Reformasi Organisasi Kepemudaan

Reformasi Organisasi Kepemudaan di Indonesia


Sekarang ini masih ramai-ramainya orang bicara soal reformasi di
Indonesia. Hampir semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia pasti
terkena dampak reformasi ini. Hal ini tentunya merupakan hal yang sangat
menggembirakan, sejauh reformasi itu nantinya membawa perbaikan dan
kesejahteraan bagi rakyat. Namun demikian nampaknya masih ada hal yang
luput dari perhatian para pejuang reformasi kita, yaitu mengenai
organisasi kepemudaan di Indonesia. Di jaman keemasan Soeharto begitu banya organisasi kepemudaan yang
tumbuh dan berkembang. Hanya sayangnya kebanyakan organisasi kepemudaan
itu diarahkan pada satu tujuan yang sama, yaitu memperkuat rejim yang
ada saat itu, meskipun dalam AD/ART nya mereka menyebutkan tujuan-tujuan
yang mulia. Kebanyakan organisasi kepemudaan yang ada tidak lagi
memperjuangkan kepentingan generasi muda, melainkan masing-masing
mempunyai self interest terhadap kekuasaan dan harta. Organisasi
kepemudaan menjadi batu loncatan untuk mendapatkan posisi dalam
pemerintahan, dalam dunia swasta, atau lainnya. Organisasi kepemudaan
telah menjadi sarana untuk mencari koneksi atau melindungi kepentingan
kelompok atau perorangan tertentu. Singkatnya, organisasi kepemudaan
tidak lebih dari perpanjangan tangan kekuasaan. Sementara kepentingan
anggota tidak tersalurkan dan bahkan diabaikan oleh segelintir orang di
pucuk pimpinan organisasi.


Hasilnya bisa dilihat dari pengalaman yang lalu (dan hingga hari ini).
HAmpir semua tokoh organisasi kepemudaan telah menjadi wakil rakyat,
yang tidak lagi memperjuangkan kepentingan pemuda. Karena situasi dan
pembinaan yang tidak sehat maka organisasi kepemudaan di Indonesia
umumnya memiliki ciri-ciri :


1. Para pemimpinnya kebanyakan sudah bukan pemuda lagi (kalau ukuran
pemuda adalah sampai usia 30 tahun). Di Filipina, misalnya, pengurus
organisasi kepemudaannya maksimum berusia 28-30 tahun, sedang di
Indonesia ada yang sudah berusia di atas 50 masih menjadi pengurus
organisasi kepemudaan.


2. Memiliki seragam organisasi yang beraneka warna bahkan loreng-loreng,
supaya bukannya berwibawa tapi supaya ditakuti. Sayangnya seragam ini
hanya dipakai kalau sedang berulang tahun atau menjelang Pemilu.

3. Para pemimpinnya muncul bukan melalui pembinaan, melainkan karena
peranan penguasa yang menempatkan orang-orangnya di pucuk pimpinan
organisasi. Karena itu syarat untuk menjadi pimpinan organisasi
kepemudaan di Indonesia adalah harus anak pejabat atau di drop.

4. Keberadaan organisasi ini dapat terlihat sampai di pelosok kampung
melalui papan nama yang dipasang. Mengenai kegiatan organisasi itu
sendiri sehari-hari, ya orang-orang cuma bilang 'kagak tau deh'.

Sebenarnya lepas dari ada atau tidaknya hasil nyata dari organisasi
kepemudaan itu tidak begitu penting. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa
organisasi kepemudaan itu justru dipakai untuk melegalisir
kegiatan-kegiatan yang jelas-jelas melanggar hukum. Contohnya adalah
yang namanya organisasi Pemuda Pancasila (PP).

Hampir seratus persen orang Indonesia tau bahwa PP adalah organisasi
tempat penampungan preman. Tapi hampir seratus persen orang tidak tau
apa prestasi yang dicapai PP. Sebagian besar orang tau bahwa kegiatan PP
adalah menyediakan jasa : Centeng; tukang pukul; debt-colector; tukang
peras; bahkan pembunuh bayaran. Bahkan ketuanya pun bukan orang asing di
dunia hitam. Berkali-kali ditangkap tapi di lepas lagi karena beliau
adalah wakil rakyat. Orangpun tau bahwa PP adalah pengganti organisasi
bernama Prems (singkatan Preman) yang dulu menguasai dunia hitam di
Indonesia. Orang-orang secara sinis bilang 'kalau mobil kita mau aman
maka ada 2 pilihan, tempelkan sticker ABRI atau sticker PP, pasti aman
di parkir di mana saja'. Selama ini PP bisa berkibar karena kedekatannya
dengan penguasa. Di masa reformasi saat ini tentunya keberadaan PP perlu
ditinjau lagi.
Orang Indonesia yang sebagian besar muslim pasti bisa menarik kesimpulan
bahwa PP lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Maka dari itu
demi masa depan pemuda yang lebih baik sudah saatnya PP dibubarkan.
Janganlah kita terjebak oleh nama. Meskipun memakai nama Pancasila, 99%
kegiatan PP adalah di luar Pancasila. Demi ketenangan hidup masayarakat
Indonesia, sudah sepatutnya preman-preman yang selama ini berlindung di
balik PP diberantas. Para pemimpin ABRI dan Polisi sudah berkali-kali
menegaskan bahwa segala jenis Preman akan diberantas. Rakyat hanya ingin
melihat kapan janji-janji itu di realisir. Mungkin demi keamanan dan
ketenteraman hidup di Indonesia sudah saatnya kita bersatu padu
menghadapi preman-preman yang berpakaian organisasi pemuda. Mungkin pada
akhirnya kita terpaksa meminta bantuan pada saudara kita tercinta 'Bung
Petrus' untuk melaksanakan amanat rakyat ini.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »