Epilepsy Parsial Kompleks adalah dosa besar Negara atas Nurwanto

Add Comment
Penyakit memang tak pernah pandang bulu. Siapapun bisa dihinggapinya sebagaimana fungsi organ tubuh yang tak bekerja secara normal dan baik karena berbagai aspek luar yang mempengaruhinya. Namun secara umum ada empat hal mendasar yang dapat memberikan reaksi positif atas kesehatan tubuh dan kejiwaan manusia yakni; istirahat yang cukup, olah raga, pengaturan pola makan serta hiburan.

Dalam kehidupan social, tentunya rakyat miskin banyak mengesampingkan 4 hal pokok tersebut di atas k arena sebagian besar waktunya dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi hajat hidup mereka yang paling asasi terutama sekali adalah makan. Oleh karena itu kebutuhan tubuh untuk beristirahat dan berolahraga sangatlah sulit untuk dipenuhi. Dari sekian besar waktu yang digunakan untuk bekerja tetap belum bisa mendapatkan daya beli secara maksimal untuk memenuhi tuntutan integritas tubuh akan masukan gizi, apa lagi kebutuhan hiburan yang justru sering kali masyarakat anggap sebagai aspek skunder dalam kehidupan.

Kembali. Setelah banyak tersiar kabar tentang banyaknya perenggutan hak kesehatan rakyat miskin mulai dari penggologan hak kesehatan oleh ketetapan kriteria miskin oleh BPS, perlakuan dan layanan yang tidak baik secara pasilitas hingga penelantaran pasien miskin di rumah sakit-rumah sakit, kini pencampakan hak kesehatan terhadap rakyat miskin terjadi menimpa salah seorang anak remaja bernama Nurwato, anak dari seorang nelayan miskin anggota Serikat Petani Karawang (SEPETAK) asal desa Tanjungpakis kecamatan Pakisjaya. Nurwanto ialah seorang anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMK di kecamata Pakisjaya, yang masih menggantungkan hidupnya kepada kedua orang tuanya. Keseharian Nurwanto diluar kewajiban sekolahnya, dia anak yang dituntut bekerja keras oleh keadaan ekonomi orang tuanya untuk ikut serta menjaring ikan di laut bersama ayahnya.


Sungguh disayangkan, dibalik semangat hidup Nurwanto yang tinggi dan etos kerja yang dimilikinya ia mengidap penyakit epilepsy parsial kompleks sehingga cukup mengganggu kelangsungan hidupnya baik dalam menjalani proses belajar di sekolah maupun pekerjaannya saat membantu orangtuanya melaut.
Dengan segala keterbatasan pengetahuan namun tersimpan harapan sembuh dari penyakitnya, Nurwanto bersama orangtuanya memberanikan diri untuk melakukan pengobatan dengan mengharap kebaikan hati pemerintah dan Rumah Sakit Umum Daerah Karawang agar senantiasa memperoleh pengobatan yang layak dengan jaminan pasilitas jamkesmas klaim ayahnya (Tardi).

Harapan-harapan kecil Nurwanto dan orang tuanya (dalam pengertian inferioritas) kemudian di pecahkan oleh seorang kawan penulis, Dodi Suhartoyo (koordinator Departemen Advokasi SEPETAK) yang memberikan keyakinan penuh kepada mereka bahwa kesehatan adalah hak mendasar setiap manusia. Dan dalam kehidupan bernegara, pemerintah lah yang harus bertanggung jawab sepenuhnya atas segara penyakit yang di derita setiap individu masyarakat. Mulai dari hari senin (23/05) Dodi Suhartoyo pun secara total mendampingi rencana pengobatan Nurwanto pada keseluruhan level prosesnya.


Hambatan mulai ditemukan saat masuk RSUD Karawang. Hadir alasan dari RSUD bahwa Nurwanto tidak berhak mendapatkan klaim dari jamkesmas ayahnya, maka proses pengobatan pun terabaikan. Kebiasaan lempar tanggung jawab pada pelaksana administrasi terjadi seakan tanpa dosa. Sampai pada tingkat kekurangajaran pihak RSUD Karawang, melalui Duty Managernya Dr. Heti, malah memberikan uang Rp. 20.000 kepada Dodi saat melakukan konplain terhadapnya agar Nurwanto dimasukan ke pasien umum (berbayar) dengan dalih dirinya tidak mau menyalahi aturan administrasi Rumah Sakit.
Perdebatan keras antara Dodi dengan Dr. Heti menemukan jalan buntu. Duty Manager tetap bersikukuh tidak mau memasukan Nurwanto kedalam pasien Jamkesmas. Lalu, Dodi membawa Nurwanto ke Poly Sarap untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, yang lebih mengejutkan lagi Nurwanto diberi surat rujukan pengobatan ke Rumah Sakit Swasta SILOAM (Cikarang).

Sebagaimana disebutkan UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 2 perihal hak dan kewajiban, maka jelas di sini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dr. Heti maka UU tersebut pun secara tegas menyertakan ketentuan pidana atas berbagai pelanggaran sebagaimana termaktub pada pasal Pasal 190 yang berbunyi “Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, kini Serikat Petani Karawang pun tengah menyiapkan laporan kepada pihak berwenang agar dilakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kasus Nurwanto.



Serikat Petani Karawang

Sekilas tentang ASEAN dan ASEAN Summit Ke-18

Add Comment


Pada tanggal 7 - 8 Mei 2011 di Jakarta akan di gelar pertemuan tingkat tinggi para kepala negara-negara anggota Asean; pertemuan tersebut di kenal dengen KTT ASEAN atau ASEAN SUMMIT. Pertemuan ini akan di laksankan di hotel Sultan Jakarta. Indonesia selain sebagai tuan rumah juga sebagi pemimpin Asean (ketua Asean) untuk tahun 2011 ini.

Di Jakarta berbagai spanduk yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta dan juga KemenInfo serta Sekretariat negara sudah bertebaran dimana-mana; yang mengajak masyarakat untuk mensukseskan Asean Summit ke 18 ini. begitu juga dengan iklan di televisi dan koran-koran sudah rame menghiasi setiap hari. Pertanyaanya apakah Masyarakat Indonesia (khusus Jakarta) mengerti dan memahami apa makna di balik pertemuan KTT Asean ke 18 ini.

Nah atas pertanyaan tersebutlah disini saya akan coba menyodorkan sedikit tulisan tentang Asean dan Asean Summit ke 18; semoga saja tulisan singkat ini bisa memberikan informasi dan menambah wacana baru bagi kita semua.

Sekilas tentang ASEAN dan ASEAN Summit Ke-18
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 atas prakarsa lima negara, yaitu; Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura. Dalam perkembangannya, Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) dan Kamboja (1998) kemudian berturut-turut masuk dalam keanggotaan ASEAN. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Rapat umum negara-negara anggota ASEAN diselenggarakan setiap tahunnya pada bulan November.

ASEAN mempunyai target yang mereka sebut sebagai Visi ASEAN 2020 yang dideklarasikan di Malaysia pada tahun 1997, visi ini adalah perwujudan bentuk optimisme dari kepala-kepala negara ASEAN tentang percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN yang terintegrasi dengan pergaulan bangsa-bangsa diseluruh dunia. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan dari Visi ASEAN 2020, disusunlah berbagai rencana strategis dengan tujuan jangkan pendek, menengah dan panjang. Rencana-rencana tersebut tertuang dalam Hanoi Plan Action, Bali Concord II dan Vientianne Action Plan.

Usaha untuk mewujudkan terciptanya komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community 2015, bertepatan dengan KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina 13 Januari 2007. Deklarasi ini menyepakati percepatan pembentukan komunitas ASEAN yang semula direncanakan tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015.

Seiring dengan hal tersebut, para pemimpin ASEAN juga sepakat untuk menyusun sebuah konstitusi yang berlaku bagi seluruh anggota ASEAN demi memperkuat kerjasama. Aturan inilah yang kemudian disebut sebagai Piagam ASEAN (ASEAN Charter), dan mulai berlaku sejak 15 Desember 2008. Indonesia menjadi negara ke-9 yang meratifikasi Piagam ASEAN ini kedalam hukum nasionalnya, melalui UU No 38 tahun 2008.

Tahun ini, Indonesia resmi ditunjuk sebagai ketua ASEAN, dimana Indonesia akan menjadi tuan rumah, sekaligus sebagai pemimpin dari seluruh proses pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan selama tahun 2011. Agenda paling dekat adalah KTT ke-18 yang akan berlangsung pada 7-8 Mei mendatang untuk kembali mematangkan agenda percepatan pertumbuhan ekonomi dan penyatuan ASEAN menjadi sebuah komunitas dikawasan Asia Tenggara.


Kepentingan Amerika Serikat (AS) terhadap ASEAN
Asia Tenggara adalah sebuah sub-wilayah dimana negara-negara yang berada didalamnya memiliki sejarah panjang di bawah kolonialisme. Kawasan ini mungkin tidak memiliki signifikansi nilai dan potensi strategis apabila dibandingkan dengan kawasan Asia Timur. Namun kawasan ini selalu menjadi pusat perhatian geo-ekonomi, geo-politik maupun geo-strategi bagi Amerika Serikat (AS), khususnya dalam kerangka persaingan dan membendung pengaruh negeri-negeri di Asia timur terhadap ASEAN.

Jumlah penduduk Asia Tenggara yang signifikan merupakan faktor lain yang menarik perhatian. Diprediksikan, jumlah penduduk ASEAN pada tahun 2015 akan berjumlah 600 juta jiwa, tentu ini adalah pasar yang sangat menarik bagi negara industri maju seperti AS. Mengingat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini yang secara umum masih rendah, sehingga hal ini sangat menguntungkan bagi AS untuk melakukan penetrasi pasar di Asia Tenggara.

Posisi Asia Tenggara secara strategis terbentang di persimpangan dua jalur laut terbesar di dunia. Yang pertama adalah jalur Timur-Barat, yaitu jalur yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Kedua adalah jalur Utara-Selatan, yang menghubungkan kawasan Asia Timur dengan Australia dan New Zealand serta pulau disekitarnya. Tiga, yaitu sebagai “pintu masuk” kawasan Asia Tenggara : Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Lombok merupakan titik penting dalam jalur sistem perdagangan internasional. Selat Malaka sendiri merupakan selat yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, sekaligus sebagai jalur terpendek yang terletak diantara India, Cina dan Indonesia. Oleh karenanya selat ini dianggap sebagai “checkpoints” kawasan Asia. Selat Malaka, yang melintasi Singapura, Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Lebih dari 50.000 kapal per tahunnya transit di selat Malaka, padahal selat ini hanya memiliki lebar 1,5 mil dengan kedalaman 19,8 meter.

Daya tarik lainnya, kawasan ASEAN menyimpan sumberdaya alam dan energy yang melimpah.Kekayaan alam dunia yang besar, seperti timah, tembaga, emas, dan sumber-sumber yang dapat diperbaharaui seperti karet, kopi, serta kayu-kayuan. Hasil bumi seperti minyak dan gas juga terhitung dalam jumlah yang tidak sedikit. Indonesia misalnya, hingga saat ini sebagai negara keempat terbesar di dunia dan negara eksportir minyak dan gas terbesar di kawasannya, serta satu-satunya negara Asia Tenggara yang menjadi anggota Organiziation of Petroleum Exploring Countries (OPEC).

Kepentingan AS untuk mengamankan wilayah Asia Tenggara sekaligus bertujuan untuk memperkokoh dominasi mereka di Asia Timur, karena kita tahu kawasan ini memegang peranan yang vital dalam percaturan ekonomi di Asia. Kawasan Asia Timur mempunyai populasi ± 2,5 milliar jiwa, sepertiga jumlah penduduk dunia, dengan PDB mencapai USD 16 trilliun, setara dengan seperempat lebih total PDB dunia. Di kawasan ini bercokol berbagai kekuatan Asia seperti; China, Korea Selatan, Korea Utara dan Jepang. Secara geografis wilayah ini juga berdekatan dengan Rusia, yang selama perang dingin adalah kompetitor sejati bagi AS. Paling tidak, inilah alasan bagi AS untuk kemudian merasa penting memberikan perhatian bagi kawasan Asia Tenggara.

Hingga kuartal ketiga tahun 2010, investasi AS di Indonesia mencapai USD 871 juta, diluar migas. Hingga kini investasi AS menempati peringkat ketiga terbesar di Indonesia. Bagaimanapun juga, negara-negara Asia Tenggara masih menggantungkan pertumbuhan ekonomi mereka dari investasi asing. Lebih dari 80% investasi asing ASEAN berasal dari Jepang, AS, CHINA dan Uni Eropa. Sementara Lebih dari 30% investasi tersebut berada di Singapura. AS dan ASEAN memiliki hubungan ekonomi yang sangat kuat, tahun lalu perdagangan antara kedua belah pihak berhasil mencatat nilai sebesar USD 168 milyar. Secara keseluruhan, ASEAN merupakan mitra dagang keempat terbesar bagi AS, dimana perusahaan-perusahaan besar mereka melakukan investasi senilai USD 90 milyar di negara-negara anggota ASEAN.

Dalam aspek politik, Asia Tenggara dipandang sebagai titik strategis yang sangat penting bagi AS. Tidak hanya di Asia Timur dan Asia Pasifik, tetapi juga Asia Selatan, Asia Tengah dan bahkan Asia Barat (Timur Tengah). AS jelas ingin memastikan kawasan sub-regional berada dibawah dominasinya dan mengeliminasi para pesaingnya seperti China dan Jepang.


Integrasi ASEAN : Menguntungkan atau Merugikan?
KTT ASEAN ke-18 yang akan dihelat di Jakarta pada 7-8 Mei mendatang tentunya juga akan menjadi sarana untuk mewujudkan proses integrasi ASEAN yang ditopang melalui tiga pilar, yaitu ; ASEAN Political-Security Community, ASEAN Economic Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. Terintegrasinya negara-negara dikawasan ASEAN diharapkan dapat menciptakan stabilitas, kedamaian, kesejahteraan dan terwujudnya komunitas yang saling peduli. Namun hal ini perlu mendapatkan perhatian, benarkah integrasi ASEAN ini akan dapat merealisasikan target yang diinginkan tersebut dan memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota ASEAN.

Posisi strategis ASEAN dengan segala keunggulannya tentu membuat berbagai negara maju (tidak hanya AS) memandang penting kawasan ini sebagai perluasan politik dan ekonomi mereka. Bagi China misalnya, ASEAN dipandang sebagai pasar yang potensial dengan peluang investasi luar negeri mencapai USD 52,379.5 juta dan transaksi perdagangan mencapai USD 1,404 milyar. Dari rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Internasional RRC, ASEAN menduduki peringkat keempat dalam sepuluh besar mitra dagang China.

China ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) sebagai salah satu bentuk kerjasama perdagangan yang berlaku sejak Januari 2010 adalah salah satu konsep kerjasama regionalism. Cara ini ditempuh sebagai alternative lain ketika perundingan-perundingan ditingkat global, seperti perundingan WTO dianggap sangat lamban dan tidak lagi praktis. Deklarasi ASEAN sebagai komunitas regional yang terintegrasi tentu telah menjadi pintu masuk yang strategis bagi perluasan pasar negara-negara industry maju, sebagai jalan untuk melancarkan agenda liberalisasi perdagangan.

Selain US-ASEAN dan CAFTA masih ada berbagai bentuk kerjasama ASEAN dengan berbagai negara, seperti North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA), Australia-ASEAN-New Zealand Free Trade Agreement dan Uni Europe ASEAN Free Trade Agreement yang saat ini masih terus dalam pembahasan.

Berbagai FTA yang diberlakukan dikawasan ASEAN telah memberikan pukulan yang luar biasa bagi perkembangan industry di negara-negara ASEAN. Hal ini diperparah dengan adanya ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN. Secara lebih khusus, Indonesia yang pertumbuhan ekonominya masih belum beranjak pasca krisis ekonomi hebat pada 2008 semakin terpukul dengan adanya FTA ini. Dari data yang dirilis oleh Kementerina Perindustrian RI (2011), sedikitnya 228 perusahaan bangkrut sebagai dampak dari diberlakukannya CAFTA. Gulung tikarnya berbagai perusahaan di Indonesia, yang mungkin juga terjadi dinegara anggota ASEAN lainnya tentu akan melahirkan PHK dan menambah daftar pangangguran yang ada di negara-negara ASEAN.

Tentu saja kepentingan negara-negara industry maju ini harus dihadapkan dengan situasi kongkret yang dialami oleh rakyat di ASEAN. Dalam konteks agrarian di Indonesia misalnya, dari total area konsesi perkebunan sekitar 4,6 juta hektar pada tahun 2002, hanya sekitar 770,000 hektar yang dikuasai oleh PTPN. Sisanya, sekitar 3,8 juta hektar dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta, Cargill salah satunya. Pada bulan Agustus 2008, Grup Bin Laden, Arab Saudi menandatangani kesepakatan untuk investasi sekurang-kurangnya USD 4,3 milyar untuk mengembangkan 500,000 hektar riceland di Indonesia. Grup ini juga akan 'memperoleh' lahan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua untuk produksi makanan dan agro-bahan bakar.


Tidak hanya di Indonesia, di Kamboja, negeri kaya minyak Kuwait telah menyediakan dana pinjaman sebesar USD 546 juta sebagai imbalan atas produksi pertanian. Kuwait memerlukan lahan untuk ditanami padi dengan menggunakan lahan yang ada di Kamboja. Di Filipina, pemerintah setempat telah membuka pembicaraan dengan Qatar soal kontrak atas 100,000 hektar lahan pertanian mereka. Di Laos, diperkirakan 2-3 juta hektar lahan pertanian telah “dihadiahkan” kepada pihak asing secara tidak terkendali. Dampaknya, semakin banyak kaum tani di negara-negara ASEAN yang harus tersingkir dari lahan garapan dan kehilangan mata pencahariannya sebagai akibat ekspansi perkebunan besar.

Problem lain yang mencuat adalah tentang buruh migrant. Adanya ketidakseimbangan pembangunan diantara negara-negara anggota ASEAN punya peranan yang signifikan dalam mobilisasi buruh migrant di kawasan ASEAN. Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand menjadi negeri penerima buruh migrant dan sebaliknya Indonesia, Filipina, Myanmar, Kamboja, Laos dan Vietnam menjadi negara pengirim buruh migrant. Mayoritas buruh migrant yang bekerja dikawasan ASEAN adalah unskilled labor dan bekerja di sektor domestik, perkebunan, serta pabrik-pabrik pengolahan.

Fenomena migrasi tenaga kerja di kawasan ASEAN diakibatkan karena adanya kesenjangan ekonomi di tingkat kawasan. Faktor pendorong migrasi disatu sisi disebabkan karena kegagalan pembangunan yang melahirkan limpahan pengangguran sebagaimana terjadi di Indonesia, dan disisi lain karena tingginya permintaan tenaga kerja murah untuk menghidupkan industri dan perekonomian dibeberapa negara ASEAN.

Integrasi ekonomi di bidang industri tidak mungkin terjadi tanpa adanya tenaga kerja murah yang dipasok ke kantong-kantong industri di berbagai kawasan perdagangan bebas (free trade area) yang ada di berbagai negara di kawasan ASEAN, khususnya Malaysia dan Singapura. Industri pengolah bahan mentah, seperti perkebunan dan pertambangan, tidak mungkin bisa menjadi keunggulan komparatif bagi ASEAN jika tidak ditopang tenaga jutaan buruh migran yang bekerja dengan upah rendah tanpa perlindungan yang memadai. Tingginya ketergantungan proses integrasi ASEAN pada topangan tenaga buruh migran inilah yang menyebabkan kualitas perlindungan buruh migran dikawasan ASEAN sangat buruk baik di negara pengirim maupun di negara penerima. Sekali lagi, pada akhirnya buruh migrant yang kemudian menjadi kelompok yang paling dirugikan atas proses integrasi ASEAN ini.

Penulis : Kang Rudy
Sebagai Bahan Referensi dan pemahaman politik
http://kangroedy.blogspot.com/
Kabar Daerah

Kabar Daerah

Add Comment



Artukel Terkait...


Kartini dalam Prosa

Add Comment



“Segala yang murni dan indah dalam kehidupan manusia adalah puisi”. Kata-kata ini diucapkan Kartini (kepada Stella–nama panggilan Kartini kepada Estella Zeehandelaar, feminis sosialis yang membuka diskusi pertama kali dengan Kartini melalui surat-menyurat–sebagai bukti bahwa ia mencintai puisi. Bagi Kartini, puisi atau seni pada umumnya adalah jiwa bangsa Bumiputera. Dari mulut anak-anak sampai orang jompo, senantiasa melahirkan puisi.

Namun, tak setiap puisi menggoda imajinya. Salah satu yang memancing dahaga seninya adalah tatkala ia mendengar denting gamelan yang disebutnya ginonjing. Alunan suaranya, denting liriknya, tak ayal membetot pikiran dan jiwanya. Ketika diajak membicarakan soal seni dengan sahabat-sahabatnya di Eropa, Kartini menegaskan bahwa seni yang memikat hatinya adalah yang di dalamnya mengandung keindahan sekaligus pembebasan.

Seni baginya adalah alat untuk mewujudkan cita-cita pembebasan rakyat pribumi dari penjajahan dan keterbelengguan oleh adat-istiadat yang sangat feodalistik. Baginya, tali peranti yang mengikat rakyat Jawa sudah semestinya diputus dengan seni pembebasan. “Roman bertendensi dalam segala hal harus lebih tinggi. Dia sempurna dan sama sekali tanpa cacat,” katanya kepada Stella 12 Januari 1900.

Kedalaman karya seni akan tercapai bila dilakukan dengan penuh penghayatan dan seintens mungkin oleh senimannya. Tak ada seni yang berjiwa dan berwatak tanpa pergulatan pengarangnya terhadap realitas, baik yang dirasakan dalam jiwanya maupun yang tengah dirasakan bangsanya. “Kedalaman hanya bisa didapatkan dengan penggalian,” kata Kartini dalam surat bertanggal 11 Oktober 1901.

Kartini mencintai seni yang berwatak, berkepribadian, bukan seni mesum atau anggur kolesum. Salah satu yang diusulkan Kartini untuk menemukan kedalaman puisi atau prosa adalah dengan cara masuk ke dalam kesunyian diri, semacam meditasi atau kontemplasi. “Kesunyian adalah jalan ke arah pemikiran,” tulisnya dalam surat 15 Agustus 1902. Dan “pemikiran adalah jalan ke arah perjuangan”.

Prosais yang Piawai Bertutur
Kelebihan Kartini terletak pada bahasa prosanya yang kaya dengan ungkapan renungan. Prosanya ditulis dalam bentuk surat dengan menampilkan cerita dan kisah-kisah yang kaya dengan ilustrasi dan imajinasi. Bentuk surat memang memiliki kelebihan sendiri dalam mengungkapkan cerita. Salah satu cerpen terbaik Seno Gumira Ajidarma adalah cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku dan Jawaban Alina. Kedua cerpen ini ditulis dalam bentuk surat-menyurat, tak ubahnya dengan apa yang dilakukan Kartini.

Tengok misalnya gaya prosa dalam fragmen surat Kartini bertanggal 15 Agustus 1902: “malam waktu itu; jendela dan pintu-pintu terbuka. Bunga cempaka berkembang di lebuh kamar kami, dan bersama dengan puputan angin segar, berdesah dengan dedaunnya serta mengirimkan kepada kami ucapan selamanya dalam bentuk bau harumnya. Aku duduk di lantai, sebagaimana sekarang ini, pada sebuah meja rendah, di kiriku Dik Rukmini yang sedang menulis”.

Surat di atas cukup panjang dengan gaya prosa yang unik. Mengomentari surat ini, Pramoedya Ananta Toer dalam Panggil Aku Kartini Saja menegaskan bahwa kecintaan Kartini pada seni rakyat bukan sebagai cinta platonik, tapi cinta seniwati dari darah dan daging. Dan ini memang ditegaskan Kartini sendiri dalam surat 11 Oktober 1901: “kukatakan itu untuk menyatakan kepadamu, untuk menunjukkan, betapa nilai pena itu meningkat kalau orang mempergunakan tinta sebagai darah jantungnya sendiri”.

Banyak contoh prosa terbaik dalam surat Kartini dengan gaya bertutur yang masih segar hingga kini, seperti contoh fragmen-fragmen berikut ini: “kucing-kucing dekil itu, para tamu, seniman-seniman mendatang. Lihat, tanah bekas kaki mereka mengandung bukti-bukti bakat mereka. Ah, ah, dari mana kau datangkan keindahan? Dengan bersemangat seorang pengagum bertanya, laksana mimpi, ke mana pun pandang ditebarkan, tertatap juga semburan cahaya, hijau dedaunan dan bunga-bungaan, kilau emas dan perak, satin dan sutra”.

Puisi dari Bentuk dan Isi
Kartini pernah bertanya soal bentuk dan isi dalam salah satu pembelaannya terhadap tuduhan Belanda kepada kaum pribumi yang ditujukan kepada Nyonya Abandenon 27 Oktober 1902. “Terang yang Bunda sinarkan kepada kami membuat kami melihat dan juga bertanya: apakah makna bentuk tanpa isi?”

Bagi Kartini, tak ada puisi jika hanya isi, sebagaimana juga apalah artinya puisi jika hanya bentuk. Sesuatu disebut puisi jika di dalamnya mengandung bentuk sekaligus isi. Apakah ini anakronis? Bagi Kartini tak, karena hakikat seni adalah perpaduan isi dan bentuk. Salah satu puisi Kartini yang tidak dimuat dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang terjemahan Armijn Pane (Balai Pustaka, 1951) tapi dimuat dalam karya Pram, sebuah puisi panjang bertajuk Manusia dan Hatinya, seperti dalam fragmen ini: Dan bila jiwa seia, retak tidak, tali abadi, Mengikat erat, setia arungi segala, rasa, jarak dan masa. Tunggal dalam suka, satu dalam duka, seluruh hidup gagah ditempuh, Oi, bahagia dia si penemu jiwa seia, Yang Mahakudus dia suntingkan.

Selera puitik Kartini banyak dipengaruhi selera pencerahan Eropa. Ini sulit dimungkiri. Revolusi Prancis pada abad ke-16 telah mengilhami jiwa Kartini dalam hal memilih selera puitik. “Pikiran adalah puisi, pelaksanaannya seni! Tapi di mana bisa ada seni tanpa puisi? Segala yang baik, yang luhur, yang keramat, pendekanya segala yang indah di dalam hidup ini adalah puisi,” tulisnya dalam surat 2 April 1902.

Kartini ingin mendekatkan puisi ke hati rakyat. Caranya memandang puisi pun berbeda dengan kaum bangsawan. Pernah dalam sebuah suratnya ia melakukan monolog batin yang menghasilkan sejenis renungan prose-poem (puisi-prosa): “Orang sederhana, yang menggelesot dina di atas tanah, mengangkat pandang takzimnya, sekejap, dan menjawab sederhana: “Dari hati hamba, bendoro!”

Tak ada amanah di situ. Renungan yang ditampilkan sangat menohok dan mengejutkan. Gayanya sederhana dan tak hendak berfilsafat. Walau demikian, betapa sulit puisi itu bisa dijangkau rakyat kebanyakan. Apa pun dalih dan dalil Kartini, renungan-renungan puisinya tetap miliknya sendiri. Sudah tabiat puisi jika hanya bisa dipahami oleh si penyairnya sendiri.

Bahasa puisi Kartini sangat dekat dengan liris, bahkan sangat posesif. Dalam larik lain, Kartini pernah juga menulis begini: “Betapa ini jiwa, Dalam sorai melanglang, Jantung pun gelegak berdenyar, Bila itu mata sepasang, Rumah pandang menatap, Jabat tangan hangat diulurkan. Tahu kau, samudra biru, Menderai dari pantai ke pantai? Di mana, bisikan padaku, Di mana, mukjizat bersemai?”

Puisi itu bicara soal jiwa puisi Eropa yang sorak-sorai, sementara bagi Kartini yang diilhami oleh alunan ginonjing, puisi pribumi tak demikian adanya: “gamelan tak pernah bersorak-sorai, kendati di dalam pesta yang paling gila sekali pun, dia terdengar sayu dalam nyanyinya, mungkin begitulah seharusnya. Kesayuan itulah hidup, bukan nyanyi bersorak-sorai!”

Ketika Kartini sedang duduk termangu di lantai, tiba-tiba ia mendengar peting ginonjing yang diiringi suara nyanyian perempuan, dan ia pun melukiskan dalam surat 15 Agustus 1902: “Di kananku Annie Glaser, yang juga di lantai sedang menjahit, dan di hadapanku seorang perempuan, yang menyanyikan kami sebuah cerita. Betapa indahnya! Suatu impian yang mengalun dalam suara-suara indah, kudus, jernih dan bening, yang mengangkat roh kami, yang menggeletar-membubung ke atas ke dalam kerajaan makhluk-makhluk berbahagia”.

Di sini Kartini menunjukkan jati dirinya sebagai seniwati yang tangguh. Terlepas banyak hal yang paradoks dalam prosa-puisi kartini, setidaknya ia telah mengawali hidup dengan puisi dan prosa sebagai bagian dari menegakkan martabat dan harga diri bangsa pribumi. Dan upaya menghadirkan nilai sastrawi dalam karya Kartini yang serba-selintas ini, semoga apa yang pernah dikatakan Ruth Indiah Rahayu sebelas tahun lalu, kita telah “mengangkat Kartini ke tempat yang pantas dia terima daripada sekedar menjadikannya relikwi menghormati raga dan memuja peninggalan busana putri suci masa lampau”. Selamat Hari Kartini!...

Mukaddimah Lekra

1 Comment



Mukaddimah Lekra


Apa bagaimana gerangan isi Mukaddimah Lekra yang dipandang demikian berbahaya oleh lawan-lawannya dan menyebabkan para seniman anggota-anggotanya jadi buruan, sasaran likwidasi fisik, dilempar ke penjara dan dikirim ke pulau pembuangan tanpa proses hukum apapun oleh kekuasaan yang menyebut diri Republik 
dan Indonesia? Sesudah keluar dari sarang siksa dan derita itu, mereka tetap disingkirkan, diawasi dan dicurigai?

Untuk jelasnya agar kau bisa membaca sendiri maka di bawah ini Mukaddimah tersebut kusalin ulang tanpa mengobah ejaannya. Setelah membacanya kuharap kau bisa memberikan komentar di mana bahayanya isi Mukaddimah Lekra ini. Dengan menyiarulang Mukaddimah ini [semestinya dokumen ini kumasukkan ke dalam Annexes serie cerita ini], dan dengan membaca serta menelaahnya sendiri, kau tidak jadi pengikut "ilmu kuping" atau "dengar-dengaran" yang sering bersifat gunjing, latah dan jelas amat dangkal.Seniman yang adalah seorang pencari serius, kukira tidak ingin menggunakan "ilmu kuping", latah, dan suka bergunjing. Lekra "membakar buku", "Lekra pernah berkuasa", "Lekra organisasi kebudayaan berdarah","Lekra memalsukan sejarah", kukira adalah contoh dari ocehan latah dari para penggunjing sambil memasang di dahi merek seniman dan cendekiawan atau pun wartawan budaya.

Pada saatnya, aku ingin menguraikan isi Mukaddimah ini alinea demi alinea. Menyusul dokumen ini nanti aku juga akan memberimu dokumen pidato Andrei Zdanov di depan Kongres Pengarang-pengarang Uni Soviet pada 17 Agustus 1934. Pidato ini kukira perlu ditelaah jika kita ingin memahami realisme sosialis yang dikatakan jadi slogan Lekra, padahal pada kenyataannya Lekra tidak menggunakannya. Inipun ujud dari kelatahan di kalangan kita, kesukaan bicara tanpa tahu apa yang diucapkan. Bangga dengan kengawuran dan ketidaktahuan.

Inilah Guk, Mukaddimah Lekra itu yang kukutip dari "Dokumen Kita", Lampiran Khusus Majalah Kancah, Paris, No.10-X -1984. Lembaga Kebudajaan Rakjat. 



Mukaddimah

Menyadari, bahwa rakjat adalah satu-satunya pentjipta kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan, dan bahwa pembangunan kebudajaan Indonesia baru hanja dapat dilakukan oleh rakjat, maka pada hari 17 Agustus 1950 didirikan Lembaga Kebudajaan Rakjat, disingkat Lekra. Pendirian ini terjadi ditengah-tengah 
proses perkembangan kebudajaan jang sebagai hasil keseluruhan daja-upaja manusia setjara sadar untuk memenuhi, setinggi-tingginya kebutuhan hidup lahir dan batin, senantiasa madju dengan tiada putus-putusnja.


Revolusi Agustus 1945 membuktikan, bahwa pahlawan di dalam peristiwa bersedjarah ini, seperti halnja di dalam seluruh sedjarah bangsa kita, tiada lain adalah rakjat. Rakjat Indonesia dewasa ini adalah semua golongan di dalam masjarakat jang menentang pendjadjahan. Revolusi Agustus adalah usaha pembebasan diri rakjat Indonesia dari pendjadjahan dan peperangan, pendjadjahan dan penindasan feodal. Hanja djika panggilan sedjarah ini Revolusi Agustus terlaksana, djika tertjipta kemerdekaan dan perdamaian serta demokrasi, 


kebudajaan rakjat bisa berkembang bebas. Kejakinan tentang kebenaran ini menjebabkan Lekra bekerdja membantu pergulatan untuk kemerdekaan tanahair untuk perdamaian diantara bangsa-bangsa, di mana terdapat kebebasan bagi perkembangan kepribadian berdjuta-djuta rakjat.Lekra bekerdja chusus dilapangan kebudayaan, dan untuk masa ini terutama dilapangan kesenian dan ilmu. Lekra menghimpun tenaga dan kegiatan seniman-seniman, sardjana-sardjana pekerdja-pekerdja kebudajaan lainnja. Lekra membantah pendapat bahwa kesenian dan ilmu bisa terlepas dari masjarakat. Lekra mengadjak pekerdja-pekerdja kebudajaan untuk dengan sadar mengabdikan daja-tjipta, bakat serta keahlian mereka guna kemadjuan Indonesia, kemerdekaan 

Indonesia, pembaruan Indonesia. Zaman kita dilahirkan oleh sedjarah jang besar, dan sedjarah bangsa kita telah melahirkan putera-putera jang baik dilapangan kesusastraan, senibentuk, musik, maupun dilapangan-lapangan kesenian lain dan ilmu. Kita wadjib bangga bahwa kita terdiri dari suku-suku jang masing-masingnja mempunjai kebudajaan jang bernilai. Keragaman bangsa kita ini menjediakan kemungkinan jang tiada terbatas 
untuk pentjiptaan jang sekaja-kajanja serta seindah-indahnja.Lekra tidak hanja menjambut setiap sesuatu jang baru; Lekra memberikaan bantuan jang aktif untuk memenangkan setiap jang baru madju. Lekra membantu aktif perombakan sisa-sisa "kebudajaan" pendjadjahan jang mewariskan kebodohan,rasarendah serta watak lemah pada bangsa kita. Lekra menerima dengan kritis peninggalan-peninggalan nenek mojang kita, mempeladjari dengan saksama segala-gala segi peninggalan-peninggalan itu, seperti halnja mempeladjari dengan saksama pula hasil-hasil tjiptaan kelasik maupun baru dari bangsa lain jang manapun, dan dengan ini berusaha meneruskan setjara kreatif tradisi jang agung dari sedjarah dan bangsa kita, menudju kepentjiptaan kebudajaan nasional jang ilmiah. 

Lekra menganjurkan kepada anggota-anggotanja, tetap djuga kepada seniman-seniman sardjana-sardjana dan pekerdja-pekerdja kebudajaan lainnja diluar Lekra, untuk setjara dalam mempeladjari kenjataan, dan untuk bersikap setia kepada kenjataan dan kebenaran.Lekra mengandjurkan untuk mempeladjari dan memahami pertentangan-pertentangan jang berlaku didalam masjarakat maupun didalam hati manusia, mempeladjari dan memahami gerak perkembangannja serta hari depannja. Lekra menganjurkan pemahaman jang tepat atas kenjataan-kenjataan didalam perkembangnnja jang maju, dan mengandjurkan hal itu, baik untuk tjara-kerdja dilapangan ilmu, maupun untuk pentjiptaan dilapangan kesenian. Dilapangan kesenian Lekra mendorong inisitatif, mendorong keberanian kreatif, dan Lekra menjetujui setiap bentuk, gaja ,dsb., selama ia setia kepada kebenaran dan selama ia mengusahakan keindahan artistik jang setinggi-tingginja.


Singkatnya, dengan menolak sifat anti-kemanusiaan dan anti-sosial dari kebudajaan bukan-rakjat, dengan menolak perkosaan terhadap kebenaran dan terhadap nilai-nilai keindahan. Lekra bekerdja untuk membantu pembentukan manusia baru jang memiliki segala kemampuan untuk memadjukan dirinja dalam perkembangan kepribadian jang bersegi banjak dan harmonis.

Di dalam kegiatan Lekra menggunakan tjara salinjg-bantu,saling-kritik dan diskusi-diskusi persaudaraan didalam masalah-masalah pentjiptaan. Lekra berpendapat, bahwa setjara tegas berpihak pada rakjat dab lengabdi kepada rakjat, adalah satu-satunja djalan bagi seniman-seniman, sardjana-sardjana maupun pekerdja-pekerdja kebudajaan lainnja untuk mentjapai hasil jang tahanudji dan tahanwaktu. Lekra mengulurkan tangan kepada organisasi-organisasi kebudajaan jang lain dari aliran atau kejakinan apapun, untuk bekerdjasama dalam pengabdian ini.

[Disalin ulang dari "Dokumen Kita", Majalah Kancah, Paris, Lampiran Khusus 
NO.10, TH.X, 1984].

Kukira Guk, sari dari Mukaddimah di atas terletak pada bahwa "Lekra mengadjak pekerdja-pekerdja kebudajaan . Sedangkan hal-hal boleh dikatakan cara melaksanakan ajakan tersebut. Mukaddimah inilah yang dijadikan matapelajaran pokok dalam setiap sekolah Lekra dan membimbing kegiatan-kegiatan para seniman anggotanya. Ajakan "untuk dengan sadar mengabdikan daja-tjipta, bakat serta keahlian mereka guna kemadjuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, pembaruan Indonesia" memang menjadi demikian berbahaya hanya bagi pihak-pihak yang anti rakjat, tidak menginginkan "kemadjuan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, 
pembaruan Indonesia". Ide dan kegiatan-kegiatan para seniman Lekra yang beginilah yang membuat mereka dibunuh, dikejar, dibuang, dipenjara ,dikucilkan, dicurigai dan dicerca sampai sekarang. Jika demikian maka pertanyaan yang tetinggal: Quo vadis sastra seni kita dan Indonesia? 


Paris, Agustus 2004.


-------------------
JJ.KUSNI

Ke"Angkaramurka"an Liberalisasi Tanah

Add Comment



Oleh : E Koswara
Usaha untuk menguasai tanah ditandai oleh kekerasan panjang dalam untaian sejarah. Mulai dari perang suku komunal untuk penguasaan tanah buruan, penaklukkan kerajaan-kerajaan kecil oleh kerajaan besar, penjajahan/pendudukan Negara-negara terbelakang oleh Negara industry maju, hingga kini penguasaan atas tanah melalui kekuatan capital dan regulasi.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah yang memaktubkan 11 bab dan 73 pasal masih berlangsung di DPR. Walaupun beberapa orang anggota DPR ada yang menyatakan penolakannya atas RUU tersebut seperti Abdul Malik Haramain, tapi bukan dalam makna sejati bagi rakyat dalam segi-segi kepentingan hidup dan pri kehidupannya saat ini dan masa mendatang. Karena penolakan oleh DPR terbatas pada hal-hal pasal perpasalnya saja tidak sampai kepada bagaimana sebuah Undang-Undang terkait dengan tanah tercipta baik dengan meletakan dasar-dasar Hak kerakyatan, keadilan produksi, kolektifitas, demokrasi dan keadilan ekologi.

Di luar parlemen, cukup banyak kalangan (terutama Ormas Tani dan LSM) yang secara tegas menolak disahkannya RUU Pengadaan Tanah karena RUU itu dinilai hanya akan menjadikan instrument bagi pengusaha swasta baik asing maupun domestic untuk mendapatkan legitimasi hukum dalam upaya melucuti hak penguasaan tanah rakyat atau adat untuk kemudian bisa diambilnya untuk operasional bisnis/usahanya. Perdebatan pembahasan RUU tersebut di tubuh DPR sendiri akan mengemuka terutama dalam mekanisme formal dewan seperti pansus. Akan tetapi bagi pemerintah sebagai pemangku pesan dari pengusaha senantiasa terus mendesakkan RUU ini kepada DPR agar segera merampungkan pembahasannya, sehingga pembahasan lanjutannya akan sangat dimungkinkan berlangsung secara gerilya di luar mekanisme pansus dan sejenisnya dengan segenap harapannya segala hambatan akan dapat ditepis dan RRU tersebut akan segera menjadi salah satu konstitusi baru yang codificated.

Seandainya menarik filosofi hukum, semua unsur masyarakat mempunyai hak yang sama dan sejajar, tanpa mengecualikan mana si miskin mana si kaya, antara si pemilik dengan si buruh, antara pemilik lahan kecil dengan pemodal besar dan seterusnya. Dengan demikian mesti dicapai keseimbangan hak diantara unsur-unsur tadi dalam kaitannya sebagai warga Negara dan bahkan logika paling sahih pemerintah yang mengharuskan Investor masuk ke Indonesia dalam usaha menanamkan modalnya bagi keterbukaan lapangan kerja tanpa mempedulikan lagi keadilan-keadilan di lapangan produksi dan kelestarian alam.

Dengan dalil pembangunan sebagaimana yang dikehendaki Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia dan Japan Bank for International Cooperation/ JBIC, pemerintah telah menelan bulat-bulat segala yang diperintahkan oleh lembaga lembaga-lembaga donor tersebut. Jikapun RUU Pengadaan Tanah nanti berhasil diundangkan maka itu adalah capaian obyektif dari kemelut antagonis hukum yang berlangsung.

Kepentingan Neoliberalisme sepenuh-penuhnya
Setiap hal-hal yang sekiranya dapat menghambat berkembangnya modal, maka saat itu pula liberalisasi harus merasuk ke dalam regulasi sebagai alat pemaksa. Bea impor telah lebih dahulu diserangnya agar produk luar baik itu hasil produksi manufaktur maupun produksi pertanian secara bebas menggelontor membanjiri pasar domestik kita. Begitu pula dalam hal investasi yang tanpa tedeng aling-aling kini telah leluasanya berkembang di negeri kita dengan membabi buta sehingga menyebabkan kerusakan parah atas bangunan ekonomi nasional.

Sebagaimana yang kita ketahui, belumlah sempurna kedigjayaan neoliberalisme di negeri dunia ke tiga jika belum dipungkas dengan liberalisasi tenaga kerja dan liberalisasi tanah. Mungkin untuk saat ini belum terlalu nampak bagi upaya liberalisasi tenaga produktif, namun kini telah tiba saat-saat genting bagi rakyat karena tengah menerima terror ancaman penjarahan atas tanah rakyat yang dilegalisasi oleh perangkat Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi kepentingan umum yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR untuk segera disahkannya. Sungguh menjadi momok memang, namun itulah takdir historis kapitalisme-neoliberal sebagai penggenggam kendali ekonomi politik dunia pada sebuah era.
Skema modal neoliberal dalam kerangka pemusatan/monopoli usaha pangan (sebagaimana food estate di pulau cendrawasih bekerja), pembangunan infrastruktur jalur distribusi barang produksi, pendirian pabrik manufaktur, pembukaan pertambangan, eksploitasi laut, pembangunan pelabuhan dan sebagainya tidak akan terbentuk rapi apabila kemudahan menguasai tanah belum mendapat jaminan hukum dari Negara.
Jika yang telah dilakukan neoliberalisme di negeri ini kita katakan sebagai sebuah kezaliman terhadap mayoritas umat manusia, maka sejarah pun monorehkan fakta dari segala akibat yang dihasilkan system paling reaksioner ini. Adalah belenggu kemiskinan mayoritas rakyat Indonesia berikut porak porandanya alam kita yang sepanjang masa dieksploitasi terus menerus tanpa henti hingga sekarang. Tak heran jika ada prediksi dimasa mendatang akan terjadi kekacauan hebat di negeri ini karena rakyat lapar, dimana rakyat tak lagi memiliki kesempatan berproduksi di tanah halamannya dan pabrik-pabrik dijejali oleh tenaga kerja luar (yang mungkin dimobilisasi dari dunia ketiga tanah afrika sana).

Posisi Pemerintah dan DPR
SBY-Boediono memang bukan aktor tunggal dari pelaku kejahatan neoliberalisme yang maha dahsyat ini. Akan tetapi dia telah mengantongi peran kunci bagi terbukanya gerbang liberalisasi/perampasan tanah-tanah milik rakyat yang didalamya terkandung kekayaan yang sungguh menakjubkan tak terkira besarnya. Padahal isi dalam daripada RUU Pengadaan Tanah tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD 45 pasl 33 dimana tanah dengan segenap isinya hanya dikuasai Negara bagi kemakmuran rakyatnya. Dalam konstitusi lain (baca : UUPA no 5 tahun 1960) dijelaskan lebih lanjut tentang pentingnya keadilan atas tanah walau dalam skala tertentu UUPA belum menunjukan secara terang benderang tentang keadilan dalam kerja produksi, namun Land reform sebagai intisari UU Keagrariaan tersebut menegaskan bahwa swasta dalam pengertian modal jangan sesekali diberikan ruang berspekulasi atas tanah. Berkaitan dengan itu RUU Pengadaan Tanah yang secara esensial telah benar-benar melanggar larangan bagi swasta untuk menguasai sumber-sumber agraria, maka dengan demikian SBY-Boediyono yang bersikukuh mewakili majikannya (ADB, JBIC dan WB) untuk meng-gol-kan RUU Pengadaan tanah artinya rejim ini benar-benar telah menginjak-injak konstitusi Negara kita yang sah.

Bersamaan dengan itu, walau ada beberapa orang anggota DPR tidak setuju dengan RUU Pengadaan Tanah sebagaimana yang tertulis diawal, namun pada kenyataannya tidaklah menjadi hambatan berarti bagi proses kodifikasi RUU yang controversial tersebut. Dalam Rapat Dengar Pendapat antara pemerintah yang diwakili oleh kementerian PU bersama Pansus RUU Pengadaan Tanah DPR, pernyataan menteri PU Djoko Krismanto perihal rasionalisasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan tidak mendapatkan sanggahan dari pihak Pansus. Justru Nurul Arifin seorang anggota pansus dari partai Golkar yang juga seorang artis cantik yang keblinger malah menyodorkan usulan buta tentang tata cara proses ganti rugi lahan tanpa sedikit pun menyajikan analisa dampak domino dari alih fungsi lahannya. Dalam arti yang sesungguhnya, bagi ADB mengeluarkan hingga 5 miliar untuk pembiayaan pembahasan RUU Pengadaan Tanah tidaklah menjadi hal sia-sia karena begitu mudah membungkam suara kritis DPR.
Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa DPR pun senyatanya sesat dan telah menekukkan lutut dihadapan ADB yang kita yakini sepenuhnya sebagai salah satu mesin operasionalnya neoliberalisme.

Posisi kaum tani dan gerakan
Boleh dibilang, RUU Pengadaan Tanah merupakan reinkarnasi dari perpres 36 yang berhasil dipukul mundur oleh gerakan rakyat (terutama gerakan tani) pada masa-masa awal kekuasaan SBY, Karena RUU Pengadaan Tanah dan Perpres 36 memiliki semangat yang sama, yakni, menggusur, merampas serta menyingkirkan rakyat. Apabila kita cermati, dengan dianulirnya Perpress 36 dulu bukan semata-mata ketakuatan pemerintah menderita kekalahan dalam uji materi di MK atau pengaruh para spekulan tanah, melainkan Perpres 36 yang secara eksplisit dijadikan alat bagi praktek penggusuran yang menyertakan jatuh korban dari pihak rakyat, bergerak simultan dengan terbakarnya kemarahan/semangat perlawanan rakyat dalam bentuk gelombang aksi massa bagitu massif dan bergelora sehingga berkesanggupan mendelegitimasi kekuasaan politik SBY kala itu.

Ada 2 hal yang menjadi alasan rejim ini untuk membuka kembali lembaran kelam kekuasaannya. (i) Dalam upaya melakukan penggusuran bertameng perpres 36 setidaknya masih terdapat anggapan ketidak demokratisan dalam pembuatan konstitusi karena meniadakan peran serta/partisifasi rakyat walau banyak kalangan yang menilai representasinya adalah kelembagaan DPR (ii) Keberhasilan SBY membohongi rakyat dengan program-program populisnya seperti BLT, PNPM, KUR dsb yang banyak di set up Bank Dunia, bisa saja dimungkinkan mayoritas rakyat bahwa pengadaan tanah bagi kepentingan umum cukup akseptabel.

Namun, tidaklah demikian bagi kita, rakyat terorganisir, tenaga produktif dan kaum pergerakan. Jikapun SBY telah mampu mendaur ulang kekuasaannya kemudian dianggap saat ini cukup material bagi operasional neoliberalisme, dan, serangkaian agenda liberalisasi (tanah dan tenaga kerja) siap dilancarkan, kebekuan gerakan kaum tani dan rakyat miskin lainnya yang senasib menjadi korban neoliberalisme perlahan akan mencair lalu bersedia melepas belenggu kemiskinannya walau harus ditebus mahal dengan darah, keangkaramurkaan RUU Pengadaan Tanah harus di tumpas demi terwujudnya keadilan.

Pengantar untuk diskusi DPTD - SEPETAK dalam menolak RUU Pengadaan Tanah