Konflik Lahan Jambi

Konflik Lahan Jambi 
WRITTEN BY USER1 
MONDAY, 20 DECEMBER 2010 04:57 


Posmetro Jambi Senin, 20/11/2010 09:40
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan telah menyelesaikan sejumlah konflik perebutan lahan. Konflik yang sudah diselesaikan tersebut diantaranya kasus perebutan lahan antara warga dengan PT Wira Karya Sakti (WKS) dan perebutan perkebunan kelapa sawit antara petani dengan PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS). Kepala Biro Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Jambi, Sefdinal, mengatakan selesainya tugas Pemprov ditandai dengan sudah adanya keputusan dari Menteri Kehutanan terkait penyelesaian lahan di Provinsi Jambi. ‘’Ya tinggal tugas daerah lagi, tugas kita sebagian besar sudah selesai.

Kan sudah ada keputusan dari menteri’’ sebutnya melalui telepon genggamnya, kemarin Sefdinal mencontohkan konflik lahan antara Persatuan Petani Jambi (PPJ) dengan PT WKS di lima kabupaten. Menurutnya, konflik itu sudah ada keputusan dari Menteri Kehutanan untuk dilakukan pola kemitraan. ‘’Artinya sudah ada titik terang, tinggal kabupaten-nya lagi yang melaksanakan di mana lokasi-lokasi lahan yang akan dimitrakan dengan petani PPJ seluas 41 ribu hektar tersebut,’’ bebernya. Contoh lainnya, tambah Sefdinal, konflik PT TLS dengan petani sawit di dua kabupaten, yakni Muaro Jambi dan Batanghari, juga dianggap sudah selesai ditangani tim provinsi. ‘’Kan sudah ada keputusan penilaian lahan, tinggal konversi lahan saja. Yang belum itu dengan Bank Mandiri-nya, tapi nanti kita panggil pihak kantor pusat Bank Mandiri,’’ sebutnya. Pihak Bank Mandiri sendiri bukan yang pertama kali dipanggil, namun menurut Sefdinal pemanggilan lanjutan untuk mencari tahu berapa banyak pinjaman patani yang sudah selesai dibayarkan dan berapa yang belum. “Secepatnya akan kita panggil,’’ katanya. Masih banyak lagi persoalan konflik lahan yang diinventarisasi tim Provinsi Jambi. Namun penyelesaiannya dipilah-pilah, mana yang menjadi tanggung provinsi dan mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. 

Misalnya untuk persoalan lahan di Kuamang Kuning Kabupaten Merangin dan Bungo. Menurut Sefdinal konflik ini sudah menemui titik terang, status quo nya direkomendasikan untuk dicabut. ‘’Nanti status quo nya akan dicabut, dan lahannya diserahkan ke Kabupaten Bungo karena surat kepemilikan tanahnya ada di Bungo,’’ sebutnya. Begitu juga dengan persoalan konflik PT Asiatic Persada dan Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Batanghari. Persoalan ini akan diselesaikan dengan pola kemitraan. ‘Asiatic sudah menyiapkan lahan seribu hektar untuk dikelola SAD dengan pola kemitraan,’’ katanya.

Sementara itu, Ketua PPJ, Aidil Putra mengaku belum terima dengan keputusan pemerintah terkait konflik lahan dengan PT WKS tersebut, menurutnya lahan yang dijanjikan pemerintah untuk dimitrakan tersebut tidak pada objeknya. ‘’Lahan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinventarisir. Bagaimana kita mau terima, sedangkan lahan yang diberikan itu sudah ada pemiliknya, itu hanya menimbulkan konflik baru,’’ sebutnya. Terkait dengan pernyataan selesainya tugas tim Pemprov Jambi, menurut Aidil, menandakan Pemprov ingin lepas tangan. ‘’Salah itu, tandanya mereka tidak mau bertanggung jawab. Tidak bisa lepas tangan begitu saja,’’ sebutnya. Pihaknya bahkan mendeadline tim Pemprov Jambi untuk menyelesaikan konflik-konflik lahan di Jambi hingga Januari nanti, jika tidak selesai pihaknya akan mengerahkan ribuan masa untuk berunjuk rasa. ‘’Sesuai dengan janji pemerintah pada saat penyelesaian konflik lahan di Senyerang, Tanjung Jabung Barat. Yakni Januari sudah selesai membagi lahan dengan pola kemitraan, jika tidak selesai kita tidak tahu menahu apa yang akan terjadi. Yang jelas mereka akan melakukan pemblokiran lagi,’’ sebutnya.Lambatnya penyelesaian konflik-konflik ini menurut Aidil dikarenakan pihak Pemprov Jambi tidak serius dalam penanganannya. Aidil menuding WKS tidak memiliki niat menyelesaikan konflik tersebut. 

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »