Press Release

Perempuan

Pendidikan

Recent Posts

Petani Mati di lumbung padi

Add Comment

Kabar buruk untuk para petani khususnya di kecamatan Pakisjaya menyeruak setelah Perum Jasa Tirta II mengirim surat kepada UPTD Dinas Pertanian kecamatan Pakisjaya untuk menghimbau para petani di kecamatan tersebut agar tidak melakuka


n aktivitas menanam padi dimusim tanam II atau musim tanam gadu. Dalam suratnya PJT II menyampaikan bahwa Tinggi Muka Air Jatiluhur sudah berada dibawah ambang batas normal. Dalam surat itu pula PJT II menegaskan tidak akan bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian petani bila tetap memaksakan menanam di musim tanam gadu ini tidak tercukupi air. Namun demikian PJT II tidak menjelaskan secara detail TMA saat ini serta pihak mana saja yang menjadi konsumen dari PJT II yang  mendapat prioritas.

Keadaan ini memicu reaksi keras dari Serikat Pekerja Tani Karawang (SEPETAK) yang diketahui 7 desa di kecamatan Pakisjaya merupakan basis organisasi ini.

Melalui Ketua Umumnya, Wahyudin, SEPETAK tidak akan mentolerir sikap PJT II dan pemkab Karawang dalam masalah ini. Dalam waktu dekat meski masih dalam keadaan pandemi dan sedang puasa, SEPETAK akan melancarkan aksi besar-besaran ke gedung PJT II dan pemda Karawang bila tidak ada solusi dari para pemangku kebijakan. 

"Ini menyangkut nasib puluhan ribu orang petani", ujar Wahyudin dengan nada geram.

Menurut Wahyudin lagi, dua tahun lalu saat ribuan hektar sawah di Pakisjaya mengalami kekeringan SEPETAK sempat menginisiasi pertemuan dengan para pemangku kebijakan air, di BAPPEDA agar menghidupkan kembali peran Komisi Irigasi untuk mencari solusi komprehensif atas kemungkinan terjadi kembali kekeringan ditahun-tahun mendatang. Tapi pemda dan PJT II tidak menunjukan keseriusannya sehingga KOMIR pun tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik serta enggan melibatkan petani atau serikat tani untuk secara bersama-sama berupaya menangani kekeringan.  Karenanya, ditahun 2020 kekeringan kembali melanda".

Diketahui, waduk Jati Luhur  merupakan waduk terbesar se Asia Tenggara dengan daya tampung air sebesar 12,9 miliar m3/tahun. Meski daya tampung air  demikian besarmya tetapi para pemangku kebijakan sumber daya air tidak dapat mengoperasionalkan tata guna air secara efektif dan efisien. Sehingga hampir setiap tahun selalu tersiar kabar ribuan hektar sawah dilanda bencana kekeringan.

Sementara itu menurut Miftahudin, salahsatu petani yang juga selaku pengurus SEPETAK desa Solokan memaparkan penyebab kekeringan ekstrim areal persawahan di kabupaten Karawang.

Pertama, Buruknya Jaringan irigasi. Kondisi irigasi yang jarang mendapat perhatian publik kondisinya sudah kian memburuk. Kondisi saluran terbuka irigasi ini diperparah dengan tumpukan sampah di banyak titik sehingga akan sangat mempengaruhi luas penampang basah, lebar dalam saluran, kedalaman air dan lebar permukaan air. Penurunan kualitas irigasi tersebut tentunya akan mempengaruhi kecepatan aliran rata-rata air menuju sawah sehingga derajat kehilangan air akan jauh lebih besar baik disebabkan oleh rembesan maupun faktor evaporasi.

Kedua, Kapitalisasi air. Kebijakan tata kelola air Jati Luhur berada di tangan perusahaan bernama Perum Jasa Tirta (PJT). Sebagai sebuah perusahaan, PJT dituntut untuk berperan mengakumulasi kapital. Saluran irigasi kali Malang adalah cermin dari operasional bisnis sumber daya air. Jaringan irigasi tersebut bisa kita amati mulai dari Bendung Curug Klari sampai Jakarta pasokan airnya relatif stabil dan kualitas irigasinya lebih baik ketimbang saluran yang diorientasi untuk pertanian mulai dari Bendung Leuweung Seureuh sampai Pakisjaya. Sebab, sepanjang wilayah yang dilalui irigasi Kali Malang berderet Kawasan Industri yang menjadi konsumen PJT. Tak heran jika kemudian prioritas pasokan air lebih mengutamakan yang berorientasi profit.

Ketiga, sistem tanam. Pemerintahan gagal  mendorong kemajuan sistem pertanian teknis kita. Tata guna air bagi kepentingan pertanian sejak dulu sudah memiliki pedoman acuan golongan air dengan 5 golongan jadwal tanam. Pada kenyataannya, dengan tanpa adanya kepastian jadwal tanam telah memicu semrawutnya tata guna air yang dipaksakan memasok areal persawahan sekurangnya di 12 golongan tanam. Semrawutnya jadwal tanam juga karna faktor kebijakan dirjen Tanaman Pangan mengenai Tambahan Luas Tanam sebanyak kurang lebih 30 ribu hektar Kondisi ini tentunya menyebabkan pemborosan air sekurangnya 10 meter kubik per detik pada kecepatan debit air yang harus digelontorkan ke irigasi. Fenomena inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang turut mempercepat penyusutan air di waduk Jati Luhur.

Miftahudin menyesalkan sikap  PJT II dan pemda yang tidak serius menangani kekeringan setiap memasuki musim tanam gadu yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. "Jadi bila musim tanam gadu ini kami tidak bisa menanam maka kami akan  meminta pertanggungjawaban dari PJT II dan pemerintah Cellica-Aep melalui aksi massa" pungkas Miftahudin.

Catatan Akhir Tahun SEPETAK - Tinggalkan Tahun Kekalahan Songsong Tahun Kebangkitan

Add Comment


Memasuki tahun 2020 wajah karawang nampak agak murung. Sebab terompet tahun baru menjadi penanda datangnya bencana banjir. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang, banjir melanda 29 kecamatan. Adapun banjir terparah dirasakan oleh masyarakat di 14 kecamatan. Tercatat sebanyak 3.500 KK dengan total jumlah 12.000 orang mengungsi.

BPBD juga mencatat, banjir terparah melanda Desa Kararangligar yang selama 2 bulan pertama tahun 2020 menderita musibah banjir hingga tujuh kali. Sebanyak 441 rumah terendam dan 506 KK dengan 1.481 jiwa terdampak. Dua desa lain yang mengalami banjir parah adalah Desa Telukbuyung dan Desa Telukjaya Kecamatan Pakisjaya yang memaksa 3.200 orang untuk mengungsi.

Banjir tentunya sangat berdampak terhadap pertanian masyarakat. Sepanjang kuartal pertama dinas pertanian mencatat sekitar 4.870,87 hektar sawah terendam banjir. Walhasil tanaman padi yang terendam banjir mengalami kemerosotan harga jual GKP hingga 30 persen.

Belum usai darurat sosial yang disebabkan bencana banjir, masyarakat dikagetkan dengan kabar Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana terinfeksi virus korona. Berdasar analisis medis, Cellica dinyatakan sebagai orang pertama di Karawang yang teridentifikasi positif covid-19 sekaligus menandai Karawang memasuki masa pandemi.

Sejak itu Karawang kemudian menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya percepatan penanganan pandemi covid-19.

Ekonomi Makin Terpuruk
Ketika pemerintah menggulirkan kebijakan PSBB, dampaknya sungguh terasa mengusik kehidupan masyarakat mulai dari ekonomi, politik, sosial dan budaya. Semua sendi-sendi kehidupan dibuat kaku tak berdaya oleh PSBB. Terlebih dalam kehidupan ekonomi. Pada bulan juli tercatat 50 ribu orang dirumahkan secara begilir dengan hanya mendapat upah 50%. Sementara yang terkena PHK sebanyak 1.276 orang. Lalu pada akhir november 2020 Apindo Kabupaten Karawang menyebutkan sekurangnya 21.665 orang pekerja yang terkena PHK sejak Karawang memasuki masa pandemi.

Demikian pula dengan kondisi pertanian ditengah pandemi amat terpukul. Kebanjiran yang banyak merendam areal persawahan pada musim tanam utama dan kelangkaan pupuk pada musim tanam gadu menyebabkan kemerosotan tingkat produksi. Meski para pengamat dan pemerintah menyatakan tingkat provitas mencapai 70,2 sampai 74 kuintal per hektar, kenyataan di lapangan sebagian besar produksi padi rata-rata hanya mencapai 60 kuintal per hektar. Sementara dampak banjir dan keterlambatan pemupukan menyebabkan kualitas padi menurun sehingga di sejumlah tempat harga gabah saat memasuki masa panen juga menghunjam drastis ke titik terendah hingga menyentuh angka 3.300 per kilo gram.

Sementara itu 87.574 pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah pun mengalami kelesuan dihantam pandemi. 927 diantaranya mengalami kebangkrutan sebab pasar benar-benar jenuh (permintaan anjlok) dan naiknya harga bahan baku.

Tahun 2020 bagi sebagian orang merupakan tahun kegelapan dimana pandemi covid-19 akhirnya menciptakan krisis begitu dalam baik kesehatan, ekonomi bahkan politik.

Sesungguhnya jauh sebelum pandemi terkonfirmasi di Karawang, kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat sudah terombang ambing. BPS Karawang mencatat angka penduduk miskin di Karawang pada 2018 sebanyak 187,96 ribu KK, turun 8,06 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 236,84 ribu KK. Lalu pada 2019 turun lagi menjadi 173 ribu KK. Pada tahun 2020 angka kemiskinan naik secara signifikan sebesar 27,89 persen menjadi 223.600 KK.

Penurunan angka kemiskinan pada rentang waktu 2017-2018 dirasa cukup aneh karena pada rentang waktu tersebut Disnakertrans Karawang mencatat telah terjadi PHK buruh sebanyak 22.000 orang. Dan pada waktu yang bersamaan terdapat kenyataan tingkat perceraian sebanyak 3.714 pada tahun 2017, 2.985 kasus pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 4.409 kasus ditahun 2019. Meski muncul fenomena perselisihan pengaruh media social dalam kasus perceraian namun sebagian besar pada hakikatnya tetap dilatarbelakangi factor ekonomi.

Solidaritas Pengangguran Pribumi Karawang menyampaikan fakta lain mengenai pengangguran warga Karawang yang tercatat mencapai 165.000 orang pada akhir Desember 2019. Sejalan dengan itu dinas PRKP Karawang mencatat sekitar 53.000 Rutilahu milik masyarakat miskin belum tersentuh kebijakan. Kemiskinan juga tercermin dari data disdikpora yang mencatat setidaknya 5.000 anak putus sekolah setiap tahunnya menyertai 20 ribu orang buta huruf.

Tiga komponen dasar yang dianggap bisa menurunkan tingkat kemiskinan seperti bantuan pemerintah, pengendalian inflasi, dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) rupanya hanya deretan angka statistik belaka sebab sama sekali jauh dari kenyataan. Dengan komparasi data di atas, klaim keberhasilan pemerintah di bidang ekonomi seperti demikian tentunya tak lebih dari olok-olok terhadap kemiskinan rakyat itu sendiri.

Persoalan sosial lain yang tercatat pada tahun 2020 ini adalah isu kesehatan dimana terdapat data mengenai tingginya angka anak dengan gizi kurang yang mencapai 2.926 dan penderita gizi buruk berjumlah 402 anak. Dari total 116.000 balita di Karawang 13 persennya mengalami stunting. Kemudian Plt Kadiskes Karawang, Nanik Jodjana, pernah mengemukakan hal mengenai Tren kematian Ibu dan Bayi terus yang bertambah sejak 2016 hingga November 2020.

Electoral Liberal Menciptakan Rejim Upah Murah
Sepanjang tahun 2020 ini, situasi politik Karawang nampak begitu dinamis sekali. Dinamika ini seturut dengan pagelaran politik elektoral (pilkada) yang dilangsungkan pada 9 desember lalu yang telah membawa pasangan Cellica-Aep keluar sebagai pemenangnya dengan meraih dukungan 60,05 persen atau 678.871 suara. Situasi politik terasa menghangat sejak Karawang menerapkan kebijakan PSBB.

Keadaan kahar (force majeure) yang berlangsung memang mengundang kekhawatiran masyarakat luas. Pemerintah sendiri justru gamang menghadapi pandemi apalagi setelah bupati Karawang Cellica nyatakan terkonfirmasi positif SARS-CoV-2. Segera setelah itu Karawang menerapkan PSBB. Tentu saja tidak semua pihak setuju PSBB diberlakukan di Karawang mengingat sejumlah pertimbangan. Keberatan atas penerapan PSBB justru muncul lingkaran pemerintah tepatnya dari wakil bupati Ahmad Zamakhsari. Diduga kuat penolakan kebijakan PSBB kental dengan motif politik. Bukan tanpa alasan memang. Jimmy tentunya menilai bahwa PSBB memberikan ruang begitu lebar bagi Cellica untuk memainkan otoritasnya sebagai bupati dengan menjalankan kerja rangkap. 

Selaku Bupati dan Tim Gugus Tugas pada fungsi pemerintah sekaligus mengandung agenda politik calon Bupati dalam kerja percepatan penanganan pandemi covid-19 Cellica cukup mahir memadukan dua fungsi kerja tersebut. Sadar akan hal itu, Jimmy merasa dirugikan secara politik sehingga segala kebijakan yang berkaitan dengan penangan covid-19 yang didalamnya memberikan kesempatan luas bagi bupati untuk mengelola anggaran selalu ditentangnya. Tak hanya Jimmy sejumlah partai yang berbeda orientasi politik dengan Cellica juga menentang kebijakan-kebijakan Cellica. Dengan menggunakan hak politik parlemennya partai-partai tersebut mendesakkan hak interpelasi. Tetapi sebagaimana yang kita tahu hak interpelasi hanya terbatas pada persoalan teknis kuasa penggunaan anggaran percepatan penanganan covid-19. Parlemen tidak secara mendasar menggunakan haknya (hak interpelasinya) dengan menjalankan kewajibannya terlebih dahulu yakni mengusung pinsip utama menyajikan konsep penanganan covid-19 yang jauh lebih efektif dari PSBB. Sebab interpelasi hanya berkutat di pusaran elit dan tidak menjadi kehendak rakyat luas akhirnya anggota parlemen pengusung interpelasi hanya sekelompok minoritas.

Pada akhirnya segala kerja keras politik Cellica bersama pasangannya Aep (pengusung upah murah) yang ditopang dengan segala infrastrukturnya terutama kekuatan uangnya kemudian berhasil memobilisasi 678.871 suara rakyat pragmatis di TPS untuk selanjutnya membuat peta jalan hadirnya rejim upah murah.

Dimanakah Posisi Gerakan Rakyat?
Sementara posisi kelompok gerakan rakyat yang masih setia dengan politik mobilisasi massa masih sangat kecil dan tidak diperhitungkan oleh kelompok politik borjuis-oligarkis. Terlebih dalam situasi pandemi gerakan rakyat benar-benar dipaksa untuk menangguhkan segala kegiatan politik untuk tidak dilancarkan di jalanan.

Dalam beberapa kesempatan, kelompok gerakan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) Karawang antara lain FSPEK-KASBI, FSERBUK-KPBI dan SEPETAK masih konsisten menolak RUU Cipta Kerja-Omnibuslaw hingga menjadi Undang-Undang No.11 tahun 2020.

Diluar kelompok kiri tadi, kalangan intelektual kampus yang tergabung dalam AMPPERA juga sempat beberapa kali melakukan aksi massa di Pemda Karawang menolak Omnibuslaw bersatu dengan massa FSERBUK dan SEPETAK.

Dalam kondisi sulit ini, gerakan rakyat harus banyak menelan kekalahan baik dalam mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya dilapangan ekonomi maupun setiap upaya untuk meningkatkan kapasitas perjuangan politik yang lebih luas. Massifnya PHK juga tertangguhkannya legalisasi tanah kaum pekerja tani basis massa SEPETAK menjadi gambaran buruk dari kekalahan rakyat sepanjang tahun 2020.

Meski demikian patut kita cermati ungkapan seorang budayawan besar Pramoedya Ananta Toer “Setiap pejuang bisa kalah dan terus-menerus kalah tanpa kemenangan, dan kekalahan itulah gurunya yang terlalu mahal buat dibayarnya. Tetapi biarpun kalah, selama seseorang itu bisa dinamai pejuang dia tidak akan menyerah. Bahasa Indonesia cukup kaya untuk membedakan kalah daripada menyerah”.

Bila segala tindakan politik dan difensifnya gerakan rakyat ditahun 2020 ini mengandung arti mengekspos kelemahan gerakan rakyat itu sendiri yang berujung derita kekalahan rakyat, maka dengan begitu kekalahan ini senantiasa membawa kita pada semangat kebangkitan. Dengan menyadari bahwa organisasi-organisasi gerakan rakyat harus semakin meluaskan jangkauan anggota untuk meningkatkan kekuatan politik disertai dengan memperhebat solidaritas antara kelas pekerja, membangun siasat secara efektif dan mulai memikirkan penyatuan kekuatan gerakan rakyat kedalam sebuah alat politik bernama partai. Ya, partai kelas pekerja agar berkesanggupan menyelenggarakan kepemimpinan politik setiap perjuangan rakyat dalam berbagai bentuk.


Ditulis Oleh : Febriansyah (Staf Sekjen SEPETAK)

SERUAN KEPADA KAUM TANI UNTUK MEMBANGUN PERSATUAN POLITIK RAKYAT

Add Comment


Di dalam dunia industrial hanya terdapat dua kepentingan fundamental yaitu keuntungan berlipat-lipat ganda bagi kaum 1% (pengusaha /kapitalis) berhadapan dengan tuntutan kesejahteraan hidup yang layak kaum mayoritas (buruh).

Keadaan krisis ekonomi bangsa yang semakin dalam membutuhkan kehadiran malaikat penolong. Malaikat penolong itu adalah investor. Ya investor! Pemilik modal! Itu alasan rejim Jokowi-JK.
Malaikat penolong bersedia datang dengan sarat adanya jaminan kepastian usaha di Indonesia yang aman dapat memberikan keuntungan yang melimpah. Aman dalam pengertian kesetiaan aparat dalam menjaga kapitalnya dan Keuntungan besar karena sumber bahan baku dan upah buruh murah bisa diatur pemerintah.

Negara adalah alat kelas yang berkuasa untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain.
PP Pengupahan adalah ungkapan rejim jokowi-JK saat melirik genit pengusaha/kapitalis entah saat pencalonannya setahun silam atau dalam setiap momen-momen temaram. Kini semua itu menjadi malapetaka bagi kaum.
Kaum minoritas sadar bahwa tindakan keserakahan dalam operasi melipatgandakan keuntungan berdampak pada kemiskinan kaum buruh, kerusakan lingkungan dan rusaknya tatanan demokrasi, tentunya akan bergerak simultan dengan perlawanan kaum buruh itu sendiri. Karenanya, kaum pemilik harus selalu bisa merebut hati negara berikut instrumen-instrumen bersenjatanya untuk melenyapkan segala kemungkinan bentuk-bentuk perlawanan kaum buruh.

lagi-lagi Kekerasan terhadap pelaku demokrasi yang menuntut keadilan kembali dipertontonkan oleh aparat kepolisian tadi malam. Kekerasan yang dilakukan aparat bukan semata-mata antipasi terhadap sebab-sebab yang dimungkinkan datang mengganggu ketertiban umum, melainkan cara sistemik sebagai alat penindas kelas mayoritas (buruh) yang menentang kebijakan sistem yang anti buruh. Dalam arti lain Kekerasan aparat tadi malam merupakan cara rejim Jokiwi-JK unjuk gigi kepada rakyatnya, bukan terhadap negara lain sebagaimana janji palsunya tentang Nawacita dan Trisakti.

Tak ada kepatutan apapun bagi Jokowi-JK melanjutkan kepemimpinannya.
Cukup sudah buruh menderita. Cukup sudah buruh dianiaya. Rejim Jokowi-JK bukanlah rejim politik yang melindungi rakyatnya, tapi ia satu kesatuan sistem kerejiman yang mengabdi kepada kepentingan kaum pemilik modal. 

Kini saatnya menghimpun kekuatan rakyat miskin terutama buruh dan tani sebagai kelas mayoritas di negeri ini serta mengikutsertakan pemuda dan mahasiswa.
Perluas Persatuan
Bangun Kekuatan Politik Rakyat
Terus menerus lancarkan perlawanan sampai Rejim Jokowi-JK Turun dan tunduk dibawah kekuasaan kaki rakyat
PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PETANI KARAWANG TENTANG KRIMINALISASI DUA KADER SEPETAK OLEH CABUP NACE PERMANA

PERNYATAAN SIKAP SERIKAT PETANI KARAWANG TENTANG KRIMINALISASI DUA KADER SEPETAK OLEH CABUP NACE PERMANA

Add Comment
SERIKAT PETANI KARAWANG
PERNYATAAN SIKAP
No. 011/PS-krim/X/2015
Tentang Kriminalisasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Nace Permana

Tata Kelola Hutan Yang Neoliberal
pengelolaan hutan diera Neoliberal tak dapat dilepaskan dari peran penting reproduksi disiplin ilmu pengetahuan pada teori-teori ilmiah tentang kehutanan. Tak jauh berbeda dengan diskursus pembangunan, good governance, partisifasi masyarakat sipil, desentralisasi dsb. Kenyataan yang terjadi disiplin ilmu pengetahuan telah mereduksi kebenaran pengetahuan komunal masyarakat desa hutan terutama yang bertalian erat dengan segi-segi kehidupan manusia lebih spesifik. Instrumen lain yang turut mendesak pengetahuan masyarakat tentang hutan adalah regulasi yang tak memberi ruang secara lebar bagi masyarakat untuk terlibat penuh dalam tata kelola hutan.
Kelembagaan pemerintah dan Perhutani yang saat ini masih menempati posisi dominan secara yuridis dalam tata kelola hutan memperbesar kecenderungan semakin parahnya kerusakan hutan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan berikut wewenang kepada Perhutani dalam mengolah hutan yang hanya menomorsatukan profitabilitas semata. Pada keagungan fakta, kususnya di Karawang, dengan eratnya kaitan antara ilmu pengetahuan versi akademik dalam perkara pemangkuan secara fisik---rebosisasi, perawatan dan penebangan dengan aturan-aturan normatif yang mengkodifikasi implikasi hukum didalamnya justru malah mencetak potret buram hutan oleh penebangan secara masif baik penebangan yang terbuka maupun ilegal. Sementara kodifikasi ini pada tataran praktis telah mengambil bentuk yang paling tajam dengan melekatkan nilai-nilai kaidah kehutanan terhadap masyarakat sekitar hutan agar memahami bahwa peran mereka atas hutan bukan sekedar menjatuhkan pandangan pada karunia tuhan, melainkan tindak tanduk mereka yang mentradisi tercermin dari baik dan buruknya keberadaan hutan disekitar tempat tinggal mereka. Namun sebaliknya, para pemangku kepentingan terus menerus mengembangkan literatur moralitas terhadap hutan untuk menepis prasangka-prasangka jahat, dustruktif, amoral dan pelanggaran hukum dengan konsesi-konsesi pekerjaan dengan harapan apabila proyek penebangan hutan dan bahkan mengkonversi hutan menjadi kawasan tambang sekalipun adalah program negara yang senafas dengan ayat-ayat suci perundang-undangan serta teori sahih analisis dampak lingkungan yang berasal dari penelitian ilmiah insan akademik. Oleh sebab itulah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Lodaya tercipta sebagai mitra intim Perhutani.

Namun fakta umum yang berasal dari studi kasus yang menyatakan telah lama sering terjadi penyalahgunaan wewenang regulasi, misalnya perusahaan IUPHHK-Alam (HPH) melakukan penebangan di luar areal kerjanya dan di luar blok RKT yang disahkan, menebang melebihi toleransi volume yang diperkenankan, menebang di bawah limit diameter yang ditetapkan, dan lain-lain.

Neoliberal, kerap menyinggung kemanusiaan.
Sistem tata kelola hutan yang dioperasionalkan perhutani beserta antek-anteknya berupa noktah hitam sejarah yang hingga kini terus membekas. Seperti halnya tanah yang diperjualbelikan baik kepada perusahaan tambang atau yang lainnya, tanpa diikuti oleh proses ruislag yang benar dengan cara membeli tanah (non kehutanan) sebagai pengganti pada praktiknya tanah pengganti tersebut didapat dengan cara mencaplok tanah petani (berstatus milik adat). Buankah, prilaku seperti itu disebut kejahatan korupsi? Praktik korupsi yang entah sengaja atau pun tidak luput dari sorotan aparat penegak hukum kemudian berujung kriminalisasi, pemerasan dan intimidasi terhadap para petani.

IP4T dan Alternatif Tata Kelola Hutan Dalam Perspektif Industrialisasi Pertanian
Hutan bukan warisan nenek moyang melainkan titipan Anak cucu”.
Peraturan Bersama 4 Menteri (Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PU) tentang Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang sudah berjalan sejak tahun lalu, dan kemudian dikuatkan oleh SK Bupati, cukuplah menjadi alasan kuat bagi petani/masyarakat sekitar hutan yang mengelola tanah untuk mendapatkan kedaulatan atas tanah sebagai alat produksi, kedaulatan berproduksi dan kedaulatan atas hasil produksi. guna terselenggaranya sebuah proses produksi pertanian yang menjaga keutuhan hutan dan menjunjung nilai-nilai kolektifisme/komunal saatnya menyelenggarakan suatu sistem produksi yang sustainable dalam bentuk Industrialisasi Pertanian.

Industrialisasi Pertanian mengintrodusir prinsip Hak-hak dasar kemanusiaan, Demokrasi dan kelestarian. Yang menjadi penting dalam tahapan pembangunan Industrialisasi Pertanian adalah bagaimana menerapkan kesadaran prinsip-prinsip tersebut kepada setiap orang. Pengetahuan komunal masyarakat terkait dengan hutan yang telah lama ditindas harus terlebih dahulu dibebaskan bersamaan dengan kesanggupan perlawanan rakyat itu sendiri atas pengetahuan akademik hingga benar-benar terang benderang bahwa pengetahuan yang ilmiah tersebut merupakan subordinat dari kesatuan sistem neoliberal. Sebagaimana yang dikatakan James scott, rakyat terutama kaum tani melakukan perlawanannya berawal dari munculnya dominasi kekuasaan yang melalui pengetahuan menindas pengetahuan rakyat telah mengancam keberlanjutan subsistensi rakyat. Menurut Scott perlawanan ini terjadi ketika basis dari ekonomi lokal desa yang merupakan hak desa secara kolektif di langgar. Reaksi kaum tani terhadap kemungkinan perambahan memperlihatkan bagaimana vitalnya sumberdaya tersebut bagi subsistensi.


Secara umum pengamatan scott tadi hanya menerangkan seputar relasi sosial petani dengan kebijakan hutan ditengah arus ekonomi kaum tani yang individualis-tradisional. Namun realitas sosial demikian merupakan gambaran terang bahwa dari balik pengetahuan komunal tersimpan potensi besar dalam mengintegrasikan hutan kedalam kegiatan sistem ekonomi Industrialisasi Pertanian. Mengintegrasikan hutan bukan dalam konteks pemanfaatan hutan bagi ekstensifikasi melainkan menyerupai pilar penopang dukungan alam bagi kegiatan produksi berikut pemeliharaannya. Hak-hak kolektif kaum tani sendiri selanjutnya didapat dari pusat segala kegiatan produksi yang telah ditentukan obyekasinya dan terukur nilai ekonominya.
Adapun mengenai pemetaan geografi/koridor dimana kegiatan Industrialisasi itu diselenggarakan kemudian diselaraskan dengan karakteristik alam serta ketersediaan sumberdaya. Disetiap koridor itu pulalah hutan dibangun sebagai penyelaras produksi dan biarkan hutan memberikan seribu satu manfaat sebagaimana kemampuan fungsinya yang hakiki, sebelum bertambah banyak jatuh korban dipihak rakyat.

Atas hal tersebut di atas maka kami Serikat Petani Karawang mendesak aparat penegak hukum untuk :
  1. Mengusut tuntas kejahatan korupsi perhutani.
  2. Mengusut tuntas keterlibatan Nace Permana dan kelembagaannya dalam setiap kejahatan korupsi Perhutani

Dan atas dasar itu pulalah kami menyerukan kepada segenap petani sekitar hutan secara khusus dan masyarakat Karawang pada umumnya untuk:
  1. Melawan segala bentuk kejahatan perhutani, dan
  2. Boikot suara Nace Permana dalam Pilkada Karawang

Karawang, 13 Oktober 2015
Serikat Petani Karawang (SEPETAK)
Ketua Umum


HILAL TAMAMI