertanian secara bebas menggelontor membanjiri pasar domestik kita. Begitu pula dalam hal investasi yang tanpa tedeng aling-aling kini telah leluasanya berkembang di negeri kita dengan membabi buta sehingga menyebabkan kerusakan parah atas bangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana yang kita ketahui, belumlah sempurna kedigjayaan neoliberalisme di negeri dunia ke tiga jika belum dipungkas dengan liberalisasi tenaga kerja dan liberalisasi tanah. Mungkin untuk saat ini belum terlalu nampak bagi upaya liberalisasi tenaga produktif, namun kini telah tiba saat-saat genting bagi rakyat karena tengah menerima terror ancaman penjarahan atas tanah rakyat yang dilegalisasi oleh perangkat Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR untuk segera disahkannya. Sungguh menjadi momok memang, namun itulah takdir historis kapitalisme-neoliberal sebagai penggenggam kendali ekonomi politik dunia pada sebuah era.
Skema modal neoliberal dalam kerangka pemusatan/monopoli usaha pangan (sebagaimana food estate di pulau cendrawasih bekerja), pembangunan infrastruktur jalur distribusi barang produksi, pendirian pabrik manufaktur, pembukaan pertambangan, eksploitasi laut, pembangunan pelabuhan dan sebagainya tidak akan terbentuk rapi apabila kemudahan menguasai tanah belum mendapat jaminan hukum dari Negara.
Jika yang telah dilakukan neoliberalisme di negeri ini kita katakan sebagai sebuah kezaliman terhadap mayoritas umat manusia, maka sejarah pun monorehkan fakta dari segala akibat yang dihasilkan system paling reaksioner ini. Adalah belenggu kemiskinan mayoritas rakyat Indonesia berikut porak porandanya alam kita yang sepanjang masa dieksploitasi terus menerus tanpa henti hingga sekarang. Tak heran jika ada prediksi dimasa mendatang akan terjadi kekacauan hebat di negeri ini karena rakyat lapar, dimana rakyat tak lagi memiliki kesempatan berproduksi di tanah halamannya dan pabrik-pabrik dijejali oleh tenaga kerja luar (yang mungkin dimobilisasi dari dunia ketiga tanah afrika sana).

Posisi Pemerintah dan DPR
SBY-Boediono memang bukan aktor tunggal dari pelaku kejahatan neoliberalisme yang maha dahsyat ini. Akan tetapi dia telah mengantongi peran kunci bagi terbukanya gerbang liberalisasi/perampasan tanah-tanah milik rakyat yang didalamya terkandung kekayaan yang sungguh menakjubkan tak terkira besarnya. Padahal isi dalam daripada RUU Pengadaan Tanah tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD 45 pasl 33 dimana tanah dengan segenap isinya hanya dikuasai Negara bagi kemakmuran rakyatnya. Dalam konstitusi lain (baca : UUPA no 5 tahun 1960) dijelaskan lebih lanjut tentang pentingnya keadilan atas tanah walau dalam skala tertentu UUPA belum menunjukan secara terang benderang tentang keadilan dalam kerja produksi, namun Land reform sebagai intisari UU Keagrariaan tersebut menegaskan bahwa swasta dalam pengertian modal jangan sesekali diberikan ruang berspekulasi atas tanah. Berkaitan dengan itu RUU Pengadaan Tanah yang secara esensial telah benar-benar melanggar larangan bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber agraria, maka dengan demikian SBY-Boediyono yang bersikukuh mewakili majikannya (ADB, JBIC dan WB) untuk meng-gol-kan RUU Pengadaan tanah artinya rejim ini benar-benar telah menginjak-injak konstitusi Negara kita yang sah.

Bersamaan dengan itu, walau ada beberapa orang anggota DPR tidak setuju dengan RUU Pengadaan Tanah sebagaimana yang tertulis diawal, namun pada kenyataannya tidaklah menjadi hambatan berarti bagi proses kodifikasi RUU yang controversial tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian PU bersama Pansus RUU Pengadaan Tanah DPR, pernyataan menteri PU Djoko Krismanto perihal rasionalisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan tidak mendapatkan sanggahan dari pihak Pansus. Justru Nurul Arifin seorang anggota pansus dari partai Golkar yang juga seorang artis cantik yang keblinger malah menyodorkan usulan buta tentang tata cara proses ganti rugi lahan tanpa sedikit pun menyajikan analisa dampak domino dari alih fungsi lahannya. Dalam arti yang sesungguhnya, bagi ADB mengeluarkan hingga 5 miliar untuk pembiayaan pembahasan RUU Pengadaan Tanah tidaklah menjadi hal sia-sia karena begitu mudah membungkam suara kritis DPR.
Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa DPR pun senyatanya sesat dan telah menekukkan lutut dihadapan ADB yang kita yakini sepenuhnya sebagai salah satu mesin operasionalnya neoliberalisme.

Posisi kaum tani dan gerakan
Boleh dibilang, RUU Pengadaan Tanah merupakan reinkarnasi dari perpres 36 yang berhasil dipukul mundur oleh gerakan rakyat (terutama gerakan tani) pada masa-masa awal kekuasaan SBY, Karena RUU Pengadaan Tanah dan Perpres 36 memiliki semangat yang sama, yakni, menggusur, merampas serta menyingkirkan rakyat. Apabila kita cermati, dengan dianulirnya Perpress 36 dulu bukan semata-mata ketakuatan pemerintah menderita kekalahan dalam uji materi di MK atau pengaruh para spekulan tanah, melainkan Perpres 36 yang secara eksplisit dijadikan alat bagi praktek penggusuran yang menyertakan jatuh korban dari pihak rakyat, bergerak simultan dengan terbakarnya kemarahan/semangat perlawanan rakyat dalam bentuk gelombang aksi massa bagitu massif dan bergelora sehingga berkesanggupan mendelegitimasi kekuasaan politik SBY kala itu.

Ada 2 hal yang menjadi alasan rejim ini untuk membuka kembali lembaran kelam kekuasaannya. (i) Dalam upaya melakukan penggusuran bertameng perpres 36 setidaknya masih terdapat anggapan ketidak demokratisan dalam pembuatan konstitusi karena meniadakan peran serta/partisifasi rakyat walau banyak kalangan yang menilai representasinya adalah kelembagaan DPR (ii) Keberhasilan SBY membohongi rakyat dengan program-program populisnya seperti BLT, PNPM, KUR dsb yang banyak di set up Bank Dunia, bisa saja dimungkinkan mayoritas rakyat bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum cukup akseptabel.

Namun, tidaklah demikian bagi kita, rakyat terorganisir, tenaga produktif dan kaum pergerakan. Jikapun SBY telah mampu mendaur ulang kekuasaannya kemudian dianggap saat ini cukup material bagi operasional neoliberalisme, dan, serangkaian agenda liberalisasi (tanah dan tenaga kerja) siap dilancarkan, kebekuan gerakan kaum tani dan rakyat miskin lainnya yang senasib menjadi korban neoliberalisme perlahan akan mencair lalu bersedia melepas belenggu kemiskinannya walau harus ditebus mahal dengan darah, keangkaramurkaan RUU Pengadaan Tanah harus di tumpas demi terwujudnya keadilan.

Pengantar untuk diskusi DPTD - SEPETAK dalam menolak RUU Pengadaan Tanah