Pembangunan tanpa Pertambangan


Oleh: Syamsul Anwar Kh

Suatu pagi, beberapa warga desa Garungan Kulonprogo berjalan menuju pantai. Tampak tangan kirinya mengapit sebatang rokok, dan sebuah cangkul di tangan kanannya. Seolah penasaran, saya coba menayakan hendak kemana mereka itu? Mengarah ke pantai, kenapa membawa cangkul? Lebih-lebih saya meyakini, bahwa mayoritas penduduk pesisir biasanya bekerja sebagai nelayan. “kami mau pergi ke sawah, mas” jawab salah seorang dari mereka.
Dan betapa takjubnya saya ketika melihat hamparan ladang yang luas dan berjarak kurang lebih 10 meter dari bibir pantai. Kawasan pesisir selatan kulonprogo memang berbeda dengan yang lain. Di atas tanah yang memiliki kandungan bijih besi tersebut, mereka menanam palawija, cabai, semangka, dan terkadang sawi.
Beberapa warga mengaku bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar Rp.2,5 juta selama dua puluh hari menanam sawi. Melalui sistem pengolahan terpadu mereka berhasil ‘menyulap’ tanah pasir menjadi lahan pertanian. Namun, akhir-akhir ini masyarakat mulai resah. Maklum, sejak tahun 2006 lalu, mereka mendengar rencana pemerintah kabupaten (Pemkab) memanfaatkan kandungan biji besi yang terdapat di sekitar pantai.

Pemerintah vs Rakyat

Sampai kini, Pemkab Kulonprogo masih berupaya merevisi Perda Nomor 1 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perubahannya yaitu terkait penambahan kata “Pertambangan”. Sebagaimana diketahui, pada pemetaan sebelumnya, pesisir selatan Kulonprogo hanya diperuntukan sebagai kawasan pemukiman, pertanian, dan pariwisata.

Selain itu, pemerintah telah melakukan penandatangan kontrak karya (KK) dengan PT Jogja Magasa Iron (PT JMI) pada tanggal 4 November 2009. Meski penyusunan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih dalam proses. Pemerintah tetap melangsungkan KK.
Adapun 30% saham PT JMI dimiliki oleh PT Jogja Magasa Mining dan 70% dimiliki oleh perusahaan asal Australia bernama Indo Mines Limited. Patungan ini akan melakukan operasi dengan sistem tambang terbuka. Dengan estimasi cadangan besi yang terdapat dalam pasir besi sebesar 33,6 juta ton Fe dengan produksi sekitar 1 juta ton per tahun dengan masa operasi sekitar 30 tahun. Operasi penambangan ini akan mencakup luas wilayah 2.987 hektare.
Tak ayal, masyarakatpun menentang sikap pemerintah demi mempertahankan tanah mereka. Sejak mendengar kabar rencana pemerintah, para petani mulai membentuk sebuah paguyuban yang independen dan dijalankan berdasarkan konsensus, Paguyuban Petani Lahan Pasir (PPLP).
Pemkab Kulonprogo bergeming, bahwa yang mereka lakukan (menyetujui pertambangan) adalah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kabupaten Kulonprogo. Namun, hal tersebut justru dilakukan tanpa mencoba mendengarkan keinginan warganya. Padahal, sebelumnya pemkab berjanji akan menyerap aspirasi PPLP. Adapun permintaan PPLP ialah menolak aktivitas penambangan, karena selama ini areal pantai tersebut dijadikan lahan pertanian warga.
Merasa didholimi pemerintah, PPLP memobilisasi perlawanan masyarakat pesisir selatan Kulonprogo terhadap pemerintah dan korporasi. Mereka menilai bahwa usaha Pemkab mengubah Perda adalah usaha untuk meloloskan niatnya. Warga juga menentang KK karena belum terbitnya AMDAL. Padahal, sebagaimana tertulis dalam Undang-undang No. 4 tahun 1982 Pasal 16 berbunyi : “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”.
Selain itu, penolakan juga disebabkan oleh adanya kekhawatiran bencana yang ditimbulkan seiring rencana pembangunan pabrik di kawasan tersebut. Sebagaimana diketahui, di bijih besi yang terkandung di pasir juga menggumpal dan membentuk gumuk pasir. Gumuk pasir berguna untuk meredam getaran saat terjadi gempa. Jika pasir tersebut dikeruk hanya untuk diambil bijih besinya, sama halnya menghilangkan fungsi dan mendatangkan musibah. Adapun bencana yang akan muncul ialah abrasi (pengikisan) pantai dan intrusi (penerobosan) air laut ke darat.

Babel: Sebuah Pelajaran

Berbeda dengan kulonprogo, kondisi lingkungan di Provinsi Bangka Belitung kini sangatlah memprihatinkan. Berdasarkan informasi dari kompas, senin (17/5) lalu menyebutkan bahwa perairan yang menjadi kawasan pernambangan umumnya airnya berwarna lebih gelap. Sedimentasi tanah menutup dan mematikan terumbu karang. Setidaknya, 40 persen terumbu karang di perairan Bangka Belitung hancur lantaran penambangan yang terjadi selama puluhan tahun oleh PT Timah. Sebaliknya, alga merajalela dan merusak ekosistem laut. Terutama sejak adanya otonomi daerah.
Kerusakan biota laut di Bangka Belitung juga menyebabkan nelayan beralih profesi menjadi penambang. Hal tersebut bukan tanpa alasan, dalam seminggu melaut belum tentu nelayan bisa mendapatkan uang Rp 300.000,-. Apalagi saat ini semakin sulit mendapat ikan karena ekosistemnya telah rusak. Namun, mereka bisa memperoleh Rp 400.000-Rp 1.000.000,- dari usaha menambang timah.
Akhirnya, kondisi yang demikian mengubah pola pikir masyarakat. Merekapun mulai menggantungkan hidupnya pada timah yang mesih tersisa. Parahnya lagi, kegiatan tersebut dilakukan secara illegal. Bermodal mesin penyedot pasir (ponton), masyarkat melakukan penambangan inkonvensional. Beberapa warga yang memiliki modal, membeli sendiri alat tersebut yang bernilai Rp 35 juta. 
Pemerintahpun kini berada pada posisi dilematis dan tak bisa berbuat banyak. Disatu sisi jika aktivitas penambangan ilegal ditertibkan, dikhawatirkan masyarakat akan ramai-ramai mendemo. Hal ini cukup beralasan, mengingat mereka sudah menggantungkan hidupnya pada penambangan timah inkonvensional. Namun, disisi lain jika terus dibiarkan, lingkungan akan bertambah rusak.

Pertanian sebagai Alternatif

Tampaknya, ada yang unik dari pembangunan perspektif pemerintah kita. Menyitir pendapat Emir Salim, bahwa Thailand dan Singupura mengalihkan titik berat ekonominya dari sektor pertambangan timah ke sektor jasa; pertanian, pariwisata, dan perbankan. Hebatnya lagi, pemerintah kedua Negara tersebut menyebutkan bahwa mereka lebih menyejahterakan rakyatnya dari sektor jasa.
Lucunya, sampai kini pemerintah terkesan hanya mengandalkan pertambangan sebagai sektor tunggal. Memang, secara matematis praktek penambangan lebih menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Apalagi bumi Indonesia memiliki segalanya; mulai dari emas, batubara, minyak, gas, timah, bijih besi, dll. Tapi yang perlu dicatat, semua bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Kasus Kulonprogo kiranya dapat menjadi contoh. Yakni, bagaimana Pemkab lebih memprioritaskan kandungan bijih besi daripada memanfaatkan pertanian yang lebih disukai warga. Maklum, secara matematis pertambangan pasir besi bisa menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai Rp. 846 miliar per tahun.
Merujuk pada apa yang telah terjadi di Bangka Belitung, haruskah terjadi kehancuran serupa di tanah Kulonprogo? Memang, keduanya berbeda. Tapi yang perlu ditekankan disini ialah dampak yang akan terjadi. Terlebih pesisir kulonprogo merupakan daerah produktif.
Jika Emir Salim mewacanakan “Babel tanpa Timah” yang didasarkan pada pengembangan multi sektor. pembangunan dalam hal ini mencakup sumber daya yang terbarukan semisal; pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Mumpung belum terlaksana, ada baiknya apabila pemkab kulonprogo mekaji ulang perencaan pembangunannya melalui pemanfaatan hasil tambang.
Maka tak ada salahnya apabila saya mecawanakan hal serupa. “Kulonprogo tanpa Bijih besi” dengan lebih mengoptimalkan pertanian warga yang telah dirintis sejak puluhan tahun yang lalu dan terbukti menyejahterakan. Lebih-lebih pemuda di pesisir selatan kulonprogo menganggap, bertani sebagai pilihan hidup yang menarik.[*]

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »